Dualisme Internal PGRI: Apa Dampak Nyatanya bagi Nasib Guru di Daerah?

Konflik kepengurusan dan dualisme internal di tubuh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah menyita perhatian publik. Perebutan legitimasi di tingkat pusat—yang melibatkan klaim keabsahan Kongres, Surat Keputusan (SK) Kemenkumham, hingga sengketa di pengadilan—tidak hanya mencoreng marwah organisasi profesi tertua di Indonesia ini, tetapi juga menyisakan pertanyaan mendasar bagi para pendidik di lapangan.

Di saat para pengurus tingkat pusat sibuk bersengketa di ruang sidang dan panggung media, jutaan guru di daerah—khususnya guru honorer dan mereka yang bertugas di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T)—bertanya-tanya: Apa dampak nyata dari perpecahan elit ini terhadap nasib dan perlindungan kami?

Kronologi Singkat: Mengapa Perpecahan Bisa Terjadi?

Dualisme kepengurusan PGRI dipicu oleh perbedaan persepsi dan pelaksanaan mekanisme organisasi terkait penyelenggaraan Kongres/Kongres Luar Biasa (KLB). Masing-masing kubu mengklaim memiliki legitimasi hukum dan dukungan basis anggota yang sah.

+-------------------------------------------------------------------------+
|                       AKAR KONTROVERSI DUALISME                         |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|   [ KUBU A ]                                        [ KUBU B ]          |
|   • Mengklaim keabsahan                            • Mengklaim keabsahan|
|     berdasarkan AD/ART & SK                         berdasarkan KLB &   |
|     Kemenkumham awal.                               putusan sengketa.   |
|                                                                         |
|                                     │                                   |
|                                     ▼                                   |
|             [ DAMPAK TERHADAP ANGGOTA DI DAERAH ]                       |
|             • Advokasi hukum terhenti                                   |
|             • Kebingungan legalitas iuran                               |
|             • Bargaining power ke Pemda melemah                         |
|                                                                         |
+-------------------------------------------------------------------------+

Ketika legalitas formal terbelah, imbasnya langsung menjalar secara sistemik hingga ke pengurus tingkat kabupaten/kota, cabang (kecamatan), hingga ranting di sekolah-sekolah.

4 Dampak Nyata Dualisme PGRI bagi Guru di Daerah

Para guru di akar rumput sering kali tidak peduli dengan siapa yang duduk di kursi ketua umum. Yang mereka butuhkan adalah perlindungan, kepastian status, dan advokasi kesejahteraan. Sayangnya, dualisme ini membawa dampak merugikan yang nyata:

1. Advokasi Hukum Guru Menjadi “Lumpuh”

Saat guru di daerah mengalami kriminalisasi oleh oknum orang tua siswa atau intimidasi dari pejabat lokal, mereka membutuhkan Bantuan Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI yang cepat dan solid.

Akibat dualisme:

• Terjadi saling klaim kepengurusan LKBH di daerah.

• Aparat penegak hukum (Polri/Kejaksaan) ragu menjalin kerja sama atau merespons surat advokasi resmi karena kebingungan menentukan kubu mana yang sah secara hukum.

• Guru korban kekerasan/kriminalisasi akhirnya berjuang sendiri tanpa pendampingan hukum organisasi.

2. Daya Tawar (Bargaining Power) ke Pemerintah Daerah Melemah

Salah satu fungsi vital PGRI di daerah adalah berunding dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait:

• Kuota pengangkatan guru honorer menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

• Kejelasan Tunjangan Daerah dan insentif guru 3T.

Ketika PGRI terbelah, Pemda memiliki alasan untuk mengabaikan atau menunda komitmen dengan dalih “menunggu konflik internal selesai.” Keretakan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan posisi tawar pendidik.

3. Kebingungan Tata Kelola Administrasi dan Iuran Anggota

Guru ASN maupun honorer dipotong iuran anggota setiap bulannya. Dalam kondisi dualisme:

• Muncul kebingungan ke rekening mana iuran anggota harus disetorkan.

• Potensi sengketa aset organisasi (Gedung Guru daerah, wisma, unit usaha) yang memicu perpecahan di antara sesama teman sejawat di sekolah.

• Pengurusan KTA (Kartu Tanda Anggota) dan bantuan sosial organisasi menjadi tumpang tindih.

4. Suara Guru Terpecah dalam Pembahasan Kebijakan Nasional

Di tingkat nasional, pemerintah dan DPR RI sedang membahas berbagai regulasi krusial seperti RUU Sisdiknas dan petunjuk teknis TPG (Tunjangan Profesi Guru). Ketika organisasi terpecah, energi PGRI habis untuk konsolidasi internal ketimbang memberikan masukan substantif dan mengawal pasal-pasal kunci di parlemen.

Perbandingan: PGRI Solid vs. PGRI Terbelah

Apa yang Harus Dilakukan Guru di Akar Rumput?

Pesan Kunci: Organisasi adalah alat perjuangan, bukan tujuan. Hak dan keselamatan guru harus tetap menjadi prioritas utama di atas kepentingan elit.

Menghadapi situasi ini, para pendidik di daerah diimbau untuk mengambil sikap bijak:

1. Tetap Fokus pada Tugas Profesional: Jangan biarkan konflik elit mengganggu kualitas pembelajaran dan pelayanan kepada peserta didik.

2. Jaga Solidaritas Antar-Guru: Hindari perpecahan horizontal di ruang guru akibat perbedaan afiliasi dukungan pengurus.

3. Desak Rekonsiliasi Damai: Pengurus daerah dan anggota di akar rumput harus bersatu mendesak kedua belah pihak di pusat untuk melakukan rekonsiliasi total demi menyelamatkan marwah organisasi.

Kesimpulan

Dualisme internal PGRI bukan sekadar “drama kepengurusan” di Jakarta, melainkan ancaman nyata bagi perlindungan dan kesejahteraan guru di daerah. Ketika benteng pertahanan guru retak dari dalam, yang paling dirugikan adalah mereka yang mengajar di pelosok negeri tanpa jaminan keamanan dan kesejahteraan yang layak.

Sudah saatnya ego elit disingkirkan, demi mengembalikan PGRI sebagai rumah pelindung yang kokoh bagi seluruh guru di Indonesia.