Risiko Kesehatan dan Legalitas Program MBG di Sekolah: LKBH PGRI Siap Pasang Badan untuk Guru

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI menegaskan komitmen penuh untuk memberikan perlindungan hukum dan pendampingan pro bono (cuma-cuma) bagi seluruh guru dan kepala sekolah di Indonesia. Sikap ini diambil guna merespons tingginya kekhawatiran para pendidik di lapangan terkait risiko insiden kesehatan (seperti keracunan makanan, alergi massal, atau kontaminasi kuman) serta kerentanan administrasi-hukum dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di satuan pendidikan.

PGRI menilai bahwa keterlibatan sekolah dalam program fisik-logistik berskala masif membawa konsekuensi hukum yang rumit. Tanpa batasan tanggung jawab yang tegas, guru dan kepala sekolah berisiko dijadikan pihak yang disalahkan (scapegoat) jika timbul masalah pada rantai pasok makanan yang disediakan oleh vendor atau pihak ketiga.

4 Pilar Perlindungan Hukum LKBH PGRI Terkait Risiko MBG

1. Penegakan Batas Tanggung Jawab Profesi (Bukan Quality Control Pangan)

LKBH PGRI mendasarkan pembelaan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tugas pendidik berfokus pada ranah pedagogis dan bimbingan karakter. Guru tidak memiliki kualifikasi medis, laboratorium, maupun sertifikasi higienitas untuk menguji keamanan pangan harian. Oleh karena itu, kesalahan teknis berupa makanan basi, racun pangan, atau porsi yang kurang merupakan tanggung jawab mutlak vendor penyedia (supplier) dan pengelola program, bukan pendidik.

2. Pendampingan Hukum Gratis di Semua Tingkatan Pemeriksaan

Bila terdapat oknum aparat penegak hukum, lembaga pengawas, atau pihak luar yang memanggil, memeriksa, atau mengintimidasi guru dan kepala sekolah terkait kasus operasional MBG di sekolah, LKBH PGRI di tingkat Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota siap mendampingi secara langsung sejak tahap klarifikasi awal, pemeriksaan saksi, hingga proses persidangan.

3. Penegakan MoU PGRI–POLRI tentang Perlindungan Profesi Guru

LKBH PGRI akan mengawal ketat implementasi Nota Kesepahaman (MoU) antara PGRI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penanganan setiap laporan masyarakat yang melibatkan guru di lingkungan sekolah wajib mengedepankan asas profesionalitas profesi, restortatif, dan tidak tergesa-gesa menetapkan status hukum kepada pendidik atas kasus yang berada di luar kewenangan operasional mereka.

4. Bebas Tuntutan Kerugian Finansial dan Administrasi

LKBH PGRI memastikan bahwa guru dan kepala sekolah tidak dapat dibebani tuntutan ganti rugi finansial maupun sanksi administratif atas kerusakan barang, sisa makanan, atau sengketa pembayaran antara penyedia jasa (vendor) dengan pengelola program. Seluruh dokumen pertanggungjawaban fisik wajib diselesaikan oleh tim teknis khusus non-guru.

Matriks Identifikasi Risiko MBG dan Advokasi LKBH PGRI

“Guru adalah pahlawan literasi, bukan penanggung jawab risiko hukum dari proyek logistik pangan pihak lain. Jika ada guru yang dikriminalisasi akibat masalah operasional program MBG, LKBH PGRI siap berdiri paling depan untuk membela.” — Pengurus Besar PGRI / LKBH PGRI.