Kritik Konstruktif PGRI terhadap Kurikulum Merdeka: Apakah Kesiapan Guru Sudah Merata?

Penerapan Kurikulum Merdeka secara nasional menjadi salah satu transformasi paling fundamental dalam sejarah pendidikan Indonesia. Mengusung konsep fleksibilitas, pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning), serta fokus pada materi esensial, kurikulum ini dirancang untuk memulihkan ketertinggalan pembelajaran (learning loss).

Namun, di balik narasi besar perubahan paradigma pendidikan tersebut, realitas di lapangan menunjukkan jurang yang cukup lebar. Sebagai organisasi profesi pendidik terbesar di Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyampaikan kritik konstruktif terkait aspek paling krusial dari implementasi ini: kesiapan dan pemerataan kemampuan guru.

Apakah kesiapan para pendidik di seluruh penjuru Nusantara sudah benar-benar merata, ataukah Kurikulum Merdeka justru mempertegas ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah?

Tiga Catatan Kritis PGRI terhadap Penerapan Kurikulum Merdeka

Dalam berbagai forum diskusi dan evaluasi kebijakan nasional, PGRI menyoroti tiga persoalan utama terkait kesiapan pendidik dalam mengadopsi struktur kurikulum baru ini:

1. Ketimpangan Pelatihan dan Pendampingan Guru

Pelatihan Kurikulum Merdeka yang berbasis mandiri—terutama melalui platform digital seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM)—dinilai memiliki kelemahan mendasar.

• Di Kota Besar: Akses internet cepat dan fasilitas sekolah yang memadai memudahkan guru beradaptasi dengan modul digital.

• Di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T): Keterbatasan akses internet, listrik, dan perangkat digital membuat guru kesulitan menuntaskan pelatihan mandiri. Metode satu ukuran untuk semua (one size fits all) melalui platform daring dianggap kurang menyentuh kebutuhan kontekstual guru di pelosok.

2. Beban Administrasi Perancangan Pembelajaran (Modul Ajar & P5)

Meskipun jargon awalnya adalah “memerdekakan guru”, fleksibilitas dalam merancang Modul Ajar dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) justru menimbulkan kebingungan massal di akar rumput.

• Banyak guru di daerah merasa tidak memiliki latar belakang yang cukup untuk menyusun instrumen asesmen diagnostik dan formatif secara mandiri.

• Alih-alih merdeka berinovasi, banyak pendidik terjebak pada aktivitas copy-paste modul ajar demi memenuhi kewajiban administratif dinas setempat.

3. Kesenjangan Fasilitas Pendukung Pembelajaran Berbasis Proyek

Kurikulum Merdeka menuntut pembelajaran berpusat pada siswa dengan pendekatan berbasis proyek dan eksplorasi lingkungan. Namun, kesiapan ini terbentur pada ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang sangat timpang antara sekolah pusat kota dan sekolah pedalaman.

Pemetaan Kesiapan Guru: Kota vs Daerah 3T

+-------------------------------------------------------------------------+
|                  DISPARITAS KESIAPAN GURU DI LAPANGAN                    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  [ PERKOTAAN / FAKTOR PENDUKUNG TERPENUHI ]                             |
|  • Internet Cepat & Stabil  ────────────────┐                           |
|  • Akses Workshop Luring    ────────────────┼───► Adopsi Kurikulum      |
|  • Fasilitas Sekolah Lengkap ───────────────┘     Cepat & Optimal       |
|                                                                         |
|  [ DAERAH 3T / PELOSOK ]                                                |
|  • Sinyal Terbatas / Hilang ────────────────┐                           |
|  • Pelatihan Terbatas       ────────────────┼───► Guru Mengalami        |
|  • Keterbatasan Sarana      ────────────────┘     Beban & Bingung       |
|                                                                         |
+-------------------------------------------------------------------------+

Solusi dan Rekomendasi Konkret dari PGRI

Sebagai bentuk kritik konstruktif, PGRI tidak sekadar menunjuk kelemahan, tetapi juga menawarkan masukan strategis kepada pemerintah agar implementasi kurikulum berjalan berkeadilan:

Kesimpulan

Kurikulum Merdeka memiliki visi yang sangat baik untuk mentransformasi paradigma pendidikan nasional menjadi lebih humanis dan fleksibel. Namun, keberhasilan sebuah kurikulum tidak diukur dari sebagus apa dokumen kebijakannya, melainkan dari seberapa siap guru di kelas menjalankannya.

Kritik konstruktif PGRI menegaskan bahwa pemerintah harus terlebih dahulu meratakan kesiapan dan kapasitas guru di seluruh daerah sebelum memaksakan standar capaian yang sama. Hanya dengan pendampingan yang adil dan penyederhanaan beban birokrasi, Kurikulum Merdeka benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh anak bangsa di setiap jengkal Tanah Air.