Guru Asosiasi vs Guru ASN: Apakah Kebijakan PGRI Sudah Adil untuk Semua Golongan?

[Teks Meta Deskripsi]: Mengulas fragmentasi antara guru asosiasi/honorer dan Guru ASN. Apakah arah kebijakan serta advokasi PGRI saat ini sudah adil untuk seluruh golongan pendidik?

Dalam peta pendidikan nasional, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berdiri sebagai wadah tunggal terbesar yang menaungi jutaan pendidik dari Sabang sampai Merauke. Namun, di balik seragam batik khas yang membalut tubuh para anggotanya, tersimpan realitas sosial-ekonomi yang sangat terfragmentasi: jurang pemisah antara Guru ASN (PNS & PPPK) dan Guru Asosiasi/Honorer non-ASN.

Ketimpangan status, kesejahteraan, dan kepastian hukum antar-golongan ini memicu pertanyaan mendasar yang terus mendengung di tingkat akar rumput: Apakah arah kebijakan dan advokasi PGRI selama ini sudah benar-benar adil untuk seluruh anggotanya, ataukah terdapat ketimpangan keberpihakan?

Dua Realitas dalam Satu Wadah

Untuk memahami dinamika ini, penting untuk melihat kontras tajam kehidupan profesi yang dialami oleh kedua kelompok guru dalam satu payung organisasi yang sama:

1. Kelompok Guru ASN (PNS & PPPK)

Guru berstatus ASN menikmati kepastian pendapatan bulanan yang diregulasi oleh negara, tunjangan kinerja/profesi yang relatif terstruktur, serta jenjang karier yang jelas. Fokus perjuangan kelompok ini umumnya berada pada ranah pengembangan kompetensi, kenaikan pangkat, perlindungan hukum saat bertugas, serta penyempurnaan skema pensiun.

2. Kelompok Guru Asosiasi / Honorer Non-ASN

Di sisi lain, jutaan guru honorer, guru tetap yayasan (GTY) di sekolah swasta kecil, hingga guru tidak tetap (GTT) hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Upah di bawah UMR, ketiadaan jaminan kesehatan mandiri, serta ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) sewaktu-waktu adalah realitas harian. Bagi kelompok ini, isu utama bukanlah kenaikan pangkat, melainkan survival dasar dan kepastian status.

“Ketika sebuah organisasi menaungi anggota dengan kebutuhan yang saling bertolak belakang—antara yang memperjuangkan jenjang karier dan yang memperjuangkan kelayakan hidup dasar—keadilan kebijakan menjadi ujian yang sangat rumit.”

Kritik Terhadap Kebijakan PGRI: Di Mana Ketimpangannya?

Aspirasi kritis dari kalangan guru non-ASN kerap menyoroti beberapa poin penting terkait performa advokasi PGRI:

• Dominasi Struktural: Kepengurusan PGRI di berbagai tingkatan daerah kerap didominasi oleh figur-figur senior yang berstatus PNS atau pejabat dinas pendidikan. Hal ini memunculkan bias persepsi bahwa agenda organisasi lebih banyak menyuarakan kepentingan kelompok ASN.

• Kompromi Politik Kebijakan: Dalam beberapa kasus tawar-menawar regulasi dengan pemerintah pusat maupun daerah, advokasi untuk pengangkatan guru honorer sering kali berbenturan dengan efisiensi anggaran, sehingga hasil yang dicapai terasa lambat dan kompromistis bagi guru honorer.

• Perbedaan Daya Tawar: Guru ASN memiliki posisi tawar yang relatif aman untuk bersuara, sementara guru honorer kerap merasa rentan terintimidasi atau kehilangan jam mengajar jika terlalu vokal memperjuangkan haknya melalui saluran organisasi.

Pembelaan dan Langkah Rebalancing PGRI

Di sisi lain, PGRI menegaskan bahwa komitmennya terhadap seluruh golongan guru tidak pernah surut. Berbagai capaian historis menunjukkan peran aktif organisasi ini:

1. Pendorong Utama Lahirnya UU Guru dan Dosen: Kehadiran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan pengakuan guru sebagai profesi adalah buah diplomasi panjang PGRI yang dinikmati secara luas.

2. Pengawalan Kuota Seleksi PPPK: PGRI secara konsisten mendesak pemerintah untuk membuka formasi jutaan guru PPPK guna menyerap tenaga honorer yang telah puluhan tahun mengabdi.

3. Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) PGRI: Memberikan pendampingan hukum gratis bagi seluruh anggota—baik ASN maupun non-ASN—yang menghadapi kriminalisasi atau konflik ketenagakerjaan.

Menuju Keadilan Hakiki: Apa yang Harus Dilakukan?

Agar PGRI tetap relevan dan dicintai oleh seluruh anggotanya tanpa terkecuali, reorientasi kebijakan dan kelembagaan mutlak diperlukan:

• Inklusivitas Struktural: Memberikan porsi keterwakilan yang proporsional bagi perwakilan guru honorer/asosiasi di jajaran kepengurusan inti PGRI dari tingkat cabang hingga pusat.

• Advokasi Berlapis (Segmented Advocacy): Menyusun agenda perjuangan yang terpisah namun setara: fokus pada kesejahteraan dasar dan batas bawah upah untuk guru non-ASN, serta fokus pada profesionalisme dan perlindungan karier untuk guru ASN.

• Pencegahan Eksploitasi Tenaga Kerja: PGRI harus berani mengambil posisi tegas menolak praktik sekolah atau yayasan yang memberikan honorarium tidak manusiawi kepada guru.

Kesimpulan

Keadilan dalam organisasi sebesar PGRI tidak berarti memberikan output yang sama rata, melainkan memberikan pembelaan yang lebih besar kepada mereka yang paling rentan.

PGRI belum bisa dikatakan gagal, namun tantangan untuk membuktikan keadilan bagi seluruh golongan guru masih membentang luas. Hanya dengan memberikan perhatian ekstra pada guru-guru honorer dan asosiasi yang berada di garis bawah, PGRI dapat benar-benar mengukuhkan dirinya sebagai benteng pemersatu seluruh pendidik di Indonesia.