Matinya Roh Perjuangan Jati Diri: Apakah PGRI sedang bertransformasi menjadi perpanjangan tangan birokrasi pemerintah ketimbang menjadi benteng pertahanan terakhir para guru?

it-team-1 | June 25

Napas awal pendirian Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada tahun 1945 adalah heroisme. Ia lahir dari rahim revolusi kemerdekaan sebagai organisasi perjuangan (force) yang garang, mandiri, dan berani pasang badan demi melepaskan kaum pendidik dari belenggu ketidakadilan. Jati dirinya tegas: menjadi benteng pertahanan terakhir, tempat di mana setiap guru—tanpa memandang status kasta kepegawaian—bisa bersandar dan mencari keadilan ketika hak profesional mereka dikebiri oleh penguasa.

Namun, waktu berjalan dan roda kekuasaan berputar. Hari ini, di tengah gempuran regulasi digital dan kerentanan status kerja para pendidik, sebuah pertanyaan menggugat moral kelembagaan muncul dari akar rumput: Apakah roh perjuangan itu telah mati?

Banyak pihak menilai organisasi raksasa ini sedang mengalami mutasi ideologis yang mengkhawatirkan, perlahan bergeser dari sebuah serikat pekerja yang independen menjadi sekadar instansi bayangan atau kepanjangan tangan (extention) birokrasi pemerintah.

1. Sindrom “Stempel Legalisasi”: Ketika Kritik Berubah Menjadi Sosialisasi

Salah satu indikator paling benderang dari melunaknya taji organisasi adalah respons mereka terhadap kebijakan-kebijakan kontroversial kementerian. Ketika pemerintah meluncurkan berbagai aplikasi pengelolaan kinerja yang memicu burnout massal dan menyita waktu mengajar, publik menanti gebrakan perlawanan dari organisasi profesi.

Namun, realita di lapangan justru memperlihatkan pola yang seragam:

Minim Gugatan Publik: Organisasi jarang sekali melakukan kajian kritis yang objektif, melayangkan nota protes terbuka, atau membawa regulasi yang menyiksa tersebut ke ranah hukum.
Berubah Menjadi Agen Sosialisasi: Alih-alih menuntut pembatalan sistem administrasi yang rumit, pengurus organisasi di berbagai tingkatan justru sibuk membuat seminar dan webinar berbayar internal untuk menyosialisasikan cara pengisian aplikasi tersebut. Organisasi bertindak layaknya “mandor birokrasi” yang bertugas memastikan anggotanya patuh pada sistem kementerian.

2. Hegemoni “Dua Topi” dan Sandera Politik Anggaran

Mengapa organisasi terkesan enggan dan gamang bertindak konfrontatif terhadap kebijakan pemerintah yang nyata-nyata merugikan guru? Jawabannya ada pada gurita konflik kepentingan di tubuh kepengurusan.

Kursi-kursi elite organisasi—terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota—jamak diduduki oleh para pejabat aktif kedinasan, kepala sekolah senior, atau mantan birokrat yang memiliki hubungan interpersonal sangat dekat dengan penguasa daerah (Bupati/Gubernur).

Hubungan kompromis ini melahirkan kultur ewuh pakewuh (rasa sungkan yang berlebihan). Seorang ketua organisasi daerah yang juga menggantungkan posisi karier PNS-nya pada belas kasihan kepala daerah, secara psikologis mustahil akan memimpin gerakan mogok massal atau melakukan tuntutan hukum yang agresif ketika pemda menahan rapelan gaji guru PPPK atau memotong insentif honorer.

Demi menjaga stabilitas posisi politik dan akses kemitraan ber-AC di kantor pemerintahan, suara kritis jutaan guru di akar rumput akhirnya dikorbankan di meja kompromi.

3. Komodifikasi Anggota demi Posisi Tawar Elite

Ketika organisasi profesi kehilangan fungsi ideologisnya sebagai pelindung, fungsi yang tersisa biasanya hanyalah fungsi pragmatis-transaksional. Jumlah jutaan guru yang terikat sistem iuran wajib otomatis (autodebet) dimanfaatkan sebagai instrumen pamer kekuatan (show of force) di hadapan penguasa.

Potret mobilisasi massa berskala raksasa saat perayaan hari besar atau apel akbar tahunan tidak lagi ditujukan untuk menuntut hak-hak normatif guru yang terbengkalai. Panggung-panggung megah itu diduga kuat sengaja didesain untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa elite organisasi memiliki kendali penuh atas jutaan suara guru. Posisi tawar ini pada akhirnya tidak dikonversi menjadi regulasi perlindungan guru swasta atau standardisasi upah honorer, melainkan menjadi alat tukar akses jabatan, dana hibah fasilitas gedung mewah, dan program-program kemitraan bernilai miliaran rupiah yang dinikmati lingkaran dalam pengurus.

4. Kesimpulan: Rebut Kembali Khittah 1945 atau Hadapi Kepunahan Relevansi

Jika PGRI terus memilih nyaman menjadi perpanjangan tangan birokrasi dan membiarkan anggotanya sekarat sendirian dihantam beban administratif dan kriminalisasi, maka organisasi ini sedang berjalan menuju kepunahan relevansi di mata generasi muda. Guru-guru Milenial dan Gen Z tidak lagi membutuhkan organisasi yang sekadar pandai mengeluarkan imbauan normatif, memotong iuran bulanan, atau menjual seragam batik variasi baru setiap pergantian kepengurusan.

Sudah saatnya dilakukan Amandemen Konstitusi Organisasi secara Radikal. Putus total hubungan ketergantungan struktural dengan birokrasi dinas dengan melarang keras rangkap jabatan bagi pejabat kedinasan. Kembalikan PGRI ke khittah perjuangan 1945: menjadi singa podium yang siap menggebrak meja kebijakan, menjadi lembaga hukum yang paling galak membela guru swasta dan honorer, serta menjadi benteng kokoh yang tidak bisa ditembus oleh intimidasi penguasa mana pun. Organisasi ini milik guru, didanai oleh guru, dan harus bergerak murni demi kehormatan guru—bukan menjadi stempel legalisasi bagi kenyamanan penguasa.