Kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hadir sebagai solusi besar pemerintah untuk menyelesaikan status kepegawaian guru di Indonesia. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini menyisakan dilema sosial dan rasa ketidakadilan yang mendalam di ruang-ruang guru.

Di satu sisi, rekrutmen berbasis tes obyektif memberi kesempatan bagi lulusan baru (fresh graduate) atau guru muda yang unggul secara akademis dan teknis digital untuk langsung mendapatkan status ASN PPPK. Di sisi lain, ribuan guru honorer yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun sering kali tersingkir karena kalah bertarung dalam ujian berbasis komputer (CAT), dibatasi kualifikasi formal, atau terbentur kuota formasi daerah yang terbatas.

Dilema PPPK: Pengabdian Belasan Tahun vs Kualifikasi Tes Formal

1. Membedah Dua Sisi Keadilan yang Bentrok

                  ┌─────────────────────────────────────────┐
                  │      DILEMA DILEMATIS REKRUTMEN PPPK     │
                  └────────────────────┬────────────────────┘
                                       │
     ┌─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┐
     ▼                                                                   ▼
┌─────────────────────────┐                                 ┌─────────────────────────┐
│ PERSPEKTIF HONORER SENIOR│                                │ PERSPEKTIF LULUSAN BARU │
│  (Keadilan Restoratif)  │                                 │  (Keadilan Meritokrasi) │
└───────────┬─────────────┘                                 └───────────┬─────────────┘
            │                                                           │
            ▼                                                           ▼
* Pengabdian $10–20\text{ tahun}$ dengan honor minim (Rp300rb).     * Menempuh pendidikan profesi (PPG) & lulus tes kompetensi.
* Menjaga sekolah tetap berdiri saat kekurangan guru ASN.            * Memiliki penguasaan teknologi & metode mengajar modern.
* Terhambat faktor usia dalam menghadapi soal tes cepat (CAT).        * Berhak mendapat akses lapangan kerja yang setara/adil.

A. Luka Sosial Guru Honorer Senior (Loss of Recognition)

Bagi guru honorer yang telah mengajar puluhan tahun, melihat guru baru yang belum pernah mengabdi langsung diangkat menjadi PPPK (dengan gaji dan tunjangan utuh) sering kali dirasakan sebagai pembatalan atas rasa hormat terhadap masa bakti mereka.

Pengabdian bertahun-tahun menembus pelosok, membeli alat peraga dengan uang pribadi, dan kesetiaan menjaga kelas saat gaji tertunda bertahun-tahun seolah-olah “dianggap nol” hanya karena nilai ambang batas (passing grade) tes yang kurang beberapa poin.

B. Argumen Meritokrasi & Mutu Pendidikan

Di sisi lain, pemerintah dan kelompok penegak sistem merit berargumen bahwa pendidikan nasional membutuhkan guru dengan standar kompetensi yang teruji. Lulusan baru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan membawa kesegaran metode, literasi digital tinggi, dan kesiapan adaptasi kurikulum yang dibutuhkan siswa era sekarang.

2. Peta Ketimpangan: Realita Lapangan Guru Honorer vs Guru PPPK

3. Empat Solusi Afirmatif Menjembatani “Keadilan yang Terbagi”

Agar pengangkatan PPPK tidak menimbulkan ketegangan sosial dan melukai nilai kemanusiaan, pemerintah dan pembuat kebijakan perlu mengambil langkah penyesuaian:

Kesimpulan

Sistem pendidikan yang sehat tidak boleh mengorbankan mutu, namun juga tidak boleh meninggalkan kemanusiaan dan rasa keadilan.

Penyelesaian dilema guru PPPK vs guru honorer senior membutuhkan kebijakan afirmatif yang bijaksana. Negara harus menuntaskan kewajiban moralnya terlebih dahulu kepada mereka yang telah mengabdi belasan tahun, sembari tetap membuka pintu secara bertahap bagi talenta-talenta muda berprestasi untuk bersama-sama memajukan pendidikan Indonesia.