Dilema Guru Daerah Bencana: Menghadapi Ancaman Karhutla Sambil Mengelola Administrasi Program Pemerintah

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyoroti beban ganda dan situasi krisis yang dialami para pendidik di wilayah-wilayah terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di tengah ancaman paparan asap pekat yang membahayakan kesehatan paru-paru serta ancaman keselamatan fisik, para guru di daerah masih dibebani oleh kewajiban pelaporan administrasi digital yang rumit serta pengelolaan operasional program-program fisik pemerintah di sekolah.

PGRI menilai kondisi ini sebagai bentuk ketidakmampuan sistem dalam merespons situasi kedaruratan di lapangan. Guru tidak boleh dipaksa memilih antara menyelamatkan jiwa dan kesehatan muridnya atau memenuhi kewajiban administratif demi menghindari sanksi birokrasi.

4 Poin Kritis Dilema Pendidik dan Tuntutan PGRI

1. Pembekuan Sementara Kewajiban Administrasi di Wilayah Bencana

PGRI mendesak Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan setempat untuk segera menerbitkan aturan fleksibilitas/pembekuan sementara (moratorium) kewajiban pelaporan administrasi—seperti pengisian platform digital harian, e-kinerja, dan laporan presensi fisik—bagi guru-guru di zona merah karhutla. Seluruh energi pendidik harus difokuskan penuh pada penanganan kedaruratan, mitigasi ISPA, dan pendampingan siswa.

2. Pembebasan Total dari Pengelolaan Logistik Program Pemerintah

Di wilayah terdampak bencana, guru sering kali masih dituntut mengawasi pendistribusian program bantuan atau logistik fisik sekolah di tengah jarak pandang yang terbatas dan kualitas udara yang berbahaya (ISPU > 200). PGRI menuntut agar seluruh operasional logistik program pemerintah di daerah bencana diambil alih penuh oleh BNPB, BPBD, atau Tim Teknis Khusus Non-Guru.

3. Jaminan Keamanan Status dan Tunjangan Tanpa Hambatan Birokrasi

PGRI menegaskan bahwa pengalihan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau penghentian sementara KBM akibat bencana karhutla tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda, memotong, atau membatalkan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta Tunjangan Khusus Daerah Bencana. Hak-hak finansial guru wajib dicairkan secara utuh tanpa mensyaratkan kelengkapan berkas fisik harian.

4. Penyediaan Layanan Kesehatan dan Perlindungan Psikososial

Pendidik di daerah karhutla bukan hanya petugas di lapangan, tetapi juga korban bencana yang rentan mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan kelelahan mental (burnout). PGRI meminta Pemda dan Kemenkes menyediakan posko kesehatan khusus, pengobatan gratis, pemeriksaan paru berkala, serta bantuan APD medis ganda bagi para guru dan keluarga mereka.

Matriks Perbandingan: Beban Administrasi Normal vs. Realita Kedaruratan Karhutla

“Menguji kepatuhan administrasi seorang guru di tengah kepungan kabut asap karhutla adalah bentuk pengabaian rasa kemanusiaan. Berikan mereka kelonggaran, lindungi fisiknya, dan biarkan mereka fokus menyelamatkan anak-anak kita.“ — Pengurus Besar PGRI.