Siaran Pers PGRI:

Evaluasi PGRI: Mengapa Kebijakan Pendidikan Selalu Fokus Logistik, Bukan Kualitas Pengajar?

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mengeluarkan evaluasi kritis terhadap kecenderungan arah kebijakan pendidikan nasional yang dinilai terus berulang: terlalu berfokus pada proyek logistik dan pengadaan fisik, namun mengabaikan investasi pada peningkatan kualitas serta kesejahteraan pengajar.

PGRI menilai bahwa siklus kebijakan yang berorientasi pada pembagian barang, bantuan fisik, dan program operasional berskala masif—seperti distribusi sarana hingga program bantuan pangan—memang memberikan dampak visual yang cepat. Namun, pendekatan ini gagal menyentuh jantung dari masalah rendahnya mutu pendidikan nasional, yaitu kompetensi, perlindungan, dan kesejahteraan guru.

4 Poin Evaluasi Kritis PGRI Terhadap Arah Kebijakan Pendidikan

1. Guru Adalah Determinan Utama Kualitas Pendidikan

Berbagai studi internasional maupun riset domestik mengonfirmasi bahwa faktor tunggal yang paling menentukan peningkatan hasil belajar siswa di dalam kelas adalah kualitas dan interaksi pedagogis guru. Pembagian logistik atau perangkat fisik sebesar apa pun tidak akan memberikan dampak nyata pada daya nalar, literasi, dan numerasi siswa jika gurunya belum sejahtera, belum terlatih secara mendalam, serta disibukkan oleh beban administrasi.

2. Disproporsi Alokasi Anggaran dan Perhatian Birokrasi

PGRI memberikan sorotan tajam pada kontrasnya kecepatan eksekusi program logistik fisik berskala triliunan rupiah dibandingkan dengan penyelesaian hak-hak dasar guru. Tunjangan Profesi Guru (TPG) masih kerap terlambat dicairkan, kuota formasi pengangkatan ASN (PPPK/PNS) di daerah sering dipangkas, dan jutaan guru honorer masih menerima upah di bawah standar kebutuhan hidup layak (UMK).

3. Kelelahan Administrasi (Administrative Burnout) Pendidik

Pendekatan kebijakan berbasis proyek fisik dan logistik secara otomatis menurunkan beban turunan berupa pencatatan, pelaporan, dan pengawasan operasional ke sekolah. Akibatnya, waktu guru yang seharusnya digunakan untuk merancang pembelajaran mendalam (deep learning), menyusun asesmen diagnostik, serta mendampingi siswa, justru habis tergerus oleh tugas-tugas teknis operasional.

4. Perlunya Orientasi Kebijakan: Teacher-First Policy

PGRI mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengubah paradigma pembangunan pendidikan. Kebijakan nasional harus kembali pada prinsip “Pendidik Utama” (Teacher-First Policy), di mana pemenuhan kualifikasi akademik, pelatihan berbasis kompetensi riil (bukan sekadar formalitas administrasi), jaminan perlindungan hukum, dan gaji yang layak ditempatkan di atas program-program fisik pendukung.

Matriks Perbandingan Fokus Kebijakan Pendidikan

Aspek Evaluasi	Pendekatan Berbasis Logistik / Fisik (Kritik PGRI)	Pendekatan Berbasis Kualitas Guru (Rekomendasi PGRI)
Fokus Utama	Pengadaan barang, bantuan pangan, dan sarana fisik.	Peningkatan kesejahteraan, kapasitas pedagogis, dan martabat guru.
Indikator Keberhasilan	Ketercapaian kuota distribusi & realisasi penyerapan anggaran.	Peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan nalar kritis siswa.
Dampak pada Pendidik	Menambah beban operasional, pengawasan, dan administrasi.	Membebaskan fokus mengajar & memberikan kepastian finansial.
Keberlanjutan Mutu	Bersifat sementara (tergantung keberlanjutan proyek/anggaran).	Berdampak jangka panjang bagi peradaban dan mutu generasi penerus.

“Logistik dan fasilitas bisa mempermudah proses, namun hanya guru yang berkualitas dan bahagia yang mampu mengubah masa depan anak bangsa. Mari tempatkan investasi pada guru sebagai prioritas tertinggi pendidikan Indonesia.” — Pengurus Besar PGRI.