Praktik pengangkatan Kepala Sekolah (Kepsek) secara “asal tunjuk”—tanpa transparansi kriteria, sarat kepentingan politik lokal (Pilkada), hingga indikasi nepotisme—masih menjadi benalu yang merusak profesionalisme ekosistem pendidikan di banyak daerah.

Kepala Sekolah bukan sekadar jabatan administratif atau “hadiah birokrasi”, melainkan pemimpin transformasional (instructional leader) yang menentukan arah kualitas sekolah, iklim kerja guru, hingga transparansi pengelolaan dana BOS. Ketika jabatan strategis ini diisi bukan berdasarkan kompetensi dan Rapor Pendidikan, melainkan kedekatan personal atau patronase politik, maka seluruh warga sekolah yang akan menanggung dampaknya.

Fenomena “Kepsek Asal Tunjuk”: Transparansi & Peran Pengawasan

1. Membedah Akar Masalah dan Dampak Sistematik

                  ┌─────────────────────────────────────────┐
                  │    PRAKTIK "ASAL TUNJUK" KEPALA SEKOLAH  │
                  └────────────────────┬────────────────────┘
                                       │
     ┌─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┐
     ▼                                                                   ▼
┌─────────────────────────┐                                 ┌─────────────────────────┐
│ AKAR CAUSAL / PENYEBAB  │                                 │ IMPLIKASI LAPANGAN      │
│  (Intervensi Politik)   │                                 │  (Kemunduran Sekolah)   │
└───────────┬─────────────┘                                 └───────────┬─────────────┘
            │                                                           │
            ▼                                                           ▼
* Politisasi Birokrasi Daerah (Tim Sukses Pilkada).                 * Demoralisasi guru berprestasi karena sistem *merit* diabaikan.
* Asesmen formalitas & formalitas Sertifikat Guru Penggerak/KS.     * Kepemimpinan otoriter dan minim transparansi anggaran BOS.
* Ketiadaan uji publik dan keterlibatan komunitas guru.            * Rapor Pendidikan & mutu belajar siswa stagnan/menurun.

A. Politisasi Jabatan dan Sistem Patronage

Di tingkat daerah, posisi Kepala Sekolah sering kali menjadi bagian dari janji politik atau akomodasi kepentingan oknum Dinas Pendidikan dan Penguasa Daerah. Kriteria ideal seperti kualifikasi manajerial, rekam jejak kepemimpinan, dan integritas finansial terkalahkan oleh faktor kesetiaan politik (like and dislike).

B. Demoralisasi dan Krisis Kepercayaan Guru

Ketika guru-guru yang berprestasi, memiliki kompetensi pedagogis unggul, serta berdedikasi tinggi disingkirkan oleh kandidat “titipan” yang minim kemampuan, timbul rasa frustrasi massal. Iklim kerja sekolah menjadi dingin, budaya kolaborasi hancur, dan fokus mengajar bergeser menjadi sekadar pemenuhan formalitas.

2. Peta Perbandingan: Rekrutmen Tradisional (Asal Tunjuk) vs Sistem Merit Transparan

3. Empat Langkah Menjamin Transparansi Dinas & Organisasi Profesi (PGRI/IGI)

Untuk menghentikan praktik jual-beli jabatan atau penunjukan sepihak, dibutuhkan pengawasan berlapis antara regulasi pemerintah dan peran aktif organisasi profesi:

Kesimpulan

Kepala Sekolah adalah nakoda yang menentukan ke mana arah kapal pendidikan berlayar. Membiarkan pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan secara “asal tunjuk” sama saja menyerahkan masa depan anak didik kepada kebetulan dan kepentingan politik.

PGRI, organisasi profesi, dan masyarakat wajib menuntut transparansi kriteria yang terukur dan objektif dari Dinas Pendidikan. Kepemimpinan sekolah harus dikembalikan pada prinsip meritokrasi: hanya mereka yang berintegritas, berkapasitas manajerial, dan berdedikasi tinggi yang layak memimpin sekolah.