Janji Manis Sektor Ekonomi Desa: Mengapa Kenaikan Gaji Pokok Guru Tetap Jadi Tuntutan Utama PGRI?

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menegaskan kembali arah perjuangan dan prioritas utamanya di tengah maraknya peluncuran berbagai program penguatan ekonomi perdesaan, integrasi koperasi, maupun skema pembiayaan mikro pemerintah. PGRI menilai bahwa berbagai janji dan program pemberdayaan ekonomi sektor desa tidak boleh mengalihkan fokus negara dari kewajiban konstitusionalnya: memastikan kenaikan gaji pokok dan kepastian status kepegawaian yang layak bagi seluruh guru di Indonesia.

PGRI mengingatkan bahwa program-program pendukung ekonomi bersifat pelengkap (komplementer), sedangkan gaji pokok yang memadai adalah hak fundamental yang menentukan martabat dan keberlangsungan hidup para pendidik.

4 Alasan Utama Kenaikan Gaji Pokok Tetap Menjadi Tuntutan Mutlak PGRI

1. Kepastian Finansial vs. Risiko Fluktuasi Usaha

Program pemberdayaan ekonomi, bisnis koperasi, maupun program insentif berbasis proyek memiliki tingkat ketidakpastian dan fluktuasi pendapatan. Sebaliknya, gaji pokok memberikan jaminan kepastian (predictability) bagi guru untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup keluarga, biaya pendidikan anak, dan jaminan kesehatan harian tanpa harus bergantung pada hasil usaha sampingan.

2. Mengembalikan Fokus Utama Guru pada Tugas Pedagogis

Meminta guru untuk bergantung pada usaha sampingan, bisnis program desa, atau kerja tambahan demi memenuhi kebutuhan hidup adalah bentuk pembiaran yang merusak mutu pendidikan. Untuk menghasilkan pembelajaran bermakna dan berfokus pada penguatan literasi-numerasi murid, guru harus dibebaskan dari kecemasan finansial melalui pemberian gaji pokok yang memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

3. Ketimpangan Kesejahteraan Guru Honorer dan Swasta

Janji manis program ekonomi tidak menjawab secara langsung realita pahit di lapangan: masih banyak guru honorer dan guru swasta di daerah yang menerima honorarium Rp200.000 hingga Rp500.000 per bulan. PGRI mendesak bahwa penataan status menjadi ASN (PPPK/PNS) dan penetapan batas bawah gaji minimum nasional bagi guru non-ASN adalah solusi tunggal yang adil dan bermartabat.

4. Dasar Perhitungan Tunjangan dan Jaminan Hari Tua

Gaji pokok merupakan basis formulasi perhitungan berbagai hak turunan guru, termasuk Tunjangan Profesi Guru (TPG), jaminan pensiun, serta jaminan hari tua. Tanpa adanya kenaikan gaji pokok yang signifikan, tunjangan dan jaminan sosial yang diterima guru di masa purnatugas akan tetap berada pada tingkat yang minim dan tidak memadai.

Matriks Perbandingan: Program Pemberdayaan Ekonomi vs. Kenaikan Gaji Pokok

“Pemberdayaan ekonomi warga adalah hal yang baik, tetapi jaminan gaji layak bagi guru adalah kewajiban mutlak negara. Martabat profesi pendidik tidak diukur dari seberapa keras mereka mencari penghasilan sampingan, melainkan dari seberapa tinggi negara menghargai karya mereka melalui gaji yang layak.” — Pengurus Besar PGRI.