Pendidikan Dasar Gratis: Akankah Kualitas Sekolah Swasta Terancam atau Justru Terangkat?

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan: negara wajib menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, bukan hanya di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta . Keputusan ini menjadi angin segar bagi jutaan siswa yang selama ini terpaksa bersekolah di swasta karena daya tampung negeri terbatas—hanya sekitar 84,8% siswa SD dan 70% siswa SMP yang tertampung di sekolah negeri .

Namun, pertanyaan besarnya: akankah kebijakan ini mengangkat kualitas sekolah swasta, atau justru menjadi bumerang yang mematikannya?

1. Mengapa Putusan Ini Penting?

Selama ini, pendidikan gratis identik dengan sekolah negeri. Akibatnya, siswa yang tidak tertampung di negeri harus bersekolah di swasta dengan biaya yang seringkali memberatkan—bahkan menjadi penyebab utama anak putus sekolah . Putusan MK mengubah frasa dalam UU Sisdiknas sehingga kewajiban “tanpa memungut biaya” berlaku untuk semua satuan pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta .

2. Skenario 1: Kualitas Terangkat (Jika Didukung Anggaran Memadai)

Jika pemerintah serius mengalokasikan anggaran yang cukup, kebijakan ini justru bisa menjadi momentum untuk mengangkat kualitas sekolah swasta, terutama yang selama ini terpinggirkan.

a. Prioritas untuk Sekolah Swasta 3T dan Berbiaya Rendah

Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa sekolah swasta di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta sekolah swasta berbiaya rendah yang selama ini hanya mengandalkan dana BOS harus menjadi prioritas utama .

“Justru swasta-swasta yang saat ini buruk sekali pelayanannya karena hanya mengandalkan dana BOS, itu yang justru harus kita prioritaskan.” — Hetifah Sjaifudian, Ketua Komisi X DPR 

Dengan tambahan subsidi yang signifikan, sekolah-sekolah ini bisa meningkatkan fasilitas, pelatihan guru, dan kualitas pembelajaran .

b. Contoh Nyata Mulai Terjadi

Beberapa daerah sudah mulai bergerak. Pemkot Bontang mengalokasikan Rp 4 miliar untuk mendukung sekolah swasta agar bisa gratis . Pemkot Semarang sejak 2022 telah menjalankan program serupa melalui BOSP dari APBD, dengan 132 sekolah swasta bergabung . Ini menunjukkan bahwa dengan kemauan politik dan anggaran yang memadai, kebijakan bisa berjalan.

c. Skema Bertahap dan Berdiferensiasi

Pemerintah dan DPR sepakat implementasi dilakukan bertahap dengan skema yang bijak :

• Sekolah swasta berbiaya rendah dan di daerah 3T: mendapatkan subsidi penuh dari pemerintah .

• Sekolah swasta premium/mandiri: tetap boleh memungut biaya tambahan di bawah pengawasan, sehingga otonomi dan inovasi tetap terjaga .

3. Skenario 2: Kualitas Terancam (Jika Anggaran Tidak Memadai)

Di sinilah letak kekhawatiran terbesar. Jika pemerintah hanya memberikan dana “simbolik atau parsial”, sekolah swasta akan mengalami tekanan besar .

a. Biaya Operasional Swasta Jauh Lebih Tinggi

Sekolah swasta memiliki biaya operasional yang tidak sedikit. Contoh nyata: SD Muhammadiyah Sapen di Yogyakarta membutuhkan dana hampir Rp28 miliar per tahun untuk mempertahankan kualitasnya . Jika kompensasi negara tidak mencukupi, sekolah terpaksa menurunkan standar—bahkan berisiko ditinggalkan masyarakat .

Pakar pendidikan Dr Dian Rahma Santoso memperingatkan:

“Mereka bisa kehilangan kemampuan untuk mempertahankan program-program unggulannya, kualitas pengajaran bisa menurun, dan motivasi tenaga pendidik dapat terdampak akibat ketidakjelasan skema pendanaan.” — Dr Dian Rahma Santoso, Dosen Umsida 

b. Risiko Kehilangan Otonomi dan Inovasi

Ketergantungan penuh pada subsidi negara juga mengancam otonomi sekolah swasta yang selama ini menjadi kekuatan mereka . Sekolah swasta sering menjadi pelopor pembelajaran kreatif dan adaptif . Jika semua biaya diatur oleh birokrasi, inovasi bisa tergerus.

c. Dana Pendidikan Tersedot ke Program Lain

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti bahwa hampir 30% anggaran fungsi pendidikan pada 2026 terkonsentrasi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana yang seharusnya untuk operasional sekolah dan kesejahteraan guru justru tersedot ke program logistik pangan .

“Pemerintah bangga mengklaim telah mematuhi Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 soal alokasi 20 persen anggaran pendidikan. Namun secara materiil, itu adalah kebohongan statistik.” — Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI 

4. Tantangan Utama: Dari Mana Anggarannya?

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, mengakui bahwa dampak fiskal kebijakan ini tidak kecil. Anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp132 triliun, termasuk untuk membayar gaji guru non-ASN di sekolah swasta . Hingga kini, sumber anggaran masih belum jelas .

Tiga tantangan utama yang diidentifikasi Komisi X DPR :

1. Pembiayaan sekolah swasta—Dana BOS selama ini belum cukup menopang operasional sekolah.

2. Kapasitas anggaran pemerintah—APBN/APBD harus direalokasi secara masif.

3. Kemandirian dan kualitas sekolah swasta—Risiko hilangnya otonomi dan inovasi.

5. Mencari Jalan Tengah: Rekomendasi untuk Kualitas yang Terangkat

Agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang, para pemangku kepentingan menawarkan beberapa solusi:

a. Reformasi Alokasi Dana Pendidikan

Optimalisasi anggaran 20% dengan realokasi dari program non-urgent . Dana harus tepat sasaran—bukan tersedot ke program di luar pendidikan . Koordinasi lintas kementerian dan payung hukum yang kuat (Perpres/PP) sangat mendesak .

b. Skema Pendanaan yang Diferensiasi dan Bertahap

• Fase awal: fokus pada sekolah swasta berbiaya rendah dan di 3T .

• Fase jangka panjang: perluasan pendanaan merata dengan evaluasi berkala .

• Sekolah premium tetap boleh memungut biaya .

c. Peningkatan dan Perluasan Dana BOS

Nilai BOS untuk swasta harus ditambah secara signifikan, dengan mekanisme afirmasi untuk daerah tertinggal . Penyaluran tepat waktu dan transparan menjadi kunci .

d. Pendataan Sekolah Swasta yang Akurat

Pendataan menyeluruh sangat penting untuk memetakan kebutuhan dan memberikan prioritas yang tepat—terutama bagi sekolah yang melayani masyarakat kurang mampu .

e. Perlindungan Otonomi dan Inovasi

Pemerintah harus memastikan intervensi tidak menghilangkan karakter dan inovasi sekolah swasta. Skema pendanaan yang jelas dan berkelanjutan dengan tetap memberi ruang kreativitas adalah keniscayaan .

Penutup: Kualitas di Ujung Tanduk

Putusan MK tentang pendidikan dasar gratis adalah sejarah baru yang membawa harapan besar . Namun, harapan itu akan sirna jika implementasi dilakukan setengah hati.

Seperti peringatan pakar pendidikan, tugas pemerintah berat: bukan sekadar memberi anggaran, tetapi memastikan kualitas pendidikan tidak tergerus . Sekolah swasta bukanlah “pelengkap” yang bisa diabaikan—mereka adalah pilar penting yang menampung jutaan anak bangsa .

Jika anggaran memadai, kebijakan ini akan mengangkat kualitas sekolah swasta, memperbaiki fasilitas, dan menyejahterakan guru. Jika tidak, sekolah swasta akan kehilangan daya saing, kualitas menurun, dan inovasi mati.

Pertanyaannya: apakah negara benar-benar siap, atau ini hanya janji konstitusional yang menggantung di udara?