Penghapusan Status Honorer: Selamatkan Masa Depan Guru atau Cara Halus Cuci Tangan Pemerintah?

Kebijakan penghapusan tenaga honorer yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sering kali dikemas dengan narasi mulia: menata ulang birokrasi, memberikan kepastian status, dan menghapus sistem kerja murah yang tidak manusiawi. Namun, di balik jargon penyelamatan profesi guru tersebut, tersimpan pertanyaan mendasar yang menggelitik: apakah ini murni reformasi pendidikan, atau sekadar strategi birokratis untuk cuci tangan dari tanggung jawab fiskal jangka panjang?

Berikut adalah bedah kritis mengenai dua sisi dari kebijakan penghapusan status honorer ini:

1. Sisi Formal: Klaim Penyelamatan dan Kepastian Karier

Dari sudut pandang pembuat kebijakan, penghapusan honorer dan transisi menuju skema ASN (PNS dan PPPK) dipandang sebagai solusi untuk:

• Mengakhiri Diskriminasi Kesejahteraan: Mengikis realitas pahit di mana guru mengabdi bertahun-tahun tanpa jaminan sosial, jaminan hari tua, atau kepastian pendapatan yang layak.

• Standarisasi Kompetensi: Memaksa penataan sistem formasi agar kebutuhan guru di sekolah negeri terhitung secara transparan berbasis data rasio kebutuhan riil, bukan sekadar rekrutmen “sukarela” lokal oleh kepala sekolah yang kerap melampaui anggaran.

2. Sisi Gelap: Apakah Ini Cara Halus Pemerintah “Cuci Tangan”?

Banyak kalangan pengamat dan praktisi pendidikan melihat kebijakan ini menyimpan potensi masalah struktural yang justru merugikan guru dan melanggengkan lepas tangan pemerintah pusat maupun daerah:

• Jebakan Formasi dan Anggaran Daerah: Penghapusan honorer mengharuskan sekolah beralih sepenuhnya ke skema PPPK. Masalahnya, gaji dan tunjangan PPPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akibatnya, banyak pemda enggan membuka formasi dalam jumlah memadai karena alasan keterbatasan fiskal, yang berujung pada penolakan atau pengurangan tenaga pengajar secara massal.

• Fenomena “Honorer Ganti Baju”: Di lapangan, larangan pengangkatan honorer baru sering kali disiasati secara sembunyi-sembunyi oleh sekolah karena kekurangan guru. Mereka dipekerjakan dengan istilah lain (seperti guru sukarelawan atau tenaga penunjang) dengan perlindungan hukum yang bahkan lebih lemah dari status honorer sebelumnya.

• Melepas Tanggung Jawab ke Sekolah Swasta dan Mandiri: Alih-alih menyelesaikan akar masalah distribusi guru, tekanan regulasi ini kerap memaksa sekolah-sekolah swasta kecil atau madrasah mandiri untuk berjuang sendiri menyelamatkan operasional mereka di tengah himpitan aturan ketenagakerjaan yang ketat tanpa subsidi negara yang sepadan.

Kebijakan penghapusan honorer ini ibarat memindahkan masalah dari meja pusat ke meja daerah, tanpa menyelesaikan akar ketimpangan anggarannya.

Apakah Anda ingin mengelaborasikan analisis kritis ini ke dalam sebuah rubrik opini mendalam atau draf esai tajam untuk platform Anda?