Investigasi Seminar Berbayar: Mengapa guru dipaksa membeli tiket webinar tidak bermutu demi mengejar poin kinerja yang ditentukan kementerian?

Wacana mengenai “Investigasi Seminar Berbayar” menguak sisi ironis dari digitalisasi administrasi guru saat ini. Apa yang dikritik oleh para pendidik sebagai “pemerasan legal” ini merupakan dampak langsung dari integrasi sistem pengelolaan kinerja yang mewajibkan pengumpulan poin dalam satuan waktu tertentu.

Guru tidak lagi berburu ilmu karena kebutuhan kelas, melainkan dipaksa menjadi konsumen industri seminar instan berbayar demi memburu selembar kertas sertifikat agar status di aplikasi kementerian berubah menjadi “centang hijau”.

Berikut adalah investigasi kritis mengenai anatomi, lingkaran setan, dan dampak dari maraknya industri seminar berbayar bagi guru:

1. Anatomi Sistem: Bagaimana “Poin” Berubah Menjadi Komoditas?

Dalam sistem pengelolaan kinerja digital yang berlaku saat ini (seperti integrasi PMM dan e-Kinerja), guru diwajibkan mengumpulkan minimal 32 Poin per semester untuk mencapai ekspektasi kinerja minimum.

• Nilai Tukar Sertifikat: Setiap kegiatan memiliki bobot poin yang kaku. Misalnya, menjadi peserta seminar/webinar berdurasi 2–3 jam dihargai 4 Poin. Artinya, seorang guru harus mengikuti minimal 8 webinar dalam satu semester jika hanya mengandalkan jalur ini untuk memenuhi target.

• Celah yang Dimanfaatkan Pasar: Ketika jutaan guru di seluruh Indonesia panik karena tenggat waktu (deadline) sistem semakin dekat, hukum pasar berlaku. Permintaan (demand) yang masif terhadap sertifikat instan melahirkan penawaran (supply) dari berbagai lembaga diklat, baik yang resmi maupun yang abal-abal, yang menjual paket-paket webinar dengan harga bervariasi (mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah).

2. Praktik di Lapangan: Komersialisasi Berkedok “Praktik Baik”

Investigasi di akar rumput menunjukkan bahwa mayoritas seminar berbayar ini jauh dari kata bermutu dan berjalan dengan pola yang sangat mekanis:

1. Format Seremonial dan Formalitas: Webinar sering kali hanya berisi pembukaan yang panjang, pembacaan draf materi yang bisa diunduh di internet, dan sesi tanya jawab formalitas. Tidak ada transformasi ilmu nyata yang bisa diterapkan guru di dalam kelas besok paginya.

2. Sistem “Beli Nomor Absen”: Beberapa penyelenggara nakal bahkan secara terang-terangan menjual sertifikat tanpa mewajibkan guru untuk menyimak materi. Guru cukup membayar biaya pendaftaran, mengisi tautan absensi (google form) yang dibagikan di grup WhatsApp/Telegram, dan sertifikat digital otomatis dikirimkan.

3. Tekanan Struktural (Intimidasi Terselubung): Di beberapa daerah, terdapat tekanan tidak tertulis dari pengawas atau kepala sekolah yang mewajibkan gurunya mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh kelompok atau asosiasi tertentu yang memiliki kedekatan politis atau bisnis dengan pembuat kebijakan lokal.

Perbandingan Efektivitas: Diklat Substansial vs Webinar Pemburu Poin

3. Dampak Destruktif terhadap Ekosistem Pendidikan

Pemaksaan secara sistemik ini tidak hanya merugikan kantong guru, tetapi juga merusak mentalitas dan mutu pendidikan nasional:

• Pemiskinan Guru secara Sistemik: Bagi guru honorer yang bergaji di bawah kelayakan, menyisihkan uang demi membeli tiket webinar adalah ketidakadilan yang nyata. Tunjangan yang belum seberapa, atau gaji pokok yang pas-pasan, harus dikembalikan lagi ke sistem komersial hanya untuk mempertahankan pekerjaan mereka.

• Lahirnya Kebiasaan “Plagiarisme dan Manipulasi”: Karena fokusnya adalah dokumen, ekosistem ini menyuburkan tindakan tidak terpuji. Guru saling berbagi draf laporan, memodifikasi nama pada sertifikat menggunakan aplikasi edit foto, hingga menggunakan jasa joki pengisian aplikasi kinerja.

• Pendidikan Kehilangan Ruh Utama: Ruang kelas ditinggalkan. Guru yang seharusnya fokus mendampingi siswa yang kesulitan membaca atau merancang evaluasi belajar, justru sibuk menatap layar gawai menyaksikan webinar yang suaranya mereka senyapkan (mute) demi bisa mengerjakan tugas administrasi lainnya.

4. Solusi Regulasi: Memecah Sandera Komersialisasi Digital

Kementerian harus segera mengevaluasi instrumen penilaian ini sebelum moral akademik guru hancur total. Langkah taktis yang harus didorong meliputi:

• Menghapus Monopoli Sertifikat sebagai Bukti Kinerja: Bukti kinerja guru tidak boleh tunggal berbentuk sertifikat webinar. Kenaikan poin harus bisa diklaim dari aktivitas nyata di sekolah, seperti memimpin rapat evaluasi internal, mendampingi siswa dalam lomba, atau menulis modul ajar mandiri yang divalidasi langsung oleh Kepala Sekolah tanpa perlu divalidasi oleh sistem aplikasi pusat.

• Penyediaan Diklat Gratis Skala Masif oleh Negara: Jika kementerian menuntut standar kompetensi tertentu, maka negaralah yang wajib menyediakan pelatihannya secara gratis dan mudah diakses (misalnya optimalisasi diklat daring gratis melalui platform resmi pemerintah tanpa batasan kuota yang mempersulit).

• Tindakan Tegas terhadap Sindikat Jual-Beli Sertifikat: Kemendikbudristek bersama aparat penegak hukum harus menertibkan lembaga-lembaga profit yang menjadikan kewajiban poin guru ini sebagai ladang bisnis tanpa memiliki lisensi dan standar mutu diklat yang sah.

Kesimpulan

Memaksa guru membeli tiket webinar tidak bermutu demi mengejar poin kinerja adalah bentuk kegagalan birokrasi dalam memahami hakikat profesi pendidik. Guru adalah seorang praktisi kemanusiaan di ruang kelas, bukan seorang kolektor kertas sertifikat digital.

Sistem penilaian yang baik seharusnya memerdekakan guru untuk berinovasi bersama muridnya, bukan justru menyandera kewarasan dan finansial mereka di bawah kendali lingkaran setan komersialisasi berkedok administrasi.

Menurut Anda, jika sistem poin ini diubah total sehingga penilaian kinerja kembali diserahkan penuh kepada observasi langsung Kepala Sekolah dan Pengawas di dalam kelas, instrumen apa yang paling efektif untuk memastikan penilaian tersebut tetap objektif dan bebas dari unsur sentimen pribadi?