RUU Perlindungan Guru dan Realita Lapangan: Urgensi Payung Hukum Saat Guru Jalankan Program Strategis

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menegaskan kembali urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Guru sebagai payung hukum yang kokoh dan komprehensif bagi pendidik di seluruh Indonesia. PGRI menilai bahwa masifnya penetapan berbagai program strategis pemerintah di satuan pendidikan—mulai dari program logistik pangan, kemitraan ekonomi perdesaan, hingga pengelolaan pembelajaran di daerah rawan bencana—semakin memperbesar benturan risiko hukum, administrasi, dan fisik yang harus dihadapi oleh para guru di lapangan.

PGRI menekankan bahwa tanpa adanya perlindungan hukum yang mengikat dan eksplisit, guru berada pada posisi yang sangat rentan menjadi objek kriminalisasi, pemanggilan pihak berwajib atas kesalahan operasional pihak ketiga, hingga ancaman intimidasi saat menjalankan tugas profesinya.

4 Alasan Utama Urgensi RUU Perlindungan Guru Menurut PGRI

1. Dekriminalisasi Jalur Prosedur Operasional dan Risiko Pangan

Program strategis nasional yang melibatkan rantai pasok barang atau makanan di sekolah membawa risiko tinggi insiden teknis (seperti kelayakan konsumsi atau sengketa pengadaan). RUU Perlindungan Guru wajib menjamin batas imunitas profesi: guru tidak boleh dipidana atau dituntut secara hukum atas insiden operasional non-pedagogis yang disediakan oleh pihak penyedia/vendor.

2. Kepastian Perlindungan Profesi dari Intimidasi Pihak Luar

Di banyak daerah, guru dan kepala sekolah sering kali menghadapi tekanan, gertakan, serta somasi dari oknum-oknum yang memanfaatkan kelemahan administrasi program pemerintah di sekolah. RUU ini harus mengatur mekanisme pembelaan hukum otomatis dan tindakan tegas bagi pihak mana pun yang mengintervensi atau mengintimidasi pendidik saat bertugas.

3. Batas Peran Pedagosis yang Dilindungi Undang-Undang

RUU Perlindungan Guru harus mempertegas bahwa tugas utama pendidik adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran serta membimbing karakter siswa. Penugasan tambahan di luar fungsi pedagogis yang tidak dilengkapi dengan jaminan keselamatan dan kompensasi yang layak harus memiliki dasar hukum untuk ditolak oleh organisasi profesi demi melindungi mutu KBM.

4. Perlindungan Keselamatan Fisik di Wilayah Kedaruratan Bencana

Bagi guru yang bertugas di daerah rawan bencana alam (seperti karhutla dan erupsi gunung berapi), RUU Perlindungan Guru wajib memuat mandat jaminan keselamatan kerja, ketersediaan fasilitas APD medis, serta kepastian perlindungan gaji dan tunjangan utuh saat terpaksa memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau moda darurat.

Matriks Kerentanan Guru di Lapangan vs. Solusi RUU Perlindungan Guru

“Memberikan tugas negara kepada guru tanpa membekalinya dengan payung hukum yang kuat adalah bentuk pembiaran risiko. RUU Perlindungan Guru bukan sekadar perlindungan untuk individu pendidik, melainkan benteng untuk menjaga keutuhan dan martabat sistem pendidikan nasional.” — Pengurus Besar PGRI / LKBH PGRI.