Revolusi Pendidikan atau Proyek Buku? Menguak sisi gelap di balik pergantian kurikulum yang terlalu cepat.

Wacana mengenai pergantian kurikulum yang terjadi hampir setiap kali pergantian kepemimpinan sering kali memicu sinisme publik: apakah ini benar-benar sebuah Revolusi Pendidikan untuk menjawab tantangan zaman, ataukah sekadar Proyek Buku dan proyek pengadaan tahunan yang menguntungkan segelintir pihak?

Fenomena “Ganti Menteri, Ganti Kurikulum” telah menciptakan kelelahan kronis (change fatigue) di kalangan guru dan ketidakpastian bagi siswa. Berikut adalah bedah kritis mengenai sisi gelap di balik akselerasi perubahan kurikulum di Indonesia:

1. Industri di Balik Perubahan Materi Ajar

Setiap kali kurikulum berubah, seluruh ekosistem pendukungnya ikut berubah secara paksa. Di sinilah celah “proyek” itu muncul:

• Logistik Buku Teks: Perubahan kurikulum mewajibkan jutaan buku cetak lama menjadi sampah kertas dan menuntut pengadaan buku baru secara masif. Nilai proyek pencetakan dan distribusi buku teks nasional mencapai angka triliunan rupiah, yang sering kali menjadi “bancakan” perusahaan penerbitan besar.

• Modul dan Pelatihan Berbayar: Kurikulum baru menuntut pelatihan guru (workshop). Sering kali, pelatihan ini diikuti dengan pengadaan modul-modul premium atau akses platform digital berbayar yang dikelola oleh pihak ketiga atau mitra tertentu.

• Aplikasi dan Lisensi: Di era digital, pergantian kurikulum sering dibarengi dengan kewajiban penggunaan aplikasi tertentu yang memerlukan biaya pemeliharaan (maintenance) dan lisensi yang fantastis dari APBN/APBD.

2. Kurikulum sebagai Instrumen “Legacy” Politik

Sering kali, perubahan kurikulum bukan didasarkan pada riset pedagogis yang tuntas, melainkan kebutuhan pejabat untuk meninggalkan warisan (legacy) nama.

1. Ego Birokrasi: Pejabat baru merasa tidak memiliki “panggung” jika hanya melanjutkan program pendahulunya. Mengubah kurikulum adalah cara paling terlihat untuk mengklaim bahwa mereka telah melakukan reformasi pendidikan.

2. Eksperimen Tanpa Evaluasi: Kurikulum lama sering kali belum dievaluasi secara menyeluruh (minimal satu siklus lulusan 6 tahun untuk SD atau 3 tahun untuk SMP/SMA), namun sudah diganti dengan yang baru. Siswa akhirnya menjadi subjek eksperimen yang tidak pernah selesai.

Perbandingan: Revolusi Pedagogis vs. Proyek Administratif

3. Beban Psikologis dan Finansial Guru

Di balik layar, guru adalah pihak yang paling dirugikan oleh “revolusi” yang terlalu cepat ini.

• Kelelahan Administratif: Guru menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami istilah-istilah baru (misal: dari Indikator ke Capaian Pembelajaran) daripada memikirkan cara mengajar yang kreatif.

• Biaya Mandiri: Tak jarang, karena keterlambatan distribusi buku dari pusat, guru dan orang tua siswa harus merogoh kocek pribadi untuk mencetak materi ajar baru agar proses belajar tetap berjalan.

• Degradasi Otoritas: Guru yang baru saja mahir dalam satu metode dipaksa menjadi “pemula” lagi setiap beberapa tahun, yang sering kali menurunkan kepercayaan diri mereka di depan kelas.

4. Hilangnya Kedalaman Materi (Dangkalitas Kognitif)

Pergantian yang terlalu cepat membuat materi ajar sering kali hanya menyentuh permukaan.

• Orientasi pada Kulit: Karena dikejar target implementasi, sekolah cenderung fokus pada formalitas dokumen kurikulum agar terlihat “sudah menerapkan”, padahal secara substansi cara mengajar di kelas tidak berubah.

• Kesenjangan Mutu: Sekolah di kota besar dengan akses informasi cepat mungkin bisa beradaptasi, namun sekolah di daerah terpencil akan selalu tertinggal dalam “kejar-kejaran” kurikulum ini, yang justru memperlebar jurang ketimpangan pendidikan.

5. Kesimpulan: Menuntut Stabilitas Kurikulum

Pendidikan membutuhkan stabilitas untuk tumbuh. Perubahan memang perlu, namun harus dilakukan secara evolusioner, bukan revolusioner yang destruktif.

• Moratorium Perubahan: Perlu ada kesepakatan nasional agar kurikulum tidak boleh diubah secara total minimal dalam rentang waktu 10-15 tahun, siapapun menterinya.

• Audit Independen: Setiap pergantian kurikulum harus diaudit oleh lembaga independen untuk melihat apakah ada konflik kepentingan antara pembuat kebijakan dengan penyedia jasa pengadaan (buku/teknologi).

Kurikulum seharusnya menjadi jalan bagi siswa menuju masa depan, bukan sekadar jalan bagi anggaran untuk mengalir ke saku para kontraktor pendidikan.

Menurut Anda, apakah sebaiknya kurikulum pendidikan nasional dilepaskan dari otoritas kementerian dan diserahkan kepada dewan pakar independen yang masa jabatannya tidak mengikuti siklus politik?