PGRI: Fokus Kesejahteraan, Lupa Kualitas?

PGRI: Fokus Kesejahteraan, Lupa Kualitas?

Selama berpuluh-puluh tahun, narasi utama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah kesejahteraan. Sebagai organisasi yang lahir dari semangat perjuangan kemerdekaan, fokus ini sangat logis: guru tidak mungkin mengajar dengan tenang jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Namun, muncul pertanyaan besar: apakah fokus yang terlalu berat pada aspek finansial membuat agenda peningkatan kualitas guru menjadi “anak tiri”?

1. Jebakan “Sertifikasi” dan Materialisme Profesi

Lahirnya UU Guru dan Dosen tahun 2005 adalah kemenangan terbesar PGRI. Tunjangan Profesi Guru (TPG) diharapkan menjadi bahan bakar bagi peningkatan mutu. Namun dalam realitanya:

• Administrasi vs Substansi: Banyak guru terjebak dalam pemenuhan beban kerja 24 jam tatap muka dan pemberkasan rumit demi cairnya tunjangan, ketimbang melakukan inovasi pembelajaran di kelas.

• Standar Minimum: Sertifikasi sering kali dipandang sebagai “tujuan akhir” ekonomi, bukan sebagai titik awal untuk terus belajar dan memperbarui kompetensi.

2. Kritik Terhadap Agenda Organisasi

Jika kita melihat agenda-agenda besar PGRI di tingkat daerah maupun nasional, suara yang paling lantang terdengar biasanya berkaitan dengan:

• Pencairan tunjangan yang terlambat.

• Pengangkatan guru honorer menjadi ASN/PPPK.

• Perlindungan hukum bagi guru.

Tentu, isu-isu di atas sangat krusial. Namun, jarang sekali kita melihat PGRI memobilisasi massa atau opini publik secara masif untuk memprotes rendahnya literasi siswa atau menuntut pelatihan guru yang lebih berkualitas dan modern. Ada kesan bahwa kualitas adalah “urusan pemerintah”, sementara kesejahteraan adalah “urusan organisasi”.

3. Risiko Stagnasi di Era Kompetisi Global

Ketika PGRI terlalu fokus pada perlindungan anggota, muncul risiko perlindungan terhadap “ketidakmampuan”.

• Resistensi Evaluasi: Setiap kali ada wacana ujian kompetensi guru atau evaluasi kinerja yang ketat, organisasi profesi sering kali menjadi pihak pertama yang keberatan. Padahal, tanpa evaluasi yang jujur, kualitas tidak akan pernah terukur.

• Kesenjangan Skil: Di saat dunia bergerak ke arah AI dan pembelajaran personal, masih banyak anggota yang kesulitan dengan literasi digital dasar karena organisasi kurang mendorong budaya belajar mandiri yang progresif.

Menyeimbangkan Timbangan: Guru Sejahtera, Siswa Berjaya

Kesejahteraan dan kualitas seharusnya tidak saling meniadakan ($not$ $mutually$ $exclusive$). Kesejahteraan adalah syarat perlu ($necessary$ $condition$), tetapi bukan syarat cukup ($sufficient$ $condition$) untuk pendidikan yang bermutu.

PGRI perlu mulai menggeser paradigma organisasinya:

1. Sertifikasi Mandiri: PGRI bisa mempelopori sistem pelatihan internal yang lebih bergengsi dan berkualitas daripada pelatihan formal pemerintah.

2. Advokasi Mutu: Menjadikan isu kualitas guru sebagai posisi tawar politik. “Kami menuntut kesejahteraan, dan sebagai gantinya, kami menjamin peningkatan skor literasi nasional melalui gerakan guru pembelajar.”

3. Filtrasi Profesionalisme: Menjadi organisasi yang berani menegur anggotanya yang terbukti lalai dalam menjalankan tugas profesionalnya, sehingga citra “guru” tetap terhormat di mata publik.

Kesimpulan: Perjuangan untuk kesejahteraan adalah hal yang mulia dan wajib diteruskan. Namun, jika PGRI lupa menuntut kualitas dari anggotanya sendiri, maka dukungan publik terhadap perjuangan kesejahteraan tersebut perlahan-lahan akan luntur karena dianggap tidak berdampak pada masa depan anak bangsa.