Deep Learning’ vs ‘Target Administratif’: Mana yang Lebih Diutamakan di Kelas?

Pembuka: Semangat Besar, Realitas Berat

Kebijakan Deep Learning atau Pembelajaran Mendalam resmi menjadi arah utama pendidikan Indonesia melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 . Pendekatan ini menekankan pemahaman konseptual, berpikir kritis, dan keterampilan abad 21—sebuah visi yang tampak ideal untuk menjawab tantangan zaman .

Namun, di balik semangat reformasi itu, muncul kritik pedas dari para guru. Mereka menilai implementasi Deep Learning justru menambah beban administratif dan menyita waktu, tanpa memberikan dampak signifikan pada pembelajaran di kelas .

Seorang Kepala Sekolah di Bangkalan, Suraji, bahkan membandingkan dengan sistem pendidikan Finlandia dan menyebut reformasi pendidikan Indonesia “seolah hanya berganti nama tanpa substansi yang berarti” .

1. Apa Itu Deep Learning dan Mengapa Diperkenalkan?

Deep Learning atau Pembelajaran Mendalam adalah pendekatan yang menekankan:

• Pemahaman konseptual, bukan sekadar hafalan

• Penguatan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif

• Pembelajaran kontekstual dan bermakna bagi siswa

• Asesmen yang adil, transparan, dan menyeluruh 

Pemerintah berharap pendekatan ini dapat mengatasi kelemahan Kurikulum Merdeka yang selama ini dinilai terlalu fleksibel dan membingungkan guru . Deep Learning menawarkan struktur yang lebih jelas, misalnya dengan menggunakan Taksonomi SOLO sebagai kerangka berpikir yang lebih sederhana dan terukur .

2. Masalah di Lapangan: Administrasi Mengalahkan Substansi

a. Beban Administratif Makin Berat

Kritik utama terhadap Deep Learning adalah implementasinya yang birokratis dan berorientasi proyek, bukan substansi. Pelatihan Deep Learning dilakukan secara singkat (2–5 hari) tetapi diikuti dengan tumpukan tugas melalui Sistem Manajemen Pembelajaran (LMS)—mirip dengan pola pelatihan Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak sebelumnya .

Bahkan, seorang Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa pelatihan ini menghadirkan narasumber yang hanya rekan sejawat, bukan pakar, sementara biayanya dibebankan kepada sekolah penerima BOS Kinerja dengan anggaran cukup besar .

b. Administrasi Guru Sudah Berlebihan Sebelumnya

Masalah ini bukan baru. Sebuah studi akademis mencatat setidaknya ada 13 jenis administrasi yang harus dipenuhi guru dalam Kurikulum Merdeka, mulai dari Buku Guru, Buku Siswa, Silabus/Alur Tujuan Pembelajaran, Program Tahunan, Program Semester, Jurnal, hingga berbagai kisi-kisi dan soal ujian .

Beban ini membuat guru kesulitan fokus pada tugas utama mereka: mengajar dan mendampingi siswa .

c. Pelatihan Tak Berdampak pada Kelas

Yang paling memprihatinkan, pelatihan dan administrasi yang berlipat ganda itu tidak berdampak signifikan pada pembelajaran di kelas . Sebuah tinjauan sistematis bahkan mengidentifikasi bahwa meskipun Deep Learning berpotensi meningkatkan keterlibatan siswa dan berpikir kritis, tantangan utamanya justru adalah minimnya pelatihan berkelanjutan, kendala infrastruktur, dan beban administratif yang meningkat .

“Saya tidak menemukan alasan logis di balik kebijakan ini… Guru-guru mengeluh karena model pelatihan Program Deep Learning justru menambah beban administratif dan menyita waktu.” — Suraji, Kepala UPTD SDN Jambu 2 Bangkalan 

3. Perbandingan: Deep Learning vs Target Administratif

4. Mengapa Ini Terjadi? Akar Masalah

a. Pola “Ganti Nama, Tetap Sama”

Banyak pengamat menilai Deep Learning tidak berbeda substansial dengan program-program sebelumnya. Pola pelatihan yang sama—singkat, berbasis LMS, dengan tugas menumpuk—terus berulang . Seorang Kepala Sekolah bahkan menyebut ini sebagai “reformasi seolah hanya berganti nama tanpa substansi yang berarti” .

b. Top-Down dan Proyek-Sentris

Kebijakan Deep Learning diterapkan secara top-down, tanpa melibatkan guru dalam perumusan dan tanpa mempertimbangkan kesiapan mereka . Akibatnya, kebijakan yang baik di atas kertas gagal mencapai tujuan karena eksekusi di tingkat teknis tidak sejalan dengan semangat kebijakan .

c. Budaya Administratif yang Mengakar

Sistem pendidikan Indonesia sudah terbiasa dengan budaya administratif yang mengutamakan dokumen dan laporan daripada proses dan substansi . Akibatnya, setiap kebijakan baru—betapapun baik tujuannya—selalu diterjemahkan menjadi tambahan administrasi, bukan perbaikan praktik mengajar .

5. Solusi: Mengembalikan Fokus pada Pembelajaran

a. Simplifikasi Administrasi

Penyederhanaan administrasi adalah langkah pertama yang krusial. Administrasi yang tidak esensial harus dihilangkan, dan tugas-tugas administratif dapat didelegasikan kepada staf sekolah, bukan guru .

b. Pelatihan Berbasis Kebutuhan, Bukan Proyek

Pelatihan harus dirancang berdasarkan kebutuhan nyata guru di lapangan, dengan pendekatan kolaboratif dan reflektif—bukan sekadar menyelesaikan tugas LMS. Finlandia menjadi contoh: pelatihan guru di sana diselenggarakan tanpa beban administratif, tanpa laporan naratif yang menguras energi .

c. Mekanisme Penjaminan Mutu yang Efektif

Kemendikdasmen perlu menciptakan sistem penjaminan mutu yang benar-benar memastikan perubahan terjadi di kelas, bukan sekadar di dokumen. Supervisi, penilaian kinerja, dan program pengembangan keprofesian berkelanjutan harus berorientasi pada praktik, bukan administrasi .

d. Menghentikan Pola Pelatihan Proyek-Sentris

Pola pelatihan yang berorientasi proyek dan kepatuhan harus dievaluasi total. Reformasi pelaksanaan pelatihan guru—mulai dari evaluasi pola pelaksanaan oleh BBGTK hingga penghentian model pelatihan yang administratif—sangat mendesak .

Penutup: Jangan Biarkan Deep Learning Berhenti di Administrasi

Deep Learning sebenarnya menawarkan potensi besar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pendekatan yang menekankan pemahaman konsep, berpikir kritis, dan pembelajaran bermakna adalah arah yang tepat .

Namun, jika implementasinya hanya berhenti di administrasi—pelatihan singkat, tugas LMS, laporan tanpa dampak—maka Deep Learning akan menjadi sekadar “ganti baju” dari program-program sebelumnya .

Seperti yang diingatkan seorang pengamat:

“Agar deep learning benar-benar membawa perubahan dalam dunia pendidikan, Kemendikdasmen perlu memastikan bahwa pendekatan ini tidak hanya menjadi sekadar wacana. Transformasi pembelajaran harus terjadi secara nyata di dalam kelas.” 

Deep Learning adalah ide yang baik. Tapi ide baik tanpa eksekusi yang berpihak pada guru dan siswa, hanya akan menjadi beban baru—bukan solusi.