Kasta Eksklusif Sekolah Penggerak: Mengapa Kucuran Dana Segar Hanya Mengalir ke Sekolah Tertentu dan Membiarkan Sekolah Pinggiran Semakin Sekarat?

Niat awal dari program transformasi pendidikan nasional selalu terdengar mulia: menciptakan episentrum perubahan yang akan menularkan praktik baik ke seluruh penjuru ekosistem. Salah satu perwujudan dari visi ini adalah peluncuran program Sekolah Penggerak. Sekolah-sekolah yang terpilih diposisikan sebagai laboratorium inkubasi Kurikulum Merdeka, tempat para guru dilatih secara intensif, dan fasilitas digital ditingkatkan ke level tertingginya.

Namun, di tingkat akar rumput, implementasi kebijakan ini memicu ironi sosiologis yang sangat kontradiktif. Alih-alih menjadi motor pemerataan mutu, program ini pelan-pelan menciptakan sistem kasta baru yang eksklusif dalam dunia pendidikan kita. Di saat segelintir sekolah yang berlabel “Penggerak” kebanjiran kucuran dana segar, intervensi teknologi, dan perhatian penuh dari pemerintah, ribuan sekolah pinggiran dan daerah urban kumuh dibiarkan terus berjuang sendirian dalam kondisi sekarat—bertahan hidup dengan atap bocor, kekurangan guru, dan dana BOS yang megap-megap. Mengapa kebijakan yang dirancang untuk kemajuan ini justru memperlebar jurang ketimpangan pendidikan?

Efek Matius dalam Pendidikan: Yang Kaya Makin Makmur, Yang Miskin Makin Terpuruk

Dalam sosiologi, ada sebuah fenomena yang disebut The Matthew Effect (Efek Matius)—sebuah kondisi di mana keuntungan ekonomi atau sosial cenderung terus berakumulasi pada mereka yang sejak awal sudah memiliki modal dasar yang kuat. Fenomena inilah yang sedang terjadi secara nyata dalam seleksi Sekolah Penggerak.

Jika kita membedah profil sekolah-sekolah yang lolos menjadi Sekolah Penggerak, mayoritas adalah sekolah-sekolah yang secara historis memang sudah mapan, terletak di pusat kota, memiliki kepala sekolah yang cakap teknologi, dan didukung oleh komite sekolah dengan kondisi finansial yang kuat. Ketika sistem seleksi menuntut penguasaan administrasi digital yang rumit dan kesiapan infrastruktur awal, sekolah pinggiran otomatis tereliminasi sejak babak pertama.

Ironinya, sekolah-sekolah yang sudah mandiri dan makmur inilah yang kemudian diguyur oleh pemerintah dengan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan afirmasi, perangkat Chromebook gratis, hingga pelatihan eksklusif. Sementara itu, sekolah pinggiran yang sejatinya jauh lebih membutuhkan intervensi anggaran justru diabaikan dengan dalih “belum siap secara ekosistem”.

Logika Korporasi dalam Birokrasi Pendidikan: Mengejar Portofolio, Melupakan Realita

Mengapa kementerian dan dinas pendidikan daerah terkesan menutup mata terhadap ketimpangan yang kasat mata ini? Jawabannya terletak pada penerapan logika korporasi (New Public Management) yang keliru dalam birokrasi pendidikan:

• Pengejaran Success Story Instant: Birokrasi membutuhkan potret keberhasilan cepat untuk dijadikan laporan portofolio kinerja ke tingkat pusat. Mengguyur dana ke sekolah yang sudah maju akan menghasilkan dampak visual yang instan (misal: ruang multimedia modern, pameran karya siswa yang megah) dibandingkan jika dana tersebut dialokasikan untuk memperbaiki sanitasi dan literasi dasar di sekolah pelosok.

• Standarisasi yang Buta Geografis: Kompetisi dan indikator kelolosan program dibuat seragam secara nasional tanpa mempertimbangkan disparitas geografis, kestabilan jaringan internet, dan ketimpangan kapasitas guru di daerah suburban atau pedalaman.

Dampak Fatal: Depresi Institusional dan Eksodus Massal Talenta

Membiarkan stratifikasi sosial ini terus berlangsung di lingkungan sekolah melahirkan dampak destruktif yang melumpuhkan mentalitas para pendidik di garis luar:

1. Lahirnya Depresi Institusional (Institutional Despair): Kepala sekolah dan guru di sekolah non-penggerak didera rasa inferioritas dan keputusasaan struktural. Mereka merasa dianaktirikan oleh negara. Muncul sentimen sinis: “Sekerja keras apa pun kami mengajar anak-anak dari keluarga miskin, perhatian dan anggaran negara tetap akan lari ke sekolah favorit di pusat kota.”

2. Eksodus Guru-Guru Potensial: Guru-guru berprestasi dan berstatus ASN di sekolah pinggiran akan berlomba-lomba mengajukan mutasi untuk pindah ke Sekolah Penggerak. Mereka mengejar prestise, kelancaran insentif, dan fasilitas kerja yang lebih manusiawi. Akibatnya, sekolah pinggiran mengalami defisit talenta pendidik berkualitas secara permanen.

3. Segregasi Mutu Anak Didik: Ketimpangan fasilitas dan anggaran ini pada akhirnya berujung pada penurunan mutu belajar siswa miskin yang terpaksa bersekolah di sekolah pinggiran karena sistem zonasi. Mereka menerima kualitas pendidikan “kelas dua”, sementara anak-anak dari kelas sosial yang lebih beruntung menikmati fasilitas pendidikan “kelas premium”.

Kesimpulan: Hentikan Kompetisi Eksklusif, Alihkan ke Afirmasi Proporsional

Esensi dari keadilan sosial dalam pendidikan bukan memberikan bantuan yang sama rata, atau memberikan bantuan lebih banyak kepada mereka yang pandai berkompetisi. Keadilan sejati adalah memberikan intervensi terbesar kepada mereka yang paling membutuhkan bantuan.

Pemerintah harus segera merombak peta jalan (roadmap) program Sekolah Penggerak sebelum kasta eksklusif ini mengkristal menjadi diskriminasi sistemik. Hentikan skema kompetisi berbasis aplikasi yang melelahkan. Alihkan fokus anggaran dari “Sekolah Penggerak” menuju Skema Afirmasi Proporsional Total untuk sekolah-sekolah di bawah standar kelayakan nasional. Gunakan data Dapodik secara jujur untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah dengan kondisi fisik hancur dan literasi terendah, lalu guyur mereka dengan modal fasilitas, penempatan guru-guru terbaik, dan pendampingan khusus tanpa perlu mereka meminta atau ikut seleksi. Hanya ketika sekolah pinggiran diangkat dari keterpurukannya, kita baru bisa berbicara tentang transformasi pendidikan yang merdeka dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.

link gacor