Lulusan PPG Prajabatan Merebut Lahan Honorer Puluhan Tahun: Di Mana Keadilan Moral PGRI?\

Benturan antara lulusan baru Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan dengan guru honorer senior yang telah mengabdi puluhan tahun adalah salah satu ironi paling menyakitkan dalam sistem rekrutmen ASN saat ini. Di satu sisi, negara mengagungkan sertifikasi dan standarisasi akademik formal. Di sisi lain, proses tersebut kerap mengorbankan aspek moral, pengabdian nyata, dan rasa keadilan sosial bagi mereka yang telah lama menopang operasional sekolah di tengah keterbatasan.

Berikut adalah bedah kritis mengenai dilema perebutan formasi ini dan mengapa hal tersebut memicu krisis kepercayaan terhadap keadilan moral organisasi profesi:

1. Benturan Antara “Sertifikat Akademik” dan “Bukti Pengabdian”

Kebijakan pengadaan formasi PPPK dalam beberapa tahun terakhir membuka celah kompetisi langsung di mana lulusan baru PPG Prajabatan—yang dibekali metode pedagogi modern, status “siap pakai”, dan sertifikat pendidik—berada di jalur yang sama atau bahkan mendapat prioritas di titik-titik seleksi tertentu.

• Bagi Honorer Senior: Situasi ini dirasa tidak adil. Pengabdian fisik selama 10 hingga 20 tahun digerus oleh lembar ijazah dan skor ujian berbasis komputer sesaat dari pelamar yang belum pernah merasakan pahitnya mengajar dengan honor ratusan ribu rupiah.

• Bagi Sistem Negara: Negara berdalih bahwa langkah ini adalah upaya melakukan profesionalisasi mutu pendidikan secara instan dan transparan tanpa jalur “titipan” masa lalu.

2. Krisis Keadilan Moral PGRI di Tengah Badai Kompetisi

Sebagai organisasi yang menaungi seluruh guru, posisi PGRI sering kali berada dalam buah simalakama:

• Tuntutan Keberpihakan Historis: Sebagai rumah besar guru, prioritas moral tertinggi semestinya diberikan kepada mereka yang sudah berdarah-darah mengabdi di garis depan pendidikan (honorer senior). Ketika lulusan baru masuk dan menggeser posisi mereka, PGRI dituntut untuk bersikap tegas menuntut jalur afirmasi mutlak atau kuota terpisah.

• Dilema Normatif Organisasi: Di satu sisi, PGRI juga harus mengakomodasi lulusan PPG Prajabatan yang merupakan bagian dari ekosistem profesi guru masa depan yang sah secara undang-undang. Akibat keragu-raguan dalam mengambil sikap radikal yang memihak honorer senior, suara organisasi kerap dinilai kehilangan taring moralnya dan hanya menjadi penonton dari kebijakan birokrasi pusat.

Kompetisi ini menciptakan jurang pemisah antargenerasi guru, di mana reformasi mutu pendidikan justru mengorbankan rasa keadilan bagi mereka yang telah berjasa menjaga sekolah-sekolah tetap hidup di masa-masa sulit.