Penjurusan di SMA Dihapus, Lalu Dikembalikan: Apakah Kebijakan Pendidikan Kita Hanya ‘Roller Coaster’?

Pada tahun ajaran 2024/2025, dunia pendidikan Indonesia menyaksikan perubahan besar: sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA resmi dihapuskan sebagai bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka . Siswa diberi keleluasaan memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana studi lanjutannya .

Namun, euforia kebebasan itu tak berlangsung lama. Pada April 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengumumkan bahwa penjurusan akan kembali diberlakukan mulai tahun ajaran 2025/2026 . Kurang dari tiga tahun setelah dihapuskan, kebijakan itu dibalik 180 derajat.

Pertanyaannya: apakah ini pertanda Indonesia tidak punya arah pendidikan yang jelas? Atau ada alasan rasional di balik perubahan mendadak ini?

1. Mengapa Penjurusan Dihapuskan?

Penghapusan penjurusan di SMA oleh Menteri Nadiem Makarim melalui Kurikulum Merdeka didasari tiga alasan utama :

a. Persiapan Studi Lanjut yang Lebih Terfokus
Murid kelas 11 dan 12 dapat memilih mata pelajaran secara leluasa sesuai minat dan rencana studi lanjutnya. Misalnya, murid yang ingin kuliah di teknik bisa mengambil Matematika Tingkat Lanjut dan Fisika tanpa harus mengambil Biologi .

b. Menghapus Privilese Jurusan IPA
Dalam sistem lama, jurusan IPA mendapat privilese lebih dalam memilih program studi di perguruan tinggi. Banyak murid memilih IPA bukan karena minat, melainkan karena peluang masuk PTN lebih luas .

c. Menghapus Diskriminasi dalam Seleksi PTN
Semua lulusan SMA kurikulum Merdeka dapat melamar ke semua program studi melalui jalur tes, tanpa dibatasi oleh jurusan ketika SMA .

Selain itu, penghapusan penjurusan juga bertujuan mengakhiri stigma negatif bahwa jurusan IPS dan Bahasa dianggap “kelas dua” dibanding IPA .

2. Mengapa Penjurusan Kembali Diberlakukan?

Kurang dari tiga tahun kemudian, kebijakan itu dibalik. Menteri Abdul Mu’ti mengemukakan beberapa alasan :

a. Ketidaksiapan Akademik Mahasiswa Baru
Forum rektor mengeluhkan banyak mahasiswa baru tidak siap secara akademik di program studi tertentu karena latar belakang pembelajaran SMA yang terlalu fleksibel . Kepala Bidang Pembinaan SMA di Fakfak mencontohkan: “Misalnya, siswa dengan latar belakang minat sosial mengambil jurusan kedokteran, namun mengalami kendala karena kurangnya pemahaman dasar IPA” .

b. Tes Akademik Kembali Diperhitungkan
Seleksi masuk perguruan tinggi negeri tidak lagi semata-mata mengandalkan nilai rapor. Tes kemampuan akademik akan kembali diperhitungkan, sehingga penjurusan dibutuhkan untuk mendukung kesiapan siswa .

c. Dukungan dari PGRI
PGRI menilai penjurusan kembali perlu diterapkan untuk mengarahkan siswa lebih matang dalam mengembangkan minat, potensi, dan penguasaan bidang keilmuan .

3. Kritik: “Roller Coaster” Kebijakan Pendidikan

Kebijakan yang berubah-ubah dalam waktu singkat menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.

a. Kurikulum Merdeka Belum Dievaluasi Secara Menyeluruh

Pakar kebijakan publik Universitas Brawijaya, Andhyka Muttaqin, menilai pengembalian penjurusan ini terburu-buru. Menurutnya, ada tiga alasan: Kurikulum Merdeka belum dievaluasi secara menyeluruh, guru dan siswa masih dalam proses adaptasi, dan perubahan arah kurikulum yang terlalu cepat dapat membingungkan semua pihak .

“Kebijakan seharusnya continuous. Ganti kebijakan saat ganti kepemimpinan di ranah pendidikan berdampak pada ketidaktuntasan sistem yang ada.” — Andhyka Muttaqin, Pakar Kebijakan Publik UB 

b. “Kemunduran” bagi Pendidikan Indonesia

Pengamat pendidikan Ina Liem menyebut pengembalian penjurusan sebagai “sebuah kemunduran”. Ia menduga kebijakan ini hanya didasari sentimen pimpinan baru terhadap kebijakan pimpinan sebelumnya .

“Jelas sebuah kemunduran. Saya tidak menemukan alasan logis di balik kebijakan ini. Dengan dihapusnya sekat-sekat penjurusan di Kurikulum Merdeka, sebetulnya siswa tetap boleh memilih 4 mata pelajaran IPA semua, 4 mata pelajaran IPS semua, atau kombinasi.” — Ina Liem, CEO Jurusanku 

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini hanya akan memperkuat kesan bahwa menteri sekarang masih punya kecenderungan “sakit hati” dengan menteri sebelumnya, sehingga kebijakan dibuat atas dasar membatalkan apa pun yang dilakukan Nadiem .

c. Kesan Sistem Pendidikan Tak Punya Arah Jelas

Andhyka Muttaqin menegaskan bahwa munculnya kebijakan yang berbalik ini menimbulkan kesan sistem pendidikan tidak punya arah jelas. Seharusnya, ada grand design kebijakan tujuan pendidikan selama 20 tahun yang dipecah setiap lima tahun untuk mengukur keberhasilan. Namun realitasnya, setiap ganti policy maker, ganti kebijakan karena ada pemikiran yang berbeda .

“Ego seperti itu harus dikikis karena era sekarang adalah era kolaborasi dan sinergi.” — Andhyka Muttaqin 

d. Kekhawatiran DPR: Transisi Terlalu Cepat

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfan, menyoroti bahwa perubahan kebijakan yang terlalu cepat tanpa jeda transisi yang memadai akan membingungkan satuan pendidikan dan melemahkan implementasi di lapangan. Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi berbasis data dan kajian akademik yang matang sebelum menerapkan kebijakan .

4. Dua Sisi Penjurusan: Argumen yang Bertarung

Argumen Pro (Pengembalian Penjurusan)

Argumen Kontra (Penghapusan Penjurusan)

5. Mencari Jalan Tengah

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfan, mengusulkan pendekatan bertahap dalam melaksanakan penjurusan :

1. Masa Orientasi: Memberikan masa orientasi lintas bidang studi di semester awal sebelum penentuan penjurusan.

2. Asesmen Minat dan Bakat: Penjurusan sebaiknya berbasis asesmen minat dan bakat siswa, bukan sekadar nilai akademik.

3. Kesiapan Sekolah: Memastikan ketersediaan guru mata pelajaran spesifik, sarana penunjang, dan kesiapan sekolah di daerah.

4. Partisipasi Publik: Membuka ruang diskusi dan partisipasi publik untuk menghimpun aspirasi dari berbagai daerah agar kebijakan tidak bersifat top-down.

Pakar pendidikan juga menyarankan agar kebijakan yang bagus diteruskan, dan jika ada kekurangan, ditambahkan—bukan diubah total .

Penutup: Antara Dinamika dan Ketidakpastian

Fenomena “penjurusan dihapus, lalu dikembalikan” memang menunjukkan dinamika kebijakan yang wajar dalam pergantian kepemimpinan. Setiap menteri memiliki visi dan prioritas berbeda. Namun, ketika perubahan terjadi dalam waktu singkat tanpa evaluasi matang, dampaknya bukan hanya membingungkan guru dan siswa, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan nasional.

Perubahan kebijakan yang terlalu cepat tanpa jeda transisi yang memadai akan membingungkan satuan pendidikan dan melemahkan proses implementasi di lapangan . Di sisi lain, pemerintah memiliki alasan kuat: kesiapan akademik siswa dan tuntutan seleksi PTN yang lebih terukur.

Yang pasti, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang memberikan kepastian, bukan perubahan kebijakan yang maju mundur di setiap pergantian menteri . Sudah saatnya Indonesia memiliki peta jalan pendidikan jangka panjang yang menjadi acuan lintas pemerintahan—bukan sekadar kebijakan yang berubah mengikuti angin politik.

💡 Call to Action

Menurut Anda, apakah pengembalian penjurusan adalah langkah tepat atau kemunduran bagi pendidikan Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar!