PGRI dan Stagnasi Sistem Pendidikan Nasional

PGRI dan Stagnasi Pendidikan: Antara Perlindungan dan Pembiaran

Stagnasi pendidikan ditandai dengan rendahnya skor literasi dan numerasi (PISA) selama dua dekade terakhir serta lambatnya adaptasi metode ajar terhadap kebutuhan zaman.

1. Politik Kesejahteraan vs. Politik Mutu

Fokus utama PGRI selama ini dinilai terlalu berat pada aspek materiil:

• Keberhasilan Kesejahteraan: PGRI sangat efektif memperjuangkan hak-hak finansial, seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan status kepegawaian (ASN/PPPK).

• Defisit Mutu: Kritik muncul karena perjuangan kesejahteraan ini jarang dibarengi dengan tuntutan internal yang sama kerasnya terhadap peningkatan kualitas mengajar. Ada kesan bahwa selama gaji aman, stagnasi metode ajar di kelas dianggap sebagai hal sekunder.

2. Resistensi terhadap Evaluasi Ketat

Sebagai “perisai” guru, PGRI sering kali bersikap defensif terhadap kebijakan yang menuntut akuntabilitas tinggi:

• Penolakan Standarisasi Keras: Setiap upaya pemerintah menerapkan pemutusan hubungan kerja bagi guru yang tidak kompeten atau standarisasi nilai yang sangat tinggi biasanya mendapat penolakan dari organisasi.

• Perlindungan Status Quo: Sikap protektif ini, meski bertujuan melindungi anggota, secara tidak langsung membiarkan guru-guru yang sudah kehilangan motivasi atau kemampuan untuk tetap berada dalam sistem, sehingga menghambat regenerasi dan inovasi.

3. Inersia dalam Menghadapi Perubahan Kurikulum

Pergantian kurikulum yang sering (termasuk Kurikulum Merdeka) seharusnya menjadi momentum bagi PGRI untuk memimpin perubahan. Namun:

• Administrasi sebagai Tameng: PGRI sering kali lebih fokus mengeluhkan beban administrasi daripada menawarkan solusi pedagogis yang disruptif untuk mengatasi stagnasi pembelajaran.

Faktor Sistemik: PGRI Bukan Satu-satunya Aktor

Menyalahkan PGRI sepenuhnya atas stagnasi pendidikan adalah tindakan yang kurang adil. Terdapat faktor luar yang mengunci posisi PGRI:

• Politisasi Pendidikan di Daerah: Banyak kebijakan pendidikan di tingkat lokal yang disetir oleh kepentingan politik praktis, di mana PGRI sering kali terjebak dalam pusaran tersebut.

• Kurangnya Fasilitas Negara: Guru tidak bisa berinovasi jika sarana dasar di sekolah tidak memadai. PGRI dalam hal ini sering bertindak sebagai pengingat bagi pemerintah yang abai.

Transformasi: Memutus Rantai Stagnasi melalui PGRI

Agar PGRI menjadi motor penggerak dan bukan bagian dari stagnasi, diperlukan reorientasi strategis:

A. Menjadikan Mutu sebagai Daya Tawar Politik

PGRI harus mulai membawa narasi baru: “Kami menuntut kesejahteraan yang lebih baik, dan sebagai imbalannya, kami menjamin peningkatan standar kompetensi nasional melalui sistem evaluasi mandiri.”

B. Optimalisasi Kolektifitas Guru (Community of Practice)

Memanfaatkan struktur organisasi yang luas untuk menciptakan gerakan literasi guru yang masif tanpa menunggu instruksi dari kementerian. PGRI harus menjadi laboratorium inovasi pengajaran terbesar di Indonesia.

C. Regenerasi dan Digitalisasi

Mendorong kepemimpinan muda yang melek teknologi untuk merombak cara kerja organisasi agar lebih lincah dan berorientasi pada masa depan, bukan sekadar menjaga tradisi birokrasi.