Isu kepemilikan Hak Cipta (Copyright) atas modul, bahan ajar, soal ujian, hingga media pembelajaran digital yang dibuat oleh guru kerap memicu perdebatan antara individu guru, pihak sekolah, dan dinas pendidikan.

Secara umum, sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC) di Indonesia, status kepemilikan hak cipta atas karya yang dibuat dalam hubungan kerja berada pada posisi yang unik: Hak Cipta (Hak Ekonomi) atas bahan ajar yang dibuat sebagai bagian dari tugas kedinasan secara otomatis menjadi milik Sekolah/Pemerintah sebagai Pemberi Kerja, kecuali ada perjanjian atau perjanjian kerja yang menentukan lain. Namun, Hak Moral tetap melekat abadi pada guru sebagai Pencipta.

Analisis Status Hukum, Hak Ekonomi vs Moral, & Batas Kepemilikan

1. Skema Kepemilikan Hak Cipta Berdasarkan Hubungan Kerja

                     ┌─────────────────────────────────────────┐
                     │  MODUL & BAHAN AJAR BUATAN GURU         │
                     └────────────────────┬────────────────────┘
                                          │
        ┌─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┐
        ▼                                                                   ▼
┌─────────────────────────┐                                 ┌─────────────────────────┐
│       HAK MORAL         │                                 │      HAK EKONOMI        │
│ (Moral Rights - Guru)   │                                 │(Economic Rights - Pihak)│
└───────────┬─────────────┘                                 └───────────┬─────────────┘
            │                                                           │
            ▼                                                           ▼
* Nama guru wajib dicantumkan.                              * Berdasarkan Pasal 36 UU Hak Cipta:
* Karya tidak boleh diubah/distorsi                           * Dibuat dalam hubungan dinas/kerja ➔
  tanpa izin pencipta (Guru).                                 Milik Sekolah/Pemerintah (Pemberi Kerja).
* Melekat seumur hidup & abadi.                             * Dibuat di luar tugas dinas & fasilitas ➔
                                                              Milik Pribadi Guru sepenuhnya.

A. Pasal Kunci dalam UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

1. Pasal 36 (Karya dalam Hubungan Kerja/Dinas):

   “Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas, yaitu pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan.”

   Artinya: Jika guru menyusun modul berdasarkan instruksi kepala sekolah, menggunakan jam kerja dinas, dan memakai fasilitas/anggaran sekolah/pemerintah, maka Pemegang Hak Cipta secara hukum adalah Sekolah atau Pemerintah (Dinas/Kementerian).

2. Pasal 35 (Karya Mandiri di Luar Hubungan Kerja):

   Jika guru membuat buku teks, modul, atau aplikasi pembelajaran secara mandiri di luar jam kerja dinas, tanpa menggunakan sarana/biaya sekolah, serta tidak didasarkan pada tugas spesifik lembaga, maka Hak Cipta sepenuhnya milik pribadi guru.

2. Pemisahan Hak Moral dan Hak Ekonomi Guru

3. Empat Kategori Pembagian Hak Cipta Modul Ajar di Lapangan

Untuk menentukan status modul yang dibuat, perhatikan 4 kondisi skenario berikut:

Kesimpulan & Saran Praktis

1. Gunakan Perjanjian Tertulis: Jika guru ingin menjual atau memonetisasi bahan ajar buatan sendiri, pastikan karya tersebut dibuat secara mandiri atau dibuatkan klausul kesepakatan hak cipta khusus dengan pihak sekolah.

2. Pahami Batas Lisensi: Sekolah berhak menggunakan modul tugas dinas untuk operasional kegiatan belajar mengajar internal, namun sekolah tidak berhak menghilangkan nama guru dari modul tersebut (pelanggaran Hak Moral).