Guru Pensiun Tak Diganti: Bukti Kegagalan Sistem Perencanaan Pendidikan

Setiap tahun, puluhan ribu guru memasuki masa pensiun, tetapi negara tak kunjung menyiapkan pengganti yang memadai. Kekosongan dibiarkan berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, sementara sekolah menambal dengan guru honorer bergaji minim. Ini bukan sekadar kelalaian administratif—ini adalah kegagalan sistemik dalam perencanaan pendidikan.

Data Darurat: 1,3 Juta Guru Hilang

Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI, Wijaya, menyatakan bahwa Indonesia menghadapi krisis guru yang nyata dan struktural. Data Kementerian Pendidikan menunjukkan kekurangan lebih dari 1,3 juta guru, terutama akibat gelombang pensiun massal yang tidak diimbangi rekrutmen cepat dan terencana karena moratorium pengangkatan guru.

Fenomena ini berdampak sangat nyata di lapangan. Kepala sekolah terpaksa mengangkat guru honorer dengan gaji yang sangat minim—ada yang hanya dibayar Rp300.000 dan pembayarannya bisa 3-6 bulan sekali. Lebih parah lagi, kekosongan guru di sekolah-sekolah negeri “kerap dibiarkan berbulan-bulan hingga bertahun-tahun,” seolah absennya guru bukan masalah serius bagi hak belajar murid.

Akar Masalah: Tata Kelola yang Terfragmentasi

Mengapa perencanaan guru gagal total? PGRI mengidentifikasi satu akar masalah utama: urusan guru tercecer di banyak tangan.

a. Tidak Ada Institusi yang Bertanggung Jawab Penuh

Saat ini, pengelolaan guru hanya ditangani setingkat Direktorat Jenderal di tingkat pusat. Di daerah, keputusan sering tersandera keterbatasan fiskal dan tarik-menarik birokrasi. Akibatnya, tidak ada satu pun institusi yang benar-benar bertanggung jawab penuh atas nasib guru nasional dari hulu ke hilir.

b. Moratorium dan Kebijakan Kontradiktif

Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy mengakui bahwa persoalan guru saat ini terjadi karena adanya moratorium CPNS guru. Setiap tahun, jumlah guru yang pensiun mencapai lebih dari 40.000 orang, tetapi mereka tidak diganti karena kebijakan ini.

Kajian akademis juga menegaskan bahwa kebutuhan guru di Indonesia belum sejalan dengan formasi yang tersedia, diperparah oleh gelombang pensiun yang memperburuk defisit di sejumlah wilayah. Perencanaan jumlah guru menghadapi kendala berupa keterbatasan akurasi data dan lemahnya koordinasi antarinstansi.

Dampak: Sekolah Menambal dengan Guru Honorer Murah

Kegagalan perencanaan berujung pada praktik yang merugikan semua pihak:

1. Guru honorer bergaji minim: Banyak guru honorer hanya dibayar Rp300.000 per bulan melalui dana BOS, dengan pembayaran 3-6 bulan sekali.

2. Karir guru tidak pasti dan diskriminatif

3. Perlindungan hukum guru lemah dan kriminalisasi mudah terjadi

4. Minat generasi muda menjadi guru merosot karena profesi ini dianggap tidak sejahtera

Solusi yang Ditawarkan: Badan Guru Nasional

PGRI mengusulkan pembentukan Badan Guru Nasional sebagai lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan ini diperlukan karena kebijakan guru terlalu terfragmentasi dan membutuhkan satu komando nasional.

Wijaya menjelaskan bahwa saat ini data guru tidak terintegrasi antar-K/L, membuat perencanaan selalu meleset dari kebutuhan riil. Padahal, ada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang memiliki basis data lengkap tentang guru—tetapi pemanfaatannya belum optimal.

Respons Pemerintah: Baru di Tahap “Janji”

Pemerintah mengakui masalah ini. Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti menyebut Indonesia masih kekurangan sekitar 561 ribu guru dan akan membuka rekrutmen CPNS guru mulai 2027. Kemendikdasmen juga menyiapkan redistribusi untuk memenuhi kekurangan 498 ribu guru.

Namun, kritik muncul: redistribusi dan rekrutmen adalah solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah. Tanpa reformasi tata kelola yang mendasar, perencanaan guru akan terus gagal. Data per Januari 2026 juga menunjukkan masih ada 137.000 guru belum sertifikat pendidik dan 200.000-an belum S1—menunjukkan kesenjangan kualitas yang juga tak terencana dengan baik.

Kesimpulan: Dari Siklus Krisis ke Reformasi Struktural

Guru pensiun tak diganti adalah cermin dari kegagalan sistem perencanaan pendidikan yang kronis. Bukan karena tidak ada data atau tidak ada kebutuhan, tetapi karena tata kelola yang terfragmentasi, ego sektoral, dan kebijakan kontradiktif seperti moratorium yang tidak memperhitungkan gelombang pensiun.

PGRI menyimpulkan dengan tegas: “Tanpa lembaga khusus setingkat nasional yang kuat, reformasi pendidikan hanya akan berputar-putar di permukaan.” Pertanyaannya: apakah negara berani membenahi akar masalah, atau terus mengulang kesalahan lama dengan wajah kebijakan baru?

💡 Call to Action

Menurut Anda, apakah pembentukan Badan Guru Nasional adalah solusi yang tepat untuk mengatasi krisis perencanaan guru, atau masih ada pendekatan lain yang lebih efektif? Tulis pendapat Anda di kolom komentar!