it-team-1 | April 22

Kebijakan Zonasi: Merusak Motivasi Siswa Berprestasi?

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hadir dengan visi mulia: pemerataan kualitas pendidikan dan penghapusan kasta “sekolah favorit”. Namun, setelah beberapa tahun berjalan, muncul kritik pedas yang menggema di kalangan wali murid dan siswa. Benarkah kebijakan ini justru menjadi bumerang yang merusak motivasi siswa untuk mengejar prestasi akademik?

Dilema Jarak vs Kerja Keras

Sebelum sistem zonasi diterapkan, siswa memiliki motivasi kuat untuk belajar demi menembus sekolah impian melalui nilai ujian yang tinggi. Kini, parameter utama bukan lagi kecerdasan atau usaha, melainkan koordinat rumah.

Prestasi yang Terabaikan: Banyak siswa berprestasi harus menelan kekecewaan karena tidak bisa masuk ke sekolah dengan fasilitas mumpuni hanya karena rumah mereka terpaut beberapa ratus meter dari batas zonasi.
Menurunnya Kompetisi Sehat: Tanpa adanya seleksi berbasis kemampuan yang dominan, semangat kompetisi di jenjang sekolah dasar dan menengah cenderung menurun. Siswa merasa “aman” selama rumah mereka dekat dengan sekolah tujuan, tanpa perlu berdarah-darah mengejar nilai sempurna.
Standar Ganda Keadilan: Bagi sebagian orang, zonasi dianggap adil secara sosial, namun dianggap tidak adil secara meritokrasi (penghargaan terhadap prestasi).

Efek Domino: Penurunan Kualitas Lingkungan Belajar?

Sekolah yang dulunya dikenal sebagai “sekolah unggulan” kini memiliki input siswa yang sangat beragam. Di satu sisi, ini bagus untuk inklusi sosial. Namun di sisi lain, tanpa manajemen kelas yang luar biasa, guru sering kali kesulitan menghadapi disparitas (perbedaan jauh) kemampuan akademik antar siswa dalam satu kelas. Siswa yang sangat menonjol sering kali merasa tidak tertantang, sementara siswa yang tertinggal merasa tertekan untuk mengejar ketertinggalan.

Peran PGRI: Mendorong Pemerataan Fasilitas, Bukan Sekadar Siswa

PGRI memandang bahwa zonasi tidak akan pernah adil selama kualitas sekolah di setiap zona belum merata. PGRI secara konsisten mendesak pemerintah agar fokus pada “zonasi kualitas”, bukan hanya “zonasi kependudukan”.

Langkah-langkah yang diadvokasi PGRI meliputi:

Pemerataan Kualitas Guru: Mendorong distribusi guru-guru terbaik ke seluruh sekolah tanpa mengorbankan kesejahteraan mereka, agar tidak ada lagi istilah “sekolah pinggiran”.
Standarisasi Sarana Prasarana: Menuntut pemerintah untuk menyamakan fasilitas laboratorium, perpustakaan, hingga teknologi di setiap sekolah, sehingga siswa tidak perlu “berebut” masuk ke satu sekolah tertentu.
Evaluasi Kuota Prestasi: Mendesak agar kuota jalur prestasi ditingkatkan jumlahnya, memberikan ruang yang lebih luas bagi anak-anak bangsa yang telah bekerja keras mengukir prestasi akademik maupun non-akademik.

Kesimpulan: Mencari Titik Tengah

Zonasi adalah upaya untuk memutus rantai diskriminasi pendidikan, namun ia tidak boleh membunuh aspirasi. Kita butuh sistem yang tidak hanya menghitung jarak GPS, tetapi juga menghargai setiap tetes keringat siswa yang belajar hingga larut malam.

Pemerintah harus membuktikan bahwa sekolah di dekat rumah sama bagusnya dengan sekolah di pusat kota. Selama fasilitas dan kualitas guru belum setara, selama itu pula zonasi akan dianggap sebagai penghalang mimpi bagi mereka yang ingin terbang tinggi melalui prestasi.