Jaminan Keselamatan Kerja Guru saat Tugas Luar: Kapan PGRI Desak Skema Asuransi Khusus?

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) secara konsisten mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk memperkuat Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para pendidik, termasuk menghadirkan skema perlindungan khusus saat menjalankan tugas dinas di luar sekolah.

Kapan PGRI Menyuarakan dan Mendesak Skema Ini?

PGRI mendesak hadirnya skema perlindungan dan jaminan khusus pada beberapa momentum krusial:

• Insiden/Kecelakaan Tugas Dinas: Desakan menguat setiap kali terjadi musibah atau kecelakaan yang menimpa pendidik saat menjalankan tugas luar (seperti mengawal kegiatan siswa, pelatihan daerah terpencil, pendampingan lomba, atau tugas lapangan).

• Pengajuan RUU Perlindungan Guru: Dalam berbagai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI dan Kemendikdasmen, PGRI secara resmi mengajukan draf dan poin pokok RUU Perlindungan Guru. Salah satu poin utamanya mencakup ketegasan jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

  detikcom+ 1

• Peringatan Hari Guru & Kongres PGRI: PGRI terus mendorong agar regulasi turunan dari UU No. 14 Tahun 2005 (tentang Guru dan Dosen) dan Permendikbud No. 10 Tahun 2017 benar-benar mengeksekusi jaminan keselamatan kerja secara teknis melalui skema pembiayaan/asuransi yang jelas, bukan sekadar imbauan di atas kertas.

  detikcom

Bentuk Skema Perlindungan yang Diharapkan PGRI

PGRI menyoroti bahwa tugas kedinasan di luar lingkungan sekolah memiliki tingkat risiko tinggi yang sering kali tidak ditanggung secara otomatis oleh mekanisme operasional sekolah biasa. Poin-poin skema yang didorong meliputi:

• Asuransi Kecelakaan & Jiwa Tambahan: Skema khusus (bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan atau penyedia asuransi dinas) yang mengover penuh risiko perjalanan dinas, mitigasi bencana, dan kegiatan risikofisik di luar sekolah.

• Perlindungan Hukum & Medis Terpadu: Jaminan pembiayaan perawatan medis darurat serta pendampingan hukum jika timbul masalah saat menjalankan tugas kedinasan.

• Pengalokasian Anggaran Dinas: Kepastian bahwa setiap Surat Perintah Tugas (SPT) luar sekolah wajib dibersamai dengan anggaran jaminan keselamatan/asuransi kerja bagi pendidik yang bertugas.