Isu pemotongan gaji atau hilangnya penghasilan guru honorer saat berhalangan hadir akibat sakit merupakan potret buram ketenagakerjaan di sektor pendidikan. Ketika guru ASN (PNS/PPPK) memiliki perlindungan hak atas cuti sakit bergaji penuh, guru honorer justru kerap berada dalam posisi rentan dengan skema bayaran “no work, no pay” (tidak bekerja, tidak dibayar) atau sistem hitungan honor per jam tatap muka.

Secara hukum dan etika ketenagakerjaan, tindakan pemotongan gaji saat sakit tanpa dasar aturan yang sah melanggar hak-hak dasar pekerja, mengabaikan prinsip perlindungan sosial, dan mencerminkan belum optimalnya penataan status guru honorer di Indonesia.

Analisis Aspek Hukum, Hak Perlindungan Kerja, & Disparitas Perlindungan

1. Membedah Benturan Hukum: Aturan Ketenagakerjaan vs Realita Guru Honorer

                     ┌─────────────────────────────────────────┐
                     │     GURU HONORER SAKIT & DIPOTONG GAJI   │
                     └────────────────────┬────────────────────┘
                                          │
        ┌─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┐
        ▼                                                                   ▼
┌─────────────────────────┐                                 ┌─────────────────────────┐
│ KERANGKA HUKUM IDEAL    │                                 │   REALITA DI LAPANGAN   │
│  (UU Ciptaker / Ketenag)│                                 │ (Sistem Perjanjian Kerja)│
└───────────┬─────────────┘                                 └───────────┬─────────────┘
            │                                                           │
            ▼                                                           ▼
* Pekerja sakit dengan surat dokter wajib                    * Dianggap buruh harian / honor per jam.
  dibayar gajinya secara penuh (Pasal 93).                   * Tidak memiliki SPK (Surat Perjanjian Kerja)
* Hak atas jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan).             yang melindungi hak cuti sakit.
* Terdapat perlindungan dari pemutusan hubungan kerja.      * Bayaran dipotong proporsional sesuai jumlah
                                                              jam mengajar yang ditinggalkan.

A. Tinjauan Menurut Hukum Ketenagakerjaan

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang diperbarui dalam UU Cipta Kerja), prinsip dasarnya diatur sangat tegas:

1. Pasal 93 ayat (1) & (2):

   Meskipun berlaku prinsip no work no pay, hukum memberikan pengecualian mutlak untuk pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Dalam kondisi ini, pengusaha/pemberi kerja wajib membayar gajinya.

2. Besaran Hak Pembayaran Saat Sakit:

   • 4 bulan pertama: Dibayar 100% dari upah.

   • 4 bulan kedua: Dibayar 75% dari upah.

   • 4 bulan ketiga: Dibayar 50% dari upah.

B. Mengapa Praktik Pemotongan Ini Masih Terjadi di Sekolah?

• Status Hubungan Kerja yang Mengambang: Banyak guru honorer tidak diikat dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) formal atau Perjanjian Kerja Waktu Pertentu (PKWT) yang jelas, melainkan hanya Surat Tugas dari Kepala Sekolah.

• Penganggaran Berbasis Honorarium Per Jam: Honorarium guru kerap dihitung murni berdasarkan jam tatap muka yang terlaksana (realized teaching hours). Jika tidak hadir, jam dianggap hangus.

• Keterbatasan Dana BOS/Yayasan: Sekolah swasta kecil atau sekolah negeri dengan alokasi dana BOS terbatas sering mengabaikan regulasi ketenagakerjaan demi efisiensi anggaran internal.

2. Tabel Komparasi Hak Cuti Sakit: Guru ASN vs Guru Honorer

3. Empat Solusi Systemic untuk Mencegah Pemotongan Gaji Guru Honorer

Untuk mewujudkan perlindungan hak tenaga kerja yang adil bagi guru honorer, perlu diambil langkah perbaikan tata kelola:

Kesimpulan

Memotong gaji guru honorer yang sakit adalah tindakan yang mencederai prinsip keadilan sosial dan pelanggaran atas hak perlindungan tenaga kerja.

Mendidik anak bangsa adalah tugas mulia, namun keselamatan dan kesejahteraan pendidiknya tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah, yayasan penyelenggara pendidikan, dan dinas terkait harus memastikan bahwa setiap guru—apa pun status kepegawaiannya—mendapatkan jaminan perlindungan hak-hak dasar ketenagakerjaan secara bermartabat.