Kebijakan MBG Berjalan, Fasilitas Sanitasi Sekolah Belum Siap: Sikap PGRI Mengawal Keselamatan Anak

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merespons secara kritis dan tegas penunjukkan serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai satuan pendidikan yang belum diimbangi dengan kesiapan sarana dan prasarana sanitasi dasar. PGRI menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak tidak dapat dipisahkan dari jaminan higienitas lingkungan. Mempaksakan pembagian ribuan porsi makanan harian di sekolah yang minim air bersih, kekurangan fasilitas cuci tangan, dan tidak memiliki sistem pengelolaan sampah layak adalah bentuk pengabaian terhadap keselamatan dan kesehatan peserta didik.

Sikap resmi ini dikeluarkan untuk mengawal agar pelaksanaan program nasional tersebut tidak menimbulkan risiko penularan penyakit menular, kontaminasi pangan, maupun beban keuangan/fisik baru bagi pihak sekolah dan para guru.

4 Poin Sikap Tegas PGRI Mengawal Keselamatan Anak dan Sekolah

1. Standardisasi Minimal Sarana Sanitasi Sebelum Pelaksanaan Program

PGRI mendesak pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Pemda untuk menetapkan standar kelaikan sanitasi sebagai syarat mutlak sebelum suatu sekolah dijadikan lokasi distribusi MBG. Setiap satuan pendidikan wajib dilengkapi dengan:

• Pasokan air bersih mengalir yang konsisten.

• Fasilitas tempat cuci tangan (wastafel) proporsional dengan rasio jumlah siswa.

• Sabun antiseptik dan pengering yang memadai di setiap titik distribusi.

2. Pengelolaan Limbah Organik Terintegrasi dan Bebas Bau

Pendistribusian makanan masif secara otomatis menghasilkan sisa makanan dan sampah kemasan dalam volume besar harian. PGRI menolak penumpukan sampah organik di area sekolah yang berpotensi menjadi sarang lalat, tikus, dan sumber bakteri. Pemerintah wajib menyediakan armada pengangkut sampah sisa makanan harian yang mengambil limbah langsung dari sekolah setiap hari setelah jam makan selesai.

3. Pembebasan Dana BOS dan Guru dari Pembiayaan Swadaya Sanitasi

PGRI melarang keras adanya pemaksaan alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau swadaya dana mandiri guru untuk membangun fasilitas cuci tangan, membeli sabun, maupun membayar tenaga kebersihan tambahan demi menopang operasional MBG. Seluruh biaya penyediaan sarana sanitasi dan operasional pembersihan wajib ditanggung penuh oleh alokasi anggaran program MBG/pemerintah.

4. Perlindungan Hukum dan Administrasi Bagi Pendidik

Bila timbul gangguan kesehatan siswa (seperti diare, keracunan, atau infeksi saluran pencernaan) akibat keterbatasan sanitasi bawaan sekolah yang belum dibenahi pemerintah, PGRI menegaskan bahwa guru, wali kelas, dan kepala sekolah terbebas secara mutlak dari segala tuduhan kelalaian administratif maupun tuntutan hukum. Tanggung jawab higienitas dan fasilitas merupakan kewajiban penyedia program.

Matriks Evaluasi Standar Kesiapan Sanitasi Sekolah untuk Program MBG

“Meningkatkan gizi anak dengan makanan berkualitas tinggi akan menjadi sia-sia jika mereka menyantapnya dengan tangan yang tidak terbasuh air bersih. Kesehatan dan keselamatan anak-anak adalah satu kesatuan yang tidak boleh dikompromikan.” — Pengurus Besar PGRI.