Siaran Pers PGRI:

Antara Janji Kampanye dan Realita Lapangan: Pandangan PGRI Terhadap Efektivitas Kopdes dan MBG

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyampaikan pandangan kritis serta evaluasi mendalam terkait implementasi dua program unggulan pemerintah, yaitu Koperasi Desa (Kopdes) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). PGRI menilai terdapat jarak (gap) yang cukup lebar antara narasi besar janji kampanye yang dijanjikan dengan realita kompleksitas yang dihadapi para pendidik dan satuan pendidikan di lapangan.

PGRI menegaskan bahwa sebagai organisasi profesi dan ketenagakerjaan, PGRI mendukung setiap niat baik pemerintah dalam meningkatkan gizi anak serta memberdayakan ekonomi desa. Namun, pelaksanaan di lapangan tidak boleh mengorbankan marwah sekolah, mengganggu jam pembelajaran, atau menambah beban administrasi dan risiko hukum bagi guru.

4 Poin Kritis Evaluasi PGRI Terhadap MBG dan Kopdes

1. Program MBG: Jangan Jadikan Guru Petugas Logistik dan Quality Control

Janji kampanye menghadirkan pemenuhan gizi bagi siswa, namun realita lapangan menunjukkan potensi pembengkakan beban kerja guru. Guru dan kepala sekolah berisiko disibukkan oleh urusan teknis penerimaan, pengawasan porsi, hingga penanganan limbah makanan. PGRI mendesak pemerintah membentuk Tim Khusus Non-Guru agar alokasi jam pelajaran (JPMorgan) dan fokus pada penguatan literasi-numerasi tidak tergerus oleh urusan logistik.

2. Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Pendidik

Realita di lapangan menunjukkan kekhawatiran besar di kalangan guru akan ancaman kriminalisasi atau pemeriksaan aparat jika terjadi masalah teknis pada program MBG (seperti kelayakan pangan atau kasus keracunan). PGRI meminta jaminan kepastian hukum yang tegas: Tanggung jawab penuh berada di tangan vendor/Satuan Pelayanan (SP), bukan pada pendidik atau sekolah.

3. Program Kopdes: Bebaskan Guru Swasta dari Pinjol, Jangan Matikan Koperasi Sekolah

Integrasi Koperasi Desa diharapkan dapat menjadi solusi konkret bagi guru honorer dan swasta untuk lepas dari jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal melalui penyediaan pembiayaan murah. Namun, PGRI memberikan peringatan keras agar ekspansi unit usaha Kopdes tidak mematikan atau mengintimidasi Koperasi Sekolah/KPRI yang selama ini menjadi pilar mandiri kesejahteraan guru di daerah.

4. Menjawab Akar Masalah Utama Pendidikan

PGRI mengingatkan bahwa program bantuan sosial fisik dan logistik bukanlah jawaban atas akar masalah utama pendidikan nasional. Di saat anggaran triliunan rupiah digelontorkan untuk program fisik-pangan, masih banyak guru honorer yang menerima gaji jauh di bawah standar UMK, Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sering terlambat dicairkan, serta ribuan ruang kelas di pelosok yang mengalami rusak berat.

Matriks Evaluasi: Janji Program vs. Realita & Solusi PGRI

“Niat mulia kebijakan pemerintah diuji dari cara pelaksanaannya di lapangan. Jangan biarkan ruang kelas kita kehilangan esensi belajarnya dan guru-guru kita terbebani oleh urusan operasional yang bukan tugas utamanya.” — Pengurus Besar PGRI.