Konflik ini tidak sekadar perebutan status kepegawaian, melainkan benturan antara asas kepatutan/pengabdian masa kerja (fairness & loyalty) melawan standar kualifikasi profesionalis formal (merit system).
Berikut adalah analisis mendalam membedah anatomi konflik, dilema regulasi, dan solusi strategis untuk mengurai benang kusut ini.
Lulusan PPG Prajabatan vs Honorer Lama: Konflik Formasi PPPK
1. Membedah Dua Sisi Perspektif yang Berbenturan
Konflik ini menciptakan ketegangan horizontal yang nyata di sekolah negeri maupun dalam forum-forum advokasi guru:
┌─────────────────────────────────────────┐
│ PUSARAN KONFLIK PEREBUTAN FORMASI │
└────────────────────┬────────────────────┘
│
┌─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┐
▼ ▼
┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐
│ LULUSAN PPG PRAJABATAN │ │ GURU HONORER LAMA │
│ (Pendekatan Merit) │ │ (Pengabdian & Kepatutan)│
└───────────┬─────────────┘ └───────────┬─────────────┘
│ │
▼ ▼
* Telah lulus seleksi ketat, pendidikan profesional $1\text{ tahun}$, * Menjelang usia pensiun setelah mengabdi $10–20\text{ tahun}$
dan mengantongi Sertifikat Pendidik (Sertifikasi resmi). dengan gaji di bawah standar.
* Menuntut kepastian penempatan kerja sesuai janji program * Terancam tersingkir/tergeser dari Dapodik sekolah
pemerintah. karena kalah dalam ujian kompetensi berbasis digital.
A. Sisi Guru Honorer Lama: Tuntutan Keadilan Pengabdian
-
Puluhan Tahun Menjaga Ruang Kelas: Guru honorer senior merasa telah mengorbankan masa muda dan tenaga mereka di saat pemerintah mengalami krisis guru. Mereka menilai sangat tidak adil jika posisi mengajar mereka di sekolah yang telah puluhan tahun dibina tiba-tiba digeser oleh lulusan baru yang belum pernah mengabdi.
B. Sisi Lulusan PPG Prajabatan: Hak Kualifikasi & Profesionalisme
-
Investasi Waktu & Seleksi Ketat: Lulusan PPG Prajabatan telah melewati proses seleksi nasional yang sangat ketat dan menempuh perkuliahan keprofesian . Mereka memegang Sertifikat Pendidik (Sertdik) yang menurut undang-undang merupakan syarat mutlak guru profesional.
-
Kepastian Komitmen Pemerintah: Program PPG Prajabatan merupakan program strategis pemerintah. Para lulusannya menuntut janji pemerintah untuk langsung menyerap mereka ke dalam formasi ASN/PPPK agar investasi pendidikan profesi yang dijalankan tidak sia-sia menjadi pengangguran terdidik.
2. Peta Perbandingan: Dilema Dua Kelompok Guru
3. Langkah Taktis & Solusi Win-Win Solution
Pemerintah melalui KemenPAN-RB, Kemendikbudristek, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus menghentikan adu domba struktural ini melalui kebijakan kategori terpisah (clustering):
Kesimpulan
Konflik antara lulusan PPG Prajabatan dan guru honorer lama adalah dampak dari ketidakseimbangan antara perencanaan pencetakan guru baru dan kelambatan penataan status guru honorer.
Negara tidak boleh mengorbankan guru honorer senior yang telah berjasa menjaga sekolah di masa-masa kritis, namun negara juga tidak boleh menutup masa depan generasi guru muda profesional hasil PPG Prajabatan. Kunci penyelesaiannya ada pada keberanian pemerintah untuk memisahkan skema kelulusan dan memperbesar kuota formasi di daerah secara riil.
No Responses