Anggaran MBG Rp335 Triliun, Solusi Gizi atau Pengkhianatan terhadap Guru

Pembuka: Ketika Anggaran Terbesar Justru Menyayat Hati

Pemerintah dengan bangga mengumumkan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp769 triliun—terbesar sepanjang sejarah . Di balik angka itu, ada fakta yang menohok: hampir sepertiganya (Rp223-335 triliun) justru dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) .

Kepala Badan Gizi Nasional bahkan menyebut akan melaporkan rencana efisiensi anggaran MBG kepada Presiden, dengan pagu yang telah dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun . Realisasi hingga Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun untuk 63,13 juta penerima .

Di saat yang sama, seorang guru honorer di Kabupaten Sumedang hanya digaji Rp50.000 per bulan . Guru P3K paruh waktu di Dompu, Nusa Tenggara Barat, menerima Rp139.000 . Dan 74% guru honorer masih bergaji di bawah Rp2 juta per bulan .

Ketua PGRI Kalimantan Barat, Muhamad Firdaus, dengan tegas menyatakan: “Kalau program MBG ini diambil dari 20 persen anggaran pendidikan, kami menolak. Itu akan berdampak pada kesejahteraan dunia pendidikan, khususnya guru.” 

Pertanyaannya: apakah MBG adalah solusi gizi yang mulia, atau justru pengkhianatan terhadap para pendidik yang selama ini mengabdi dengan upah tak layak?

1. Fakta Anggaran: MBG Menggerogoti Hak Guru

a. MBG Mengambil Porsi 29% Anggaran Pendidikan

Menurut data resmi, anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp769 triliun . Dari jumlah itu, Rp223,5 triliun (sekitar 29%) dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN) guna menjalankan program MBG . Bahkan sebelumnya pemerintah mengusulkan pagu Rp335 triliun sebelum dipangkas menjadi Rp268 triliun .

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, membenarkan bahwa anggaran MBG diambil dari fungsi pendidikan . Ia menjelaskan bahwa dalam APBN 2026, anggaran BGN sebesar Rp268 triliun—dengan Rp223,5 triliun di antaranya untuk fungsi pendidikan .

b. Dampak Langsung: Transfer ke Daerah Menurun

Akibat pengalihan dana ini, anggaran yang ditransfer ke daerah untuk membayar guru honorer dan operasional sekolah justru menyusut . Seperti diungkapkan Iman Zanatul Haeri dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G): “Pagu untuk daerah ini, yang sebelumnya untuk guru honorer itu kecil, dengan adanya [alokasi untuk] MBG makin mengecil” .

c. Ironi: Anggaran MBG vs Gaji Guru

Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) menghitung bahwa dana MBG sebesar Rp156,6 triliun sebenarnya cukup untuk memberikan pendidikan dasar gratis bagi seluruh anak Indonesia . Dana Rp223 triliun bahkan dapat memberi gaji layak Rp3 juta per bulan kepada seluruh guru honorer di Indonesia selama 8,8 tahun .

2. Suara Guru: “Sangat Melukai Hati”

a. Tangis Indah Permata Sari

Indah Permata Sari, guru SD negeri di Cibitung, tak kuasa menahan tangisnya di hadapan DPR. Ia mengaku harus bekerja sebagai antar-jemput laundry sepulang mengajar untuk memenuhi kebutuhan hidup . Gajinya sebagai guru honorer masih di bawah upah minimum, sementara anggaran pendidikan justru dialihkan ke MBG.

b. Jatmiko: “Pegawai Dapur MBG Diangkat PPPK, Guru Puluhan Tahun Terlantar”

Jatmiko, guru di Tebing Tinggi yang enam tahun menjadi honorer sebelum diangkat PPPK, menyatakan keprihatinannya atas kebijakan pemerintah mengangkat 32 ribu pegawai dapur MBG menjadi PPPK .

“Ini jelas sangat melukai hati guru-guru honorer. Mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun tanpa ada kejelasan diangkat sebagai pegawai pemerintah, itu dululah yang diberesin. Pegawai dapur yang diangkat sebagai pegawai pemerintah itu pentingnya di mana? Mendesaknya di mana?” 

Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana juga menyoroti ketimpangan ini: ketika masih banyak guru mengabdi berpuluh-puluh tahun tanpa kejelasan status, pegawai SPPG (Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi) justru dengan mudah diangkat menjadi PPPK .

c. Agustinus Nitbani: 23 Tahun Mengabdi, Gaji Tak Menentu

Agustinus Nitbani, guru honorer di Kupang, Nusa Tenggara Timur, telah mengabdi 23 tahun. Namun gajinya terus terancam karena anggaran untuk guru honorer semakin mengecil akibat alokasi MBG .

d. Guru di Sumedang: Hanya Rp50.000

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, memaparkan data ironis: “Kami menemukan guru P3K paruh waktu digaji Rp135.000 hingga Rp300.000 per bulan. Bahkan di Kabupaten Sumedang, ada yang hanya menerima Rp50.000. Ini sangat ironis” .

3. Narasi Pemerintah: MBG Bagian dari Pendidikan

a. Anggaran Pendidikan Tetap 20%

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa anggaran pendidikan tetap 20% dari APBN . Menurutnya, MBG adalah bagian dari fondasi pendidikan karena gizi merupakan prasyarat belajar .

“Semua hal itu [anggaran pendidikan] termasuk MBG. Itu fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan” .

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menjamin anggaran pendidikan “tetap aman” dan MBG tidak mengurangi belanja rutin pendidikan .

b. “MBG Tidak Mengganggu Program Pendidikan Lain”

Pemerintah mengklaim program lain seperti Kartu Indonesia Pintar dan Sekolah Rakyat tetap berjalan . Bahkan, insentif guru honorer dinaikkan dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan .

4. “Predatory Budgeting”: Membaca Ulang Narasi Pemerintah

Klaim pemerintah bahwa MBG “tidak mengganggu” anggaran pendidikan justru menuai kritik tajam. Istilah predatory budgeting digunakan untuk menggambarkan program populis yang “memangsa” anggaran program krusial lainnya .

a. Argumen Kontra: MBG Menggerus Anggaran Pendidikan

1. Secara Matematis, Anggaran Pendidikan Turun di Bawah 20% jika MBG Dikeluarkan —Jika anggaran MBG sebesar Rp223,5 triliun dikeluarkan dari pos pendidikan, maka anggaran pendidikan hanya tersisa 14,2% dari total APBN . Hal ini menjadi dasar gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia dan P2G .

2. Anggaran Kementerian Pendidikan Lebih Rendah dari BGN —Satriwan Salim dari P2G mengungkapkan: “Kementerian Pendidikan Dasar saja hanya mendapat Rp56 triliun, jauh di bawah anggaran satu lembaga baru yaitu BGN” .

3. Dampak Nyata: Dana Transfer ke Daerah Menurun —Pemerintah mengakui bahwa meningkatnya alokasi untuk BGN menyebabkan dana transfer ke daerah untuk fasilitas sekolah dan kesejahteraan guru menurun drastis .

4. Program MBG Masih Bermasalah —Implementasi MBG masih diwarnai masalah: dari keracunan massal, penunjukkan mitra yang tidak transparan, hingga risiko korupsi . Presiden Prabowo sendiri mengklaim tingkat keberhasilan 99,99% dengan angka keracunan 0,0087% .

b. Mengapa Ini “Pengkhianatan terhadap Guru”?

1. Prioritas Salah: Makan Siang vs Kesejahteraan Guru —Guru adalah ujung tombak pendidikan. Jika kesejahteraan mereka tidak diperhatikan, bagaimana mungkin mutu pendidikan meningkat? Memberi makan siswa tanpa memastikan guru yang mengajar mereka sejahtera adalah kebijakan yang timpang.

2. Pengangkatan Pegawai Dapur MBG vs Guru —Mengangkat pegawai dapur MBG menjadi PPPK sementara guru honorer yang mengabdi puluhan tahun masih terlantar adalah bentuk ketidakadilan yang sangat terasa .

3. Insentif Guru Rp100.000 untuk Awasi MBG —Guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab MBG mendapat insentif Rp100.000 per hari, tetapi dengan beban tambahan dan birokrasi pencairan yang rumit . Ironisnya, nilai insentif ini justru lebih besar dari gaji bulanan sebagian guru honorer.

5. Gugatan ke MK: Puncak Perlawanan

Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia bersama P2G telah menyerahkan berkas kesimpulan uji materi UU APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi .

Tuntutan mereka: memisahkan anggaran MBG dari fungsi anggaran pendidikan karena dianggap melanggar Pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan alokasi minimal 20% APBN untuk pendidikan .

Pemohon lainnya, termasuk mahasiswa dan yayasan sekolah, juga menggugat dengan argumen serupa: anggaran pendidikan harus benar-benar dialokasikan untuk fungsi inti pendidikan—fasilitas sekolah, gaji pendidik, dan beasiswa .

Penutup: Antara Solusi dan Pengkhianatan

MBG mungkin adalah program yang mulia—tidak ada yang menolak anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup. Namun, ketika program ini harus “memangsa” anggaran yang seharusnya untuk menyejahterakan guru dan meningkatkan mutu pendidikan, maka ia kehilangan legitimasinya.

Guru adalah nadi pendidikan. Tanpa guru yang sejahtera dan termotivasi, semua program—sekecil apa pun—akan gagal mencapai tujuannya. Mengalokasikan Rp223 triliun untuk memberi makan siswa, sementara guru honorer masih digaji Rp50.000 hingga Rp400.000 per bulan, adalah bentuk ketidakadilan yang tidak bisa dibiarkan.

Seperti yang diingatkan Ki Hajar Dewantara: “Pendidikan adalah kunci keadilan dan kesetaraan di masyarakat” . Mengambil dana pendidikan untuk tujuan di luar pendidikan adalah “bentuk kerusakan keadilan sosial” .

Pertanyaan yang tersisa: apakah negara akan terus mengorbankan para pendidik demi program populis, atau akankah keadilan untuk guru akhirnya ditegakkan?

💡 Call to Action

Menurut Anda, apakah MBG adalah solusi gizi yang tepat atau justru pengkhianatan terhadap guru? Apakah anggaran pendidikan seharusnya dikembalikan untuk kesejahteraan guru dan mutu pendidikan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar!

Jangan lupa SHARE artikel ini agar isu pendidikan Indonesia semakin mendapat perhatian!