PGRI: Representasi Guru atau Representasi Sistem Lama?

Dalam setiap perdebatan mengenai arah pendidikan nasional, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) selalu mengklaim dirinya sebagai representasi tunggal dan sah dari jutaan guru di Indonesia. Namun, seiring dengan munculnya kebijakan-kebijakan baru yang mendisrupsi dunia pendidikan, sebuah gugatan kritis muncul dari akar rumput: Apakah PGRI benar-benar mewakili kepentingan guru, ataukah ia hanya sekadar kepanjangan tangan dari sistem lama yang enggan berubah?

Pertanyaan ini krusial karena menyentuh esensi eksistensi organisasi. Jika PGRI terjebak sebagai penjaga status quo, maka ia tidak lagi menjadi solusi bagi guru, melainkan bagian dari masalah itu sendiri.

Gejala Organisasi sebagai Representasi Sistem Lama

Sebuah organisasi profesi dikatakan terjebak dalam “sistem lama” apabila menunjukkan ciri-ciri berikut:

1. Budaya “Asal Bapak Senang” (ABS)

Kritik terhadap pemerintah sering kali terdengar malu-malu. Pengurus cenderung mencari aman untuk menjaga hubungan personal dengan pemegang kekuasaan daripada berdiri tegak membela hak guru yang terdzolimi. Representasi seperti ini lebih mengutamakan stabilitas birokrasi daripada keadilan profesi.

2. Hierarki yang Membungkam Inovasi

Dalam sistem lama, suara dari bawah (guru honorer, guru muda, guru daerah 3T) harus melewati lapisan birokrasi yang panjang sebelum sampai ke pusat. Sering kali, aspirasi murni tersebut “disaring” atau bahkan dihilangkan jika dianggap mengganggu kepentingan elit organisasi.

3. Formalisme Seremonial

PGRI masih sangat terobsesi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, protokoler, dan administratif. Di saat guru membutuhkan advokasi nyata terkait beban kerja digital yang mencekik, organisasi terkadang masih sibuk dengan urusan seragam, upacara, dan rapat-rapat yang minim substansi transformasi.

Mengapa Representasi Guru Harus Berubah?

Guru abad ke-21 memiliki tantangan yang jauh berbeda dengan guru di era berdirinya PGRI. Representasi yang dibutuhkan saat ini adalah:

• Representasi Digital: Kemampuan organisasi untuk melakukan lobi kebijakan terkait algoritma penilaian guru (PMM/e-Kinerja) agar tidak merugikan sisi kemanusiaan pendidik.

• Representasi Hukum yang Agresif: Bukan sekadar memberikan bantuan hukum setelah kasus viral, tetapi melakukan pencegahan melalui penguatan posisi tawar guru di hadapan hukum secara sistemik.

• Representasi Kesejahteraan yang Transparan: Memastikan iuran anggota dikelola secara profesional untuk membangun jaminan sosial mandiri bagi guru, bukan untuk membiayai gaya hidup birokrasi organisasi.

Dampak Salah Representasi

Jika PGRI tetap memilih menjadi representasi sistem lama, dampaknya adalah “Kematian Perlahan”:

1. Lahirnya Organisasi Tandingan: Guru akan membentuk serikat-serikat baru yang lebih kecil namun lebih militan dan transparan.

2. Apatisme Massal: Guru tetap menjadi anggota (karena terpaksa/otomatis), namun mereka tidak lagi menaruh harapan dan kepercayaan pada organisasi.

3. Pelemahan Marwah Guru: Di mata pemerintah, guru dianggap mudah “dijinakkan” melalui elit organisasinya, sehingga kebijakan yang merugikan guru akan terus melenggang tanpa hambatan berarti.

Kesimpulan: Kembali ke Khitah atau Terkikis Zaman

PGRI sedang berada di titik nadir kepercayaan. Pilihannya hanya dua: Kembali ke khitah sebagai organisasi pejuang yang murni merepresentasikan jeritan hati guru, atau tetap bertahan sebagai penjaga sistem lama yang perlahan tapi pasti akan ditinggalkan oleh sejarah.

Representasi bukan soal jumlah anggota di atas kertas, tapi soal seberapa berani organisasi berdiri di depan ketika hak anggotanya diinjak. PGRI harus membuktikan bahwa mereka adalah milik guru, bukan milik sistem, apalagi milik elit yang haus kekuasaan.