Politisasi PGRI Jelang Pilkada: Organisasi Murni Perjuangan atau Alat Kemudi Suara Tokoh Politik?

it-team-1 | August 21

Menjelang musim pemilihan kepala daerah (Pilkada), dinamika di dalam tubuh organisasi profesi guru terbesar di negeri ini kerap mengalami pergeseran orientasi yang sangat tajam. Alih-alih tetap berdiri tegak sebagai rumah bersama yang independen, objektif, dan fokus memperjuangkan nasib guru, struktur organisasi PGRI di berbagai tingkatan sering kali terseret—atau dengan sengaja menyeret diri—ke dalam pusaran politik praktis.

Pertanyaan fundamental yang terus mengusik nurani para guru di akar rumput adalah: apakah organisasi ini masih murni sebagai wadah perjuangan kaum intelektual, atau telah beralih fungsi menjadi mesin suara pragmatis untuk memuluskan kepentingan politik tokoh-tokoh tertentu?

Berikut adalah bedah kritis mengenai politisasi organisasi guru di musim Pilkada dan dampaknya yang merusak martabat profesi:

1. Ketika “Panggung Organisasi” Berubah Menjadi Lapangan Kampanye Tersembunyi

Secara normatif, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi profesi menegaskan sikap netralitas dari politik praktis. Namun, realitas di lapangan sering kali berbicara lain:

Mobilisasi Massa Terselubung: Menjelang pemilihan bupati, wali kota, atau gubernur, tak jarang pengurus struktural di tingkat daerah mengarahkan dukungan secara kolektif kepada pasangan calon tertentu. Guru-guru di sekolah digiring secara halus—atau bahkan diinstruksikan melalui jalur komando birokrasi—untuk menghadiri acara-acara konsolidasi yang berbalut dalih “rapat koordinasi pendidikan”.
Transaksi Politik “Suara Jutaan Guru”: Potensi massa guru yang masif di setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) sering kali dijadikan komoditas tawar-menawar oleh segelintir elite pengurus dengan para kontestan politik. Sebagai imbalannya, janji-janji manis seputar pengangkatan status, dana hibah organisasi, atau posisi strategis di dinas pendidikan diobral di atas meja kompromi.

2. Pengorbanan Marwah Guru demi Kepentingan Segelintir Elite

Politisasi organisasi demi kepentingan segelintir tokoh politik memberikan dampak psikologis dan struktural yang sangat destruktif bagi para guru di tingkat bawah:

Hilangnya Kepercayaan dan Integritas Moral: Guru yang seharusnya menjadi teladan netralitas dan objektivitas di tengah masyarakat justru dipaksa terlibat dalam pragmatisme politik. Ketika organisasi terlihat jelas memihak salah satu kubu calon kepala daerah, marwah moralnya runtuh di mata publik.
Terbelahnya Solidaritas Anggota: Tidak semua guru memiliki pilihan politik yang sama. Ketika organisasi ditekan untuk mendukung paslon tertentu, para guru yang berbeda pandangan politik merasa terintimidasi, terasingkan, dan kehilangan rasa memiliki terhadap rumah besar mereka sendiri. Organisasi yang seharusnya melindungi justru menjadi alat tekanan psikologis baru.

3. Menyelamatkan Organisasi dari Cengkeraman Politik Praktis

Sudah saatnya ada pembersihan total dari mentalitas “broker suara” di dalam tubuh kepengurusan organisasi profesi guru. Organisasi harus kembali ke khitah aslinya: independen, kritis terhadap penguasa siapapun yang terpilih, dan hanya berpihak pada kesejahteraan serta mutu pendidikan anak bangsa.

Jika organisasi guru terus menerus membiarkan dirinya disetir sebagai kendaraan politik musiman, maka ia tidak lebih dari sekadar partai politik bayaran yang mengkhianati keringat dan air mata jutaan anggotanya di seluruh penjuru negeri.

Seluruh rangkaian esai investigatif dan kritik tajam ini—mulai dari penindasan honorer, pembajakan iuran, kriminalisasi ruang kelas, teror administratif PMM/E-Kinerja, eksploitasi tugas ganda, pergeseran makna sertifikasi, hingga politisasi di musim Pilkada—telah meretakkan potret duka dunia pendidikan kita secara utuh.