Potensi Tumpang Tindih Usaha Kopdes dan Koperasi Guru PGRI: Jangan Sampai Merugikan Ekonomi Pendidik

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) memberikan peringatan keras serta perhatian serius terkait dinamika pembentukan dan ekspansi unit usaha Koperasi Desa (Kopdes) di berbagai daerah. PGRI menyoroti potensi timbulnya benturan pasar dan tumpang tindih (overlapping) unit usaha antara Kopdes dengan Koperasi Pegawai Negeri/Republik Indonesia (KPN/KPRI) serta Koperasi Guru PGRI yang selama ini telah berdiri mandiri di satuan-satuan pendidikan.

PGRI menegaskan bahwa ekspansi program ekonomi pemerintah di tingkat desa tidak boleh secara ugal-ugalan menggerus, mengintimidasi, atau mematikan ekosistem koperasi pendidik yang telah dibangun puluhan tahun sebagai pilar kedaulatan finansial dan jaring pengaman kesejahteraan guru.

4 Sikap Tegas dan Prinsip Kemitraan Koperasi PGRI

1. Penegakan Azas Komplementer (Saling Melengkapi), Bukan Kompeting (Membunuh)

PGRI menegaskan bahwa Kopdes dan Koperasi Guru memiliki pangsa pasar, tata kelola, dan otonomi yang berbeda. Kopdes harus difokuskan pada pemberdayaan sektor produksi desa (seperti pertanian, peternakan, dan komoditas lokal), sementara Koperasi Guru fokus pada pelayanan kebutuhan spesifik pendidik dan komunitas sekolah. Kopdes dilarang keras mengambil alih secara paksa kantin sekolah, penyediaan atribut sekolah, atau unit simpan pinjam guru yang sudah dikelola oleh KPRI/Koperasi PGRI.

2. Membangun Sinergi Supply Chain (Rantai Pasok) yang Saling Keuntungkan

Alih-alih bersaing memperebutkan pasar ritel sekolah, PGRI mendorong terjadinya skema B2B (Business to Business):

• Kopdes bertindak sebagai supplier (penyedia) komoditas pangan segar, beras, dan hasil tani desa dari petani lokal.

• Koperasi Guru/Koperasi Sekolah bertindak sebagai off-taker (pembeli/penyalur) untuk memenuhi kebutuhan kantin sekolah, program bantuan pangan, serta bahan pokok keluarga guru.

3. Perlindungan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Aset Mandiri Guru

Koperasi Guru/KPRI dibentuk dari iuran, simpanan pokok, dan keringat para pendidik yang hasilnya dikembalikan utuh kepada guru dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) serta bantuan pembiayaan murah. Setiap intervensi yang merugikan unit usaha Koperasi Guru secara langsung akan memotong pendapatan SHU harian/tahunan guru dan memperlemah jaring pengaman finansial mereka.

4. Pembentukan Forum Komunikasi dan Mediasi Koperasi Daerah

PGRI mendesak Dinas Koperasi dan UMKM di tingkat Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi pemetaan wilayah usaha (zonasi bisnis) yang jelas antara Kopdes dan Koperasi Guru. Langkah ini penting untuk mencegah timbulnya gesekan sosial, kanibalisasi pasar, serta persaingan harga yang tidak sehat di lapangan.

Matriks Pemetaan Dan Sinergi Unit Usaha Koperasi

“Semangat koperasi adalah gotong royong dan kekeluargaan, bukan kanibalisasi ekonomi. Kebijakan penguatan ekonomi desa harus memperkuat Koperasi Guru, bukan malah mematikan sumber kesejahteraan mandiri para pendidik.” — Pengurus Besar PGRI.