Program Kopdes Diluncurkan: Mampukah Menjawab Masalah Kesejahteraan Guru Swasta dan Honorer?

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merespons peluncuran resmi program Koperasi Desa (Kopdes) oleh pemerintah. PGRI mengapresiasi setiap inisiatif yang bertujuan memperkuat fondasi ekonomi di tingkat tapak. Namun, PGRI memberikan catatan kritis dan pengawasan ketat: Apakah program Kopdes ini mampu menjadi solusi konkret bagi masalah krusial kesejahteraan guru swasta dan honorer, atau justru berisiko menjadi wacana ekonomi yang tidak menyentuh akar ketimpangan pendapatan pendidik?

PGRI menilai bahwa guru honorer dan guru swasta di desa-desa berada dalam kondisi kerentanan finansial yang nyata—dengan pendapatan harian/bulanan yang sering kali jauh di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

4 Syarat Mutlak Kopdes Mampu Mendongkrak Ekonomi Guru Swasta & Honorer

1. Inklusi Akses Pembiayaan Murah dan Pembebasan dari Jerat Utang Predatori

Kopdes harus memprioritaskan guru honorer dan swasta sebagai penerima manfaat utama fasilitas simpan pinjam mikro tanpa agunan memberatkan. Akses kredit murah ini vital untuk membentengi pendidik dari jebakan pinjaman online (pinjol) ilegal dan rentenir saat terjadi keterlambatan pencairan honorarium atau tunjangan.

2. Penyerapan dan Pemasaran Usaha Sampingan (Income Generating) Keluarga Guru

Banyak guru honorer dan swasta mengembangkan usaha mikro rumah tangga untuk menutupi kekurangan pendapatan harian. Kopdes wajib bertindak sebagai off-taker (pembeli/penyalur) utama produk UMKM karya guru dan keluarganya, sehingga memberikan tambahan take-home pay yang riil.

3. Kemitraan Strategis Supply Chain Bahan Pokok dengan Koperasi Sekolah

Kopdes harus menyuplai komoditas pangan dan bahan pokok berkualitas tinggi langsung ke Koperasi Sekolah/KPRI dengan harga grosir. Pemotongan rantai distribusi ini secara otomatis menurunkan biaya pengeluaran konsumsi harian keluarga guru honorer di pedesaan.

4. Tidak Mengintervensi atau Mematikan Koperasi Sekolah yang Sudah Mandiri

PGRI mengingatkan agar keberadaan Kopdes berprinsip melengkapi (komplementer), bukan mengintimidasi atau mengambil alih unit usaha Koperasi Sekolah/KPRI yang selama ini telah dibangun secara mandiri oleh para guru di daerah.

Matriks Potensi Solusi vs. Batasan Peran Kopdes Bagi Pendidik

“Program Kopdes dapat menjadi bantalan ekonomi pendukung, tetapi pemerintah tidak boleh lupa bahwa solusi utama kesejahteraan guru adalah penghasilan pokok yang layak dan kepastian status kepegawaian. Pemberdayaan ekonomi warga tidak boleh menggantikan kewajiban negara menyejahterakan gurunya.” — Pengurus Besar PGRI.