Keterbatasan Sinyal dan Listrik di Sekolah Daerah: Bagaimana Efektivitas Digitalisasi PGRI?

Program digitalisasi pendidikan yang digencarkan pemerintah—serta didukung oleh advokasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)—menghadapi tantangan nyata ketika berbenturan dengan realitas di lapangan: keterbatasan akses sinyal internet dan pasokan listrik yang belum merata, khususnya di sekolah-sekolah daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal (3T).

Kondisi ini menciptakan jurang pemisah (digital divide) yang memengaruhi sejauh mana efektivitas kebijakan digitalisasi dapat dirasakan oleh seluruh pendidik dan murid.

Realitas Kesenjangan Infrastruktur di Daerah

• Byar-Pet Listrik dan Sinyal Blankspot: Di banyak wilayah 3T, pasokan listrik sering kali hanya menyala beberapa jam di malam hari, atau bahkan tidak ada sama sekali. Begitu pula dengan jaringan internet yang tidak stabil atau berada di zona blankspot, membuat perangkat digital pendamping belajar menjadi tidak fungsional.

• Perangkat Mangkrak: Penyaluran bantuan fisik seperti Chromebook, proyektor, atau perangkat TIK lainnya sering kali berakhir di ruang penyimpanan karena sekolah tidak memiliki daya listrik yang cukup untuk pengisian Baterai (charging) atau kuota internet untuk mengoperasikannya.

• Beban Administrasi Digital yang Memaksa: Tuntutan pengisian aplikasi berbasis online (seperti PMM, Dapodik, dan e-Rapor) memaksa guru-guru di daerah mencari sinyal hingga ke bukit, tepi pantai, atau menempuh perjalanan puluhan kilometer ke pusat kota hanya untuk mengunggah berkas.

Sejauh Mana Efektivitas Digitalisasi PGRI?

Secara konsep dan dorongan kebijakan, langkah PGRI dalam mendukung digitalisasi sangat bernilai untuk meningkatkan efisiensi dan kompetensi guru. Namun, efektivitasnya terbagi menjadi dua kondisi yang kontras:

1. Efektif di Wilayah Perkotaan dan Sub-Urban: Di daerah dengan infrastruktur memadai, digitalisasi terbukti mempercepat akses bahan ajar, menyederhanakan pelaporan, serta membuka peluang pengembangan diri guru melalui pelatihan daring.

2. Terhambat dan Kurang Relevan di Daerah Terisolasi: Di wilayah minim infrastruktur, pemaksaan sistem digital tanpa dukungan sarana dasar justru berbalik menjadi beban psikologis dan operasional bagi para guru, sehingga efektivitas pembelajaran berbasis digital tidak tercapai secara optimal.

Solusi Strategis untuk Efektivitas Digitalisasi yang Inklusif

Untuk memastikan program digitalisasi tidak sekadar menjadi formalitas di atas kertas, dibutuhkan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi geografis:

• Inovasi Teknologi Offline-First: Mengembangkan platform dan materi pembelajaran yang dapat diakses secara luring (offline), seperti penggunaan server lokal (Intranet sekolah), pemanfaatan Flash Drive modul digital, serta aplikasi yang dapat melakukan sinkronisasi otomatis saat terhubung sinyal sesekali.

• Infrastruktur Mandiri Berbasis Energi Terbarukan: Pemerintah bersama pihak terkait perlu memprioritaskan pengadaan panel surya (solar panel) dan pemancar sinyal berbasis satelit (seperti Starlink atau VSAT) khusus untuk sekolah-sekolah di zona blankspot.

• Penyederhanaan Administrasi untuk Daerah Khusus: PGRI perlu terus mengadvokasi fleksibilitas kebijakan pelaporan administrasi bagi guru di daerah 3T, yaitu dengan tetap memberikan opsi pelaporan berbasis luring atau sistem berkala tanpa tenggat waktu harian yang memberatkan.