Gaji Honorer di Bawah UMR, Mengapa PGRI Gagal Memperjuangkannya

Pembuka: Di Bawah Bayang-bayang Ketidakadilan

Indah Permata Sari mengajar di SDN Wanasari 01 Cibitung, Bekasi. Di siang hari, ia mendidik generasi bangsa. Sore harinya, ia menjadi buruh cuci di laundry untuk memenuhi kebutuhan hidup . Di Karanganyar, ada guru honorer yang hanya digaji Rp50.000 per bulan . Di Dompu, Nusa Tenggara Barat, gaji guru honorer hanya Rp139.000, sementara UMK setempat mencapai Rp2,4 juta .

Inilah realitas pahit yang dihadapi ratusan ribu guru honorer di Indonesia. Pertanyaannya, di mana posisi PGRI sebagai “rumah besar” guru dalam memperjuangkan nasib mereka?

1. Fakta Memilukan di Lapangan

a. Gaji Jauh di Bawah Standar

Data dari berbagai daerah menunjukkan betapa parahnya kesejahteraan guru honorer:

Wakil Ketua PGRI Karanganyar, Sri Wiyanto, menyebut gaji honorer yang sangat rendah itu sumbernya kadang-kadang diambil dari toleransi teman-teman guru yang sudah bersertifikasi .

b. Ketidakpastian Status

Di Flores Timur, lebih dari 500 guru honorer dari PAUD hingga SMA/SMK berkumpul mengadu ke PGRI. Keluhan utama mereka:

• Tertutupnya akses seleksi PPPK dan moratorium CPNS

• Aturan juknis BOS yang tidak mengakomodasi pembayaran honor bagi guru penerima TPG

• Efisiensi dana desa yang berdampak pada merosotnya penghasilan 

c. Ironi PPPK Paruh Waktu

Bahkan setelah diangkat menjadi PPPK paruh waktu, nasib guru tidak otomatis membaik. Di Kabupaten Pesawaran, guru honorer yang sebelumnya menerima Rp1 juta per bulan justru digaji hanya Rp350.000 sebagai PPPK paruh waktu. Mereka bahkan dipaksa menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut besaran gaji .

2. Upaya PGRI: Apa yang Sudah Dilakukan?

PGRI sebenarnya tidak diam. Beberapa langkah telah dilakukan:

a. Desakan ke DPR dan Pemerintah

PGRI melakukan audiensi dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR RI pada awal Februari 2026 untuk menyuarakan nasib guru honorer . Dalam audiensi tersebut, PGRI menyampaikan tuntutan:

1. Diskresi Pengangkatan: Meminta izin bagi pemerintah daerah mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi kekosongan guru .

2. Relaksasi Dana BOS: Penggunaan BOS untuk gaji honorer diusulkan naik dari 20% menjadi 40-50% .

3. Kepastian PPPK Paruh Waktu: Mendesak jaminan karir dan upah yang manusiawi .

4. RUU Perlindungan Guru: PGRI telah menyusun draft awal dan mendesak DPR menginisiasi lahirnya UU Perlindungan Guru .

b. Menyoroti Ketimpangan

Ketua PGRI Kabupaten Bekasi, Hamdani, menyoroti ironi bahwa status “honorer” hanya melekat pada profesi guru. “Kenapa kalau TNI tidak ada honorer? Polri tidak ada honorer. Jaksa tidak ada honorer. Hakim tidak ada honorer. DPR enggak ada honorer juga,” ujarnya .

c. Advokasi di Daerah

PGRI Flores Timur menggelar forum “Jaring Aspirasi Guru Honorer” yang dihadiri 500+ guru dan berkomitmen melakukan pengawalan hingga ada perubahan kebijakan . PGRI Papua juga menegaskan komitmen memperjuangkan kesejahteraan guru di wilayah 3T .

d. Menuntut Upah Minimum Guru

PGRI mendesak DPR menetapkan upah minimum bagi guru melalui revisi RUU Sisdiknas. “Jika di sektor buruh terdapat UMR, maka harus ada upah minimum guru. Jadi gaji guru harus ada patokan minimumnya,” ujar Jejen Musfah dari PB PGRI .

3. Mengapa PGRI Terkesan “Gagal”?

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, mengapa kesejahteraan guru honorer masih memprihatinkan? Ada beberapa faktor:

a. Keterbatasan Kewenangan

PGRI adalah organisasi profesi, bukan pembuat kebijakan. Mereka bisa menyuarakan, mendesak, dan mengadvokasi, tetapi keputusan final ada di tangan pemerintah dan DPR. Ketika pemerintah dan DPR belum sepakat, upaya PGRI akan terhenti.

b. Pola Perekrutan yang Terfragmentasi

Ketua PGRI Bekasi menyoroti bahwa posisi guru tidak terpusat di satu kementerian. Ada guru di bawah Kemenag dan Kemendikdasmen. Akibatnya, pengaturan regulasinya menjadi rumit dan tidak terkoordinasi .

c. Konflik Internal PGRI

Konflik kepengurusan PGRI yang berkepanjangan antara kubu Unifah dan Teguh menyita energi organisasi. Soliditas yang terpecah membuat suara PGRI menjadi kurang kuat di mata pemangku kebijakan.

d. Krisis Anggaran dan Prioritas Pemerintah

Anggaran pendidikan yang seharusnya untuk kesejahteraan guru dan peningkatan mutu justru dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini membuat dana untuk guru honorer semakin mengecil.

e. Masih Ada Guru Honorer di Luar Data

PGRI DIY menyoroti bahwa insentif Rp400.000 yang dijanjikan pemerintah hanya untuk guru honorer yang terdaftar di Dapodik. Sementara itu, masih banyak guru honorer yang direkrut langsung oleh sekolah dan tidak terdata .

f. Implementasi yang Lemah

Meskipun regulasi seperti Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 menyatakan gaji PPPK paruh waktu tidak boleh lebih rendah dari UMR, praktik di lapangan justru sebaliknya. Guru di Pesawaran dipaksa menerima gaji lebih rendah . Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan.

4. Jalan Keluar yang Ditawarkan PGRI

PGRI menawarkan beberapa solusi strategis:

a. Badan Guru Nasional (BGN)

PGRI mengusulkan pembentukan Badan Guru Nasional sebagai lembaga satu pintu setingkat kementerian untuk mengelola rekrutmen dan kesejahteraan guru secara terpusat .

b. UU Perlindungan Guru

PGRI mendesak RUU Perlindungan Guru masuk Prolegnas 2026 untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi guru dari kriminalisasi .

c. Standar Upah Minimum Guru

PGRI menuntut adanya standar upah minimum bagi guru yang diatur dalam regulasi, sehingga tidak ada lagi guru yang digaji hanya Rp50.000 per bulan .

5. Kesimpulan: Gagal atau Terhalang?

PGRI tidak sepenuhnya “gagal” dalam memperjuangkan nasib guru honorer. Mereka telah melakukan berbagai upaya: audiensi ke DPR, advokasi di daerah, tuntutan regulasi, hingga usulan pembentukan Badan Guru Nasional .

Namun, keberhasilan perjuangan PGRI sangat bergantung pada respon pemerintah dan DPR. Tanpa komitmen politik dan alokasi anggaran yang memadai, suara PGRI akan terus bergema tanpa perubahan nyata.

Seperti yang diingatkan Ketua PGRI Karanganyar:

“Bangunan bagus tidak menjamin mutu pendidikan. Guru yang sejahtera dan terlindungi, itu kunci peningkatan kualitas pendidikan” .

Guru honorer yang digaji di bawah UMR adalah cermin dari kegagalan sistemik. PGRI bisa bersuara, tetapi tanpa negara yang serius memenuhi amanat konstitusi, kegagalan ini akan terus berulang.