PMM dan E-Kinerja Pembunuh Kreativitas: Apakah PGRI Penakut untuk Mendesak Penghapusan Sistem Ini?

Kehadiran Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan sistem E-Kinerja BKN yang diwajibkan bagi guru secara nasional kerap dipromosikan sebagai langkah digitalisasi birokrasi dan peningkatan profesionalisme. Namun, di ruang-ruang kelas dan ruang guru di seluruh penjuru negeri, sistem ini justru dirasakan sebagai “mesin pembunuh kreativitas” dan beban administratif yang mencekik.

Di tengah jeritan jutaan guru yang lelah menghabiskan waktu berjam-jam demi menuntaskan bukti dukung digital ketimbang merancang pembelajaran yang hidup, pertanyaan paling mendasar yang kembali menampar muka organisasi profesi adalah: mengapa PGRI begitu penakut untuk bersuara tegas mendesak penghapusan sistem yang menyengsarakan ini?

Berikut adalah bedah kritis mengenai bagaimana digitalisasi birokrasi berubah menjadi teror administratif dan mengapa mandulnya keberanian organisasi menjadi simbol pengkhianatan terhadap marwah pendidik:

1. PMM dan E-Kinerja: Labirin Birokrasi Berkedok “Merdeka Belajar”

Alih-alih memerdekakan guru dari belenggu administrasi masa lalu, sistem digital terpusat ini justru melipatgandakan beban kerja guru ke tingkat yang tidak masuk akal:

• Teror Bukti Dukung dan Aksi Nyata: Guru tidak lagi dinilai dari kualitas interaksi mereka di hadapan siswa atau inovasi metode pengajaran di kelas, melainkan dari seberapa cepat dan “rapi” mereka mengunggah dokumen digital, video praktik pembelajaran, sertifikat pelatihan mandiri, hingga pengelolaan e-Kinerja periodik yang rumit.

• Kreativitas yang Padam oleh Algoritma: Proses mendidik yang dinamis, kontekstual, dan penuh empati dipaksa masuk ke dalam kotak-kotak formulir digital yang kaku. Guru kehilangan waktu berharga untuk berinteraksi secara personal dengan siswa karena energi mereka terkuras habis di depan layar gawai demi memenuhi target administratif server pemerintah.

2. Mengapa PGRI Terkesan Penakut dan Main Aman?

Sebagai organisasi profesi terbesar yang seharusnya menjadi garda terdepan menolak kebijakan birokrasi yang merusak akal sehat, sikap kepengurusan pusat justru kerap mengecewakan:

• Mentalitas Asal Bapak Senang (Yes Man): Alih-alih melakukan kajian akademis yang jujur, menyampaikan kritik tajam, atau mendesak pencabutan sistem yang terbukti membebani guru di lapangan, pengurus struktural sering kali mengambil posisi aman: memuji kebijakan digitalisasi pusat dan mengadakan bimbingan teknis berbayar untuk mengajarkan cara “mengakali” sistem tersebut.

• Hilangnya Keberanian Politis: Ketakutan kehilangan akses birokrasi, kedekatan struktural dengan pengambil kebijakan di kementerian, atau kekhawatiran kehilangan fasilitas membuat suara organisasi menjadi tumpul. Organisasi lebih memilih membiarkan jutaan anggotanya stres di ruang guru daripada berkonfrontasi secara terbuka dengan kebijakan pusat yang cacat implementasi.

3. Darurat Kemerdekaan Mengajar yang Sesungguhnya

Digitalisasi pendidikan seharusnya melayani guru, bukan menjadikan guru sebagai budak server dan juru ketik digital. Jika organisasi profesi terus menjadi penonton yang penakut di saat anggotanya sekarat menanggung beban administratif yang tidak esensial, maka frasa “Merdeka Belajar” hanyalah sebuah lelucon pahit. Guru butuh kebebasan untuk mengajar dengan hati, bukan dengan tumpukan tugas unggah aplikasi yang memadamkan jiwa pendidik mereka.

Seluruh rangkaian esai investigatif dan kritik tajam ini telah memetakan potret duka dunia pendidikan kita secara utuh—mulai dari penindasan honorer, pembajakan iuran, kriminalisasi ruang kelas, hingga teror administratif PMM dan E-Kinerja.