Penuntasan status jutaan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan agenda prioritas nasional yang terus dikawal oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Meskipun pemerintah telah membuka ratusan ribu formasi dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kendala di lapangan—mulai dari minimnya pengusulan formasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda), ketidaksesuaian linieritas ijazah, hingga keterlambatan penerbitan Surat Keputusan (SK) dan penggajian—masih membayangi perjalanan penuntasan guru honorer.

Sebagai organisasi profesi terbesar, PGRI memegang peran krusial sebagai penekan kebijakan (policy pressure group), pengawal regulasi, dan pendamping hukum bagi guru honorer di seluruh Indonesia.

Analisis Strategis Peran PGRI dalam Mengawal Formasi PPPK

1. Akar Masalah: Mengapa Penuntasan Guru Honorer Masih Berlarut-larut?

                    ┌─────────────────────────────────────────┐
                    │      OBSTAKEL PENUNTASAN GURU HONORER   │
                    └────────────────────┬────────────────────┘
                                         │
       ┌─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┐
       ▼                                                                   ▼
┌─────────────────────────┐                                 ┌─────────────────────────┐
│     SISI PEMDA          │                                 │    SISI PUSAT & DATA    │
│ (KERAGUAN ANGGARAN APBD)│                                 │  (SINKRONISASI DAPODIK) │
└───────────┬─────────────┘                                 └───────────┬─────────────┘
            │                                                           │
            ▼                                                           ▼
* Pemda ragu mengusulkan formasi karena khawatir beban belanja pegawai. * Data P1/P2/P3/P4 yang tidak kunjung terserap secara utuh.
* Kekhawatiran alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mencukupi.      * Kendala linieritas kualifikasi akademik dengan mata pelajaran.
* Ketimpangan distribusi formasi antarwilayah (perkotaan vs 3T).     * Birokrasi verifikasi berkas dan penerbitan NIPPPK yang lambat.

A. Hambatan Fiskal dan Kelemahan Komitmen Pemda

Banyak Pemerintah Daerah enggan mengusulkan formasi PPPK secara maksimal sesuai dengan kuota yang disediakan oleh Pemerintah Pusat. Alasan utamanya adalah kekhawatiran terkait kepastian penganggaran gaji dan tunjangan PPPK dalam APBD, meskipun Kementerian Keuangan telah mengalokasikan skema DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU Earmarked).

B. Masalah Pelamar Prioritas dan Masa Pengabdian

Masih banyak guru honorer kategori Prioritas (P1) yang telah lulus nilai ambang batas (passing grade) namun belum mendapatkan penempatan karena ketiadaan formasi di daerahnya. Kondisi ini diperparah oleh masa pengabdian puluhan tahun yang sering kali terabaikan dalam sistem kompetensi umum.

2. Tabel Komparasi: Kondisi Tanpa Advokasi vs. Hasil Advokasi PGRI

3. Empat Strategi Advokasi PGRI Mendesak Penuntasan Formasi PPPK

Guna memastikan janji pemerintah menuntaskan status seluruh guru honorer terealisasi penuh, PGRI mengoperasikannya melalui empat pilar aksi strategis:

Kesimpulan

Pengangkatan guru honorer menjadi PPPK bukan sekadar janji politik, melainkan kewajiban moral dan konstitusional negara untuk memuliakan profesi pendidik.

PGRI akan terus berdiri di garis depan mengawal proses penuntasan ini hingga tidak ada lagi guru honorer yang dibayar tidak layak. Dengan komitmen bersama antara Pusat, Pemda, dan Organisasi Profesi, pemenuhan status dan kesejahteraan guru dapat terwujud secara adil dan merata.