Penerapan aplikasi E-Kinerja (baik sistem e-Kinerja BKN maupun integrasi Pengelolaan Kinerja di Platform Merdeka Mengajar / PMM) bagi guru ASN (PNS dan PPPK) ditujukan untuk mewujudkan transformasi pengelolaan kinerja yang transparan, terukur, dan berbasis bukti (evidence-based).

Namun di lapangan, pelaksanaan sistem ini memicu perdebatan sengit di kalangan pendidik. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan para pengamat pendidikan secara konsisten melayangkan kritik tajam: Apakah E-Kinerja benar-benar meningkatkan mutu pembelajaran di kelas, atau sekadar memindahkan beban birokrasi dari kertas fisik ke tumpukan dokumen digital?

Analisis Efektivitas vs. Beban Administrasi E-Kinerja Guru

1. Akar Masalah: Mengapa E-Kinerja Dirasakan Sebagai Beban “Dokumen Digital”?

                    ┌─────────────────────────────────────────┐
                    │      DILEMA IMPLEMENTASI E-KINERJA      │
                    └────────────────────┬────────────────────┘
                                         │
       ┌─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┐
       ▼                                                                   ▼
┌─────────────────────────┐                                 ┌─────────────────────────┐
│     NIAT REGULASI       │                                 │    REALITA LAPANGAN     │
│   (MERITOKRASI DIGITAL) │                                 │  (ADMINISTRATIF-CENTRIC)│
└───────────┬─────────────┘                                 └───────────┬─────────────┘
            │                                                           │
            ▼                                                           ▼
* Penilaian kinerja berbasis hasil (*outcome*).                     * Fokus guru terbagi antara mengajar vs berburu sertifikat webinar.
* Efisiensi penilaian kinerja ASN secara nasional.                  * Maraknya fenomena "jual-beli sertifikat" demi poin RKH.
* Pengintegrasian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam satu pintu.   * Beban waktu mengunggah dokumentasi (foto, RPP, bukti karya).

A. Pergeseran Fokus: Berburu Poin Sertifikat vs. Fokus Mengajar

Persyaratan pengumpulan Poin Rencana Hasil Kerja (RHK) dalam periode semester mendorong terjadinya fenomena webinar-mania. Guru terpaksa mengorbankan waktu persiapan mengajar, memeriksa tugas siswa, dan istirahat malam demi mengejar sertifikat pelatihan daring agar memenuhi ambang batas poin minimal E-Kinerja.

B. Birokrasi Digital (Digital Bureaucracy)

Sistem E-Kinerja sering kali hanya mengonversi tumpukan berkas fisik menjadi file digital (PDF/JPG). Persyaratan unggah foto aksi nyata, laporan modul ajar, dan lembar verifikasi yang rumit menciptakan tekanan mental (administrative burnout) tanpa memberikan dampak langsung terhadap kualitas interaksi antara guru dan murid di dalam kelas.

2. Tabel Komparasi: Asumsi Ideal E-Kinerja vs. Realita Faktual di Sekolah

3. Empat Solusi Strategis Reformasi E-Kinerja Ramah Guru

Guna mengembalikan hakikat E-Kinerja sebagai instrumen peningkat mutu pembelajaran, PGRI dan pemangku kepentingan mendesak empat langkah pembenahan sistemik:

Kesimpulan

Aplikasi E-Kinerja seharusnya menjadi alat bantu (tool), bukan tujuan utama dari profesi guru.

Jika E-Kinerja hanya menyita energi guru untuk mengunggah dokumen dan berburu sertifikat demi mengejar angka kualitatif, maka sistem ini telah gagal mencapai tujuannya. Pemerintah dan Kemendikbudristek wajib melakukan simplifikasi total agar guru dapat kembali fokus pada tugas utamanya: menjadi pendidik yang hadir sepenuhnya bagi peserta didik di dalam kelas.