Pendidikan inklusif mewajibkan sekolah umum untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Namun, implementasi ini menyimpan ketimpangan sistemis: kesejahteraan dan kepastian status hukum Guru Pendamping Khusus (GPK) serta guru reguler di kelas inklusi sering kali terabaikan dalam regulasi.

Meskipun memikul tanggung jawab pedagogis dan emosional yang tinggi, GPK kerap berada dalam kondisi rentan—mulai dari status kerja honorer yang tidak pasti, ketiadaan tunjangan khusus, hingga tidak diakuinya jam mendampingi PDBK sebagai bagian dari pemenuhan struktur jam mengajar TPG (Tunjangan Profesi Guru).

Analisis Kesejahteraan Guru Inklusi & Pendamping Khusus

1. Akar Masalah: Celah Regulasi dan Ketimpangan Hak Profesi

                    ┌─────────────────────────────────────────┐
                    │    DILEMA PROFESI GURU PENDAMPING (GPK) │
                    └────────────────────┬────────────────────┘
                                         │
       ┌─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┐
       ▼                                                                   ▼
┌─────────────────────────┐                                 ┌─────────────────────────┐
│  TUNTUTAN & BEBAN KERJA │                                 │  KEADAAN HUKUM & HAK    │
│  (PEDAGOGIS & MENTAL)   │                                 │  (REGULASI & REMUNERASI)│
└───────────┬─────────────┘                                 └───────────┬─────────────┘
            │                                                           │
            ▼                                                           ▼
* Menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) mandiri.          * Tidak ada formasi khusus GPK pada rekrutmen ASN/PPPK.
* Mendampingi PDBK dengan intensitas emosional tinggi.              * Jam pemanduan PDBK tidak dihitung ekuivalen TPG.
* Memfasilitasi adaptasi sosial & interaksi siswa di kelas.         * Honorarium bergantung pada kebijakan & dana BOS sekolah.
* Menghadapi risiko *burnout* dan kelelahan emosional.              * Ketiadaan tunjangan khusus risiko kerja/inklusi.

A. Ketiadaan Formasi Jabatan Fungsional Resmi

Dalam struktur kepegawaian nasional, posisi Guru Pendamping Khusus di sekolah inklusi reguler sering kali tidak memiliki nomenklatur formasi jabatan yang jelas dalam rekrutmen ASN/PPPK. Akibatnya, sebagian besar GPK direkrut sebagai tenaga honorer sekolah dengan pendapatan jauh di bawah standar kelayakan hidup.

B. Miskonsepsi Pengakuan Jam Kerja

Sistem administrasi pendidikan nasional saat ini berbasis jam mengajar kelas (subject-teaching hours). Waktu yang dicurahkan GPK untuk mendampingi PDBK secara one-on-one atau menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) kerap dianggap sebagai kegiatan ekstraskulikuler/tambahan yang tidak memiliki ekuivalensi jam resmi untuk pencairan tunjangan profesi.

2. Tabel Komparasi: Hak Ideal vs. Realita Guru Inklusi Saat Ini

3. Empat Solusi Strategis Pemenuhan Hak dan Kesejahteraan Guru Inklusi

Untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang berkeadilan, pemerintah pusat dan daerah perlu mengambil empat langkah advokasi regulasi berikut:

Kesimpulan

Pendidikan inklusif tidak akan pernah sukses jika kesejahteraan guru yang menjalankannya dikesampingkan.

Memanusiakan Guru Pendamping Khusus dan guru kelas inklusi melalui kepastian status, remunerasi yang layak, dan pengakuan jam kerja adalah fondasi utama untuk membangun sistem pendidikan Indonesia yang benar-benar adil dan ramah bagi semua anak.