Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Zonasi yang diterapkan sejak beberapa tahun terakhir bertujuan mulia: mendorong pemerataan akses pendidikan, menghapus stigma “sekolah favorit”, dan mendekatkan lingkungan belajar anak dengan domisili tempat tinggalnya.

Namun, pelaksanaan PPDB Zonasi di lapangan secara konsisten memunculkan dilema besar. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memberikan catatan kritis mendasar, bahwa PPDB Zonasi tidak dapat berjalan secara adil selama ketimpangan mutu, sarana prasarana, dan distribusi guru antar-sekolah masih terencana buruk.

Analisis Catatan Kritis PGRI Terhadap Evaluasi PPDB Zonasi

1. Akar Masalah: Kebijakan Zonasi Tanpa Pemerataan Mutu Terlebih Dahulu

                    ┌─────────────────────────────────────────┐
                    │    DILEMA EVALUASI PPDB ZONASI          │
                    └────────────────────┬────────────────────┘
                                         │
       ┌─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┐
       ▼                                                                   ▼
┌─────────────────────────┐                                 ┌─────────────────────────┐
│     NIAT MURNI REGULASI │                                 │    REALITA LAPANGAN     │
│   (DEMOKRATISASI AKSEs) │                                 │  (KETIMPANGAN MUTU)     │
└───────────┬─────────────┘                                 └───────────┬─────────────┘
            │                                                           │
            ▼                                                           ▼
* Menghapus diskriminasi dan kastanisasi sekolah.                  * Sebaran sekolah tidak merata (ada daerah *blank spot*).
* Menjaga jarak tempuh siswa agar efisien dan aman.                 * Mutu fasilitas & kualitas guru antar-sekolah belum setara.
* Mendorong integrasi sosial anak di lingkungan domisili.          * Memicu manipulasi data kependudukan (Kartu Keluarga "Titipan").

A. Paradoks Zonasi: “Niat Adil yang Menciptakan Ketidakadilan Baru”

Filosofi zonasi adalah keadilan sosial. Namun, ketika zonasi diterapkan pada daerah yang sebaran jumlah sekolah negerinya tidak merata (beberapa kecamatan memiliki banyak SMP/SMA negeri, sementara kecamatan lain tidak memiliki satu pun), kebijakan ini justru mengeliminasi hak siswa di daerah blank spot untuk mendapatkan sekolah negeri.

B. Praktek Manipulasi Administrasi Kependudukan

Karena persepsi orang tua terhadap “sekolah bermutu” belum berubah—sementara mutu sekolah di sekitarnya belum merata—PPDB Zonasi mendorong fenomena manipulasi Kartu Keluarga (KK titipan) atau perubahan data domisili secara mendadak menjelang musim PPDB, yang merugikan masyarakat sekitar yang berhak.

2. Tabel Komparasi: Asumsi Kebijakan vs. Catatan Faktual PGRI

3. Empat Solusi Strategis Rekomendasi PGRI untuk Pembenahan PPDB Zonasi

Guna mengatasi dampak ketimpangan mutu dan menjadikan PPDB Zonasi alat pemerataan yang nyata, PGRI mendorong empat alur tindakan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah:

Kesimpulan

Zonasi PPDB tidak boleh berhenti sekadar sebagai cara melempar siswa ke sekolah terdekat, melainkan harus menjadi momentum pemerataan mutu pendidikan secara substantif.

Catatan kritis PGRI menegaskan bahwa sistem zonasi baru dapat berjalan adil dan efektif apabila pemerintah pusat dan daerah terlebih dahulu menyamakan standar kualitas seluruh sekolah. Hanya dengan mutu sekolah yang setara di setiap wilayah, hakikat sejati dari keadilan akses pendidikan Indonesia dapat terwujud.