Siaran Pers PGRI:

Rakerda PGRI Bahas Efektivitas Program Pemerintah: Apakah Sudah Menjawab Akar Masalah Pendidikan?

BANDUNG – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengumpulkan ratusan pengurus kabupaten/kota, kepala sekolah, serta perwakilan guru untuk mengevaluasi secara kritis berbagai program strategis pemerintah yang masif bergulir di satuan pendidikan. Forum tertinggi di tingkat daerah ini menegaskan bahwa setiap kebijakan publik yang masuk ke lingkungan sekolah wajib diuji efektivitasnya: Apakah sudah menyentuh akar masalah utama pendidikan, atau sekadar berfokus pada pemenuhan target seremonial dan logistik fisik semata?

PGRI menilai bahwa meskipun berbagai program bantuan sosial dan integrasi kebijakan berbasis desa/masyarakat memiliki niat baik, efektivitasnya dalam menaikkan mutu pembelajaran nasional tetap dipertanyakan jika persoalan mendasar pendidik dan fasilitas belajar masih terabaikan.

4 Akar Masalah Pendidikan Hasil Pemetaan Rakerda PGRI

1. Kesejahteraan dan Kepastian Status Guru (Khususnya Non-ASN & Swasta)

Akar masalah terbesar yang belum tuntas adalah ketimpangan pendapatan serta lambatnya penyelesaian status kepegawaian guru honorer dan guru swasta. Rakerda menegaskan bahwa program logistik pangan bernilai triliunan rupiah terasa kontras jika di saat yang sama guru-guru di daerah masih menerima penghasilan jauh di bawah standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan mengalami keterlambatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

2. Kelayakan Fasilitas dan Sarana-Prasarana Dasar Sekolah

Kerusakan fisik gedung sekolah, kebocoran ruang kelas, keterbatasan fasilitas sanitasi, serta minimnya alat peraga dan buku bacaan berkualitas masih menjadi hambatan utama di daerah pelosok. Rakerda mendesak pemerintah untuk menempatkan rehabilitasi fisik sekolah sebagai prioritas absolut sebelum menggelontorkan anggaran untuk program-program pendukung non-pedagogis.

3. Krisis Literasi-Numerasi dan Beban Administrasi Pendidik

Rendahnya pencapaian literasi dan numerasi peserta didik membutuhkan fokus dan waktu mengajar yang utuh. Rakerda menyoroti bahwa penumpukan beban administrasi digital serta keterlibatan guru dalam urusan operasional logistik fisik telah mengikis alokasi waktu kritis yang seharusnya digunakan untuk mendampingi perkembangan belajar murid di kelas.

4. Perlindungan Profesi dari Kriminalisasi dan Intimidasi Hukum

Guru membutuhkan rasa aman dalam menjalankan tugas pedagogisnya. Keterlibatan sekolah dalam program-program operasional berskala besar tanpa batas tanggung jawab yang jelas berpotensi menyeret pendidik ke dalam pusaran masalah hukum, pemeriksaan aparat, dan intimidasi pihak luar yang memicu kelelahan emosional (burnout).

Matriks Evaluasi Rakerda: Program Logistik vs. Akar Masalah Pendidikan

“Pendidikan tidak akan melompat maju hanya dengan memperbanyak program fisik di halaman sekolah, sementara gurunya masih cemas memikirkan kesejahteraan dan mengajar di bawah atap kelas yang lapuk. Mari selesaikan akar masalahnya terlebih dahulu.” — Hasil Keputusan Rakerda PGRI.