Koding dan AI Masuk Sekolah: Apakah Ini Persiapan Masa Depan atau Hanya Membebani Guru dan Siswa?

Pembuka: Antara Visi dan Realitas

Mulai tahun ajaran 2025/2026, Koding dan Kecerdasan Artifisial (AI) resmi menjadi mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah Indonesia . Kebijakan ini diatur dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 dan akan diterapkan secara bertahap mulai dari kelas 5 SD hingga SMA .

Pemerintah menyebut langkah ini sebagai upaya strategis menyiapkan generasi muda menghadapi transformasi digital yang berkembang sangat cepat . Diyakini, pembelajaran Koding dan AI dapat membangun kompetensi abad ke-21 yang semakin dibutuhkan dalam dunia kerja masa depan .

Namun, di balik semangat reformasi itu, muncul kritik tajam. Sejumlah pengamat menilai kebijakan ini elitis, tidak berpihak pada masyarakat umum, dan berpotensi memperlebar jurang ketimpangan pendidikan di Indonesia . Pertanyaannya: apakah ini benar-benar persiapan masa depan, atau hanya beban baru bagi guru dan siswa?

1. Apa Isi Kebijakan Koding dan AI?

Kebijakan ini memiliki beberapa karakteristik penting yang perlu dipahami:

Cakupan materi tidak hanya sebatas prompting chatbot. Pembelajaran mencakup berpikir komputasional, analisis data, algoritma pemrograman, etika AI, hingga sistem desain AI . Tujuannya adalah membangun literasi digital sekaligus keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah .

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kebijakan ini didukung oleh pelatihan guru untuk memperkuat kemampuan digitalisasi . Bahkan, pemerintah menyebut AI dan koding berpotensi menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang di masa mendatang .

2. Argumen Pro: Ini Persiapan Masa Depan yang Tepat

a. Menjawab Tantangan Zaman

Perkembangan teknologi berlangsung jauh lebih cepat dibanding perubahan kurikulum . Peserta didik saat ini tumbuh di lingkungan digital, tetapi menjadi pengguna teknologi saja dianggap belum cukup . Mereka perlu memahami bagaimana teknologi bekerja, bagaimana program dibuat, dan bagaimana AI dapat membantu manusia menyelesaikan persoalan .

Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menegaskan: “Mau tidak mau, AI akan menjadi bagian dari pendidikan. Tugas kita adalah memastikan kehadirannya untuk memperkuat guru, bukan menggantikan guru” .

b. Membangun Kompetensi Abad 21

Pembelajaran Koding dan AI tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga melatih berpikir logis, sistematis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah . Ini adalah keterampilan esensial yang dibutuhkan dalam dunia kerja yang terus berubah .

c. Fleksibilitas Implementasi

Sifatnya sebagai mata pelajaran pilihan memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan dengan kesiapan masing-masing. Sekolah yang belum siap tidak dipaksa langsung menerapkan . Pendekatan ini dianggap lebih realistis mengingat kondisi sekolah di Indonesia sangat beragam .

3. Argumen Kontra: Ancaman Beban Baru dan Kesenjangan

a. Kesenjangan Infrastruktur Digital

Kritik utama terhadap kebijakan ini adalah kesenjangan infrastruktur. Data pada 2020 menunjukkan bahwa 8.522 sekolah di Indonesia belum tersambung listrik, dan 42.159 sekolah belum memiliki sambungan internet . Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) jelas akan semakin terpinggirkan .

Penelitian menunjukkan adanya kontradiksi signifikan antara ambisi kebijakan yang visioner dengan realitas kesiapan infrastruktur di lapangan .

Meskipun metode unplugged (tanpa komputer) bisa menjadi alternatif, pendekatan ini tidak bisa memberikan pengalaman langsung dalam menulis kode, menjalankan program, atau berinteraksi dengan AI yang sesungguhnya . Banyak konsep Koding dan AI yang kompleks dan membutuhkan representasi visual dari komputer .

b. Kesiapan Guru yang Masih Rendah

Kesiapan guru adalah faktor kunci keberhasilan implementasi . Namun, banyak guru belum memiliki latar belakang pendidikan teknologi atau pengalaman praktik pemrograman, sehingga merasa kurang percaya diri .

Penelitian menunjukkan kompetensi guru masih berada dalam kategori “Cukup” (75,88%) . Tantangan lainnya adalah terbatasnya akses terhadap pelatihan teknis yang terpadu dengan pendekatan pedagogis . Kurangnya pelatihan berkelanjutan membuat guru kesulitan merancang perangkat ajar dan mengelola kelas berbasis teknologi secara efektif .

Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa pelatihan guru untuk Koding dan AI—sama seperti program-program sebelumnya—berpotensi menjadi beban administratif baru bagi guru .

c. Kebijakan Elitis dan Capital Driven

Pengamat menilai kebijakan ini elitis dan capital driven—memprioritaskan kebutuhan industri teknologi dan perusahaan besar . Kurikulum dan materi ajar berisiko didikte oleh kebutuhan pasar dan kepentingan korporasi . Jika pembelajaran hanya diarahkan untuk menghasilkan lulusan siap kerja di sektor ekonomi digital, potensi dan kebutuhan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau pertanian bisa terabaikan .

Alih-alih menambah mata pelajaran baru, pengamat berpendapat bahwa pengembangan kapasitas guru lebih diperlukan . Konsep berpikir komputasional dan etika teknologi sebenarnya bisa diintegrasikan dalam mata pelajaran yang sudah ada .

4. Tantangan Implementasi di Lapangan

Selain kesenjangan dan kesiapan guru, ada beberapa tantangan lain yang perlu diwaspadai:

a. Potensi Memperlebar Jurang Digital

Sekolah di perkotaan dengan akses internet dan perangkat komputer lebih mudah mengimplementasikan Koding dan AI . Sebaliknya, sekolah di perdesaan—yang hanya memiliki 30,5% dari total pengguna internet nasional—akan kesulitan . Tanpa strategi pemerataan yang jelas, kebijakan ini berpotensi memperdalam jurang digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan .

b. Risiko Pembelajaran Superfisial

Tanpa pelatihan komprehensif, penerapan kurikulum Koding dan AI berisiko terjebak dalam pembelajaran yang superfisial atau bahkan menyesatkan . Guru yang kurang kompeten mungkin hanya mengajarkan prompting sederhana tanpa pemahaman konseptual yang mendalam.

c. Mengorbankan Pemahaman Konseptual

Penekanan berlebihan pada keterampilan teknis spesifik dapat mengorbankan pemahaman konseptual dan kemampuan berpikir kritis . Koding dan AI yang tidak didukung oleh keterampilan dasar yang baik hanya akan berujung pada ketergantungan terhadap peralatan digital .

5. Mencari Jalan Tengah: Pendekatan yang Lebih Bijak

Para ahli menawarkan beberapa rekomendasi untuk memaksimalkan potensi kebijakan ini sekaligus meminimalkan risikonya:

a. Pendekatan Bertahap dan Kontekstual

Pembelajaran Koding dan AI tidak bisa disampaikan melalui kursus kilat. Dibutuhkan pembelajaran yang berkelanjutan, berbasis pengalaman, dan sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak .

Singapura dan Cina menjadi contoh: pengenalan pemikiran komputasi dimulai sejak dini dengan metode eksploratif dan menyenangkan. Di Singapura, anak-anak belajar pemikiran komputasi tanpa langsung koding melalui permainan. Sementara Cina mengintegrasikan AI sebagai program pengayaan, bukan subjek wajib .

b. Prioritaskan Etika, Bukan Teknis

Seorang guru SD menekankan pentingnya mengajarkan etika AI terlebih dahulu, bukan langsung prompting . Siswa perlu diajari:

• AI tidak 100% benar

• Perlindungan data pribadi

• Menggunakan AI hanya untuk kebaikan

• Membeda kan teknologi AI dan non-AI 

Dengan cara ini, anak belajar tetap kritis dan percaya dengan kemampuan diri dalam menavigasi teknologi AI .

c. Penguatan Kapasitas Guru, Bukan Beban Baru

Alih-alih menambah mata pelajaran baru, fokus seharusnya pada pelatihan berkelanjutan bagi guru agar mampu mengadopsi teknologi dalam pembelajaran . Konsep berpikir komputasional dan etika teknologi bisa diintegrasikan dalam mata pelajaran yang sudah ada seperti literasi, numerasi, dan sains .

Pemerintah, pengembang kurikulum, dan lembaga pelatihan guru perlu bersinergi untuk membangun kapasitas guru sebagai perancang sekaligus pelaksana kurikulum digital .

d. Kolaborasi Multipihak untuk Pemerataan

Keberhasilan sejati dari kebijakan ini diukur dari kemampuan menyeimbangkan kemajuan dengan pemerataan . Diperlukan kemitraan publik-swasta untuk menyediakan infrastruktur, pelatihan, dan materi pembelajaran yang kontekstual dengan kebutuhan Indonesia .

Penutup: Antara Visi dan Keadilan

Kebijakan memasukkan Koding dan AI ke dalam kurikulum adalah langkah visioner yang patut diapresiasi. Di era digital yang terus bergerak cepat, membekali generasi muda dengan literasi teknologi adalah keniscayaan .

Namun, kebijakan yang baik di atas kertas bisa menjadi bumerang jika implementasinya tidak memperhatikan kesiapan infrastruktur dan kompetensi guru . Kesenjangan digital antara perkotaan dan perdesaan, antara sekolah kaya dan sekolah miskin, berpotensi semakin melebar .

Seperti yang diingatkan salah satu pengamat:

“Tanpa strategi pemerataan yang jelas, inisiatif ini justru berpotensi memperdalam jurang digital antara daerah perkotaan dan perdesaan” .

Dan seperti yang ditekankan oleh para guru:

“Bukan soal cepat dengan memakai AI, tetapi soal menentukan apakah hasilnya berdasar logika. Menilai kelogisannya. Tidak soal 100 persen percaya” .

Koding dan AI adalah alat, bukan tujuan. Jika alat ini hanya dinikmati oleh segelintir sekolah elit, maka kita telah gagal menjadikan pendidikan sebagai instrumen pemerataan.