Privilese Sekolah Penggerak: Apakah Anggaran Pendidikan Hanya Mengalir ke Sekolah yang Sudah Maju?

Isu mengenai Sekolah Penggerak sering kali memicu perdebatan tentang keadilan distributif dalam anggaran pendidikan. Ada kekhawatiran bahwa program ini justru memperlebar jurang kualitas karena dianggap memberikan “karpet merah” berupa tambahan anggaran dan fasilitas kepada sekolah-sekolah yang secara fundamental sudah memiliki kesiapan (maju), sementara sekolah di pinggiran tetap berjuang dengan keterbatasan.

Berikut adalah analisis kritis mengenai dinamika anggaran dan privilese dalam program Sekolah Penggerak:

1. Konsep “Intervensi Holistik” vs. Realitas Anggaran

Program Sekolah Penggerak dirancang untuk menciptakan prototype pendidikan masa depan melalui intervensi yang mencakup SDM, kurikulum, dan digitalisasi.

• BOS Kinerja: Sekolah yang terpilih mendapatkan tambahan dana berupa BOS Kinerja. Bagi pengkritik, hal ini dianggap paradoks; sekolah yang sudah “bergerak” dan memiliki manajemen baik justru diberi tambahan dana, sementara sekolah yang “stagnan” karena kekurangan biaya tetap ditinggalkan.

• Privilese Pendampingan: Selain materi, sekolah ini mendapatkan pendampingan intensif dari pelatih ahli. Ini adalah bentuk “anggaran dalam bentuk jasa” yang sangat mahal dan tidak didapatkan oleh sekolah reguler.

2. Seleksi yang Cenderung Menguntungkan Sekolah Siap

Proses seleksi Sekolah Penggerak berbasis pada kompetensi kepala sekolah dan kesiapan infrastruktur digital.

• Bias Kesiapan: Sekolah yang sudah maju biasanya memiliki kepala sekolah yang lebih literat secara teknologi dan administrasi. Akibatnya, mereka lebih mudah lolos seleksi.

• Efek Matius (The Matthew Effect): Fenomena di mana “yang punya akan diberi lebih.” Sekolah yang sudah memiliki fasilitas dasar lengkap lebih mudah mengimplementasikan modul dari pemerintah, sehingga mereka terlihat lebih “berhasil” dan terus mendapatkan dukungan anggaran tambahan.

3. Justifikasi Pemerintah: Strategi “Mercusuar”

Pemerintah berargumen bahwa anggaran ini bukanlah privilese tanpa tujuan, melainkan investasi untuk menciptakan model yang nantinya akan diimbaskan.

• Agent of Change: Sekolah Penggerak diharapkan menjadi katalis. Setelah mereka berhasil melakukan transformasi, mereka memiliki kewajiban untuk membimbing sekolah lain di sekitarnya (pengimbasan).

• Laboratorium Kebijakan: Anggaran besar dialokasikan ke sini untuk menguji coba Kurikulum Merdeka sebelum diterapkan secara nasional. Kegagalan atau keberhasilan di sekolah ini menjadi basis data bagi kebijakan publik.

Perbandingan Alokasi: Sekolah Penggerak vs. Sekolah Reguler

4. Risiko Ketimpangan Regional

Privilese ini berdampak pada persaingan antar-sekolah di tingkat daerah.

• Migrasi Siswa Berprestasi: Orang tua akan cenderung memperebutkan Sekolah Penggerak karena persepsi fasilitas dan kualitas guru yang lebih baik. Hal ini bisa mengembalikan pola “sekolah favorit” yang sebenarnya ingin dihapus melalui sistem zonasi.

• Kesenjangan Kualitas Guru: Guru-guru terbaik sering kali ditarik atau dipusatkan di Sekolah Penggerak untuk mendukung kesuksesan program, meninggalkan sekolah non-penggerak dengan tantangan yang lebih berat namun dukungan yang lebih minim.

Kesimpulan

Program Sekolah Penggerak memang membawa privilese anggaran yang nyata. Jika tujuannya adalah menciptakan model percontohan, maka alokasi ini masuk akal secara strategis. Namun, jika mekanisme “pengimbasan” tidak berjalan efektif, maka program ini hanya akan menjadi mesin pembuat kesenjangan baru.

Keadilan pendidikan akan tercapai jika pemerintah memastikan bahwa setelah “prototype” ini berhasil, anggaran yang sama besarnya juga dialirkan untuk menarik ke atas sekolah-sekolah yang selama ini berada di bawah garis kemiskinan fasilitas. Anggaran pendidikan tidak boleh hanya menjadi “hadiah” bagi yang sudah lari, tapi harus menjadi “tongkat” bagi yang masih tertatih.